Reshuffle Kabinet: Ini Mau Serius Atau Sekedar Gertak Sambal?

JAKARTA: Isu reshuffle kabinet terus menggelinding kemana-mana, meskipun orang-orang dekat istana menyangkal akan adanya reshuffle dalam waktu dekat ini. Orang yang melontarkan isu ini, Ahmad Mubarok, tiba-tiba membantah pernyataannya sendiri dan menyatakan bahwa isu reshuffle hanya rumor.

Dia kembali menegaskan, bahwa partai demokrat tidak pernah membicarakan soal reshuffle kabinet. Berusaha menjilat ludahnya sendiri, Mubarok menganggap isu reshuffle kabinet itu hanya isu publik saja, tidak pernah dibicarakan di jajaran partai demokrat, apalagi presiden SBY. “Saya tegaskan, SBY belum bicarakan itu, Demokrat juga belum. Jadi tidak ada,” tegasnya.

Beberapa hari lalu, Ahmad Mubarok “bernyanyi” soal akan adanya reshuffle kabinet, bahkan mengaku telah memegang nama-nama menteri yang akan diganti atau direposisi. Lantaran disampaikan oleh Mubarok, orang yang dikenal dekat dengan Presiden SBY, sejumlah politisi sangat mempercayainya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua pernah  mengatakan, anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok mengetahui nama-nama menteri yang akan diganti dan direposisi. “Mubarok orang dekat dengan Presiden Yudhoyono, mungkin dia sudah pegang,” katanya.

Reshuffle Kabinet Sebagai Alat Gertak

Karena sering naik dan tenggelam, maka sebagian politisi pun melihat isu “reshuffle dilihat sebagai alat gertakan saja.

“Saya melihat, presiden belum pernah bicara soal reshuffle. Yang bicara kan hanya orang-orangnya. Dan itu diulang dari waktu ke waktu, kemudian yang terkena dampaknya adalah partai koalisi. Ini hanya alat gertak yang tidak mempan lagi,” ujar Anis Matta saat berbicara di Metro TV.

Sebelumnya, saat berbicara kepada wartawan, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memperingatkan agar isu reshuffle tidak lagi dijadikan senjata untuk menekan partai politik.

Selain itu, Anis juga menyampaikan pendapat mengenai basis penilaian untuk reshuffle, bahwa penilaian Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tidak dapat dijadikan tolak ukur karena cacat metodologis.

Menurut penjelasannya, UKP4 mengevaluasi berdasarkan program yang diajukan setiap menteri dan dievaluasi setiap dua bulan, apakah dieksekusi atau tidak.

Namun, soal eksekusinya tidak dijelaskan secara detail, misalnya menteri yang programnya tidak berjalan karena anggaran. “Karena persoalan anggaran dan itu jelas bukann salah menterinya,” tegasnya kepada wartawan di gedung DPR (14/9).

Anis Matta juga mempersoalkan penyebarluasan hasil evaluasi UKP4 kepada publik. “seharusnya itu menjadi pemantauan internal di Kabinet. Nantinya, presiden bisa mengkonfirmasi kepada  menteri bersangkutan,” jelasnya.

Dia menilai, publikasi luas laporan evaluasi UKP4 terkesan untuk menyudutkan menteri-menteri, padahal Menteri dan Presiden merupakan satu tim yang tidak terpisahkan.

Jika mencermati perkembangan politik akhir-akhir ini, isu reshuffle memang tidak sekedar karena lontaran UKP4, seperti yang diyakini banyak orang. Tetapi, isu ini akan sangat cepat menggelinding ketika “skandal century” kembali menggeliat. Maklum saja, sebagian partai koalisi telah mengambil posisi sangat keras terkait skandal “century”, terutama PKS dan Golkar.

Kinerja Sebagai Alat Ukur

Sementara itu, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli berusaha menyakinkan bahwa penting dan tidak pentingnya melakukan reshuffle sangat bergantung pada persepsi masyarakat mengenai reputasi dan popularitas presiden SBY.

“Sebetulnya, keperluan untuk reshuffle ini ada di tangan Presiden. Sebab, kalau mau objektif, banyak menteri yang kurang inisiatif, tidak ada visi, dan tidak ada terobosan,” katanya saat wawancara di Metro TV (14/9).

Rizal Ramli menilai, banyak menteri-menteri SBY yang hanya ber-kelas “staff”, sehingga tidak inisiatif, tidak kemampuan untuk melakukan inovasi, dan tidak bisa memberikan terobosan.

Pada kesempatan yang sama, Rizal Ramli juga mempersoalkan metodologi penilaian UKP4, yang dianggapnya sangat “partisan”. “menteri-menteri dari demokrat baik-baik, menteri dari profesionel dinilai relatif baik, sementara partai-partai dianggap kurang baik,” katanya.

Menurutnya, penilaian itu tidak beres dari metodologinya, karena membeda-bedakan orang demokrat, professional, dan partai. “Kita kan memimpin Indonesia, jangan melihat pada asalnya,” tandasnya.

Lima Menteri Layak Diganti

Sementara itu, peneliti dari LSM Sabang-Merauke Circle (SMC) memberi penilaian yang berbeda dengan hasil evaluasi UKP4. Menurut lembaga ini, ada lima orang yang layak untuk direshuffle karena dianggap kurang memuaskan bagi publik dan tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Lima menteri tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahidi Saleh, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Darwin Zahidi, yang berasal dari partai Demokrat, dianggap tidak mempunyai profesionalitas dan kepatutan tugas dalam menjalankan perannya. Ia pun tidak memiliki prestasi apapun terhadap negara.

Sementara itu, Maria Elka Pangestu, mewakili golongan professional, dianggap terlalu berkiblat pada liberalisasi ekonomi, tanpa mendahulukan peran ekonomi rakyat. Muhaimin Iskandar dianggap tidak cakap mengurusi persoalan pekerja ataupun pengangguran, serta nasib para Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Marty Natalegawa juga terkena “semprot” terkait kegagalan diplomasi dengan Malaysia. Menurut SMC, Marty tidak becus dalam menjaga martabat bangsa di mata negara lain. Terakhir, Sudi Silalahi, juga orang Demokrat, ia dipersoalkan karena dianggap tidak cakap menata efektivitas kerja di lingkungan Presiden, yang terbukti dengan banyaknya pembetukan satuan tugas (Satgas). (Rh, Ulfa, KS)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut