Renegosiasi Atau Kongkalikong?

Bagaimana perkembangan proses renegosiasi kontrak dengan perusahaan tambang? Sudahkan terjadi kemajuan yang membanggakan. Ataukah, seperti kabar burung yang beredar, proses renegosiasi itu mentok di tengah jalan. Sejumlah perusahaan tambang asing, khususnya yang punya ‘kuasa besar’, enggan melakukan renegosiasi.

Ada dua perusahaan besar yang disebut-sebut ‘sulit dibujuk’ untuk renegosiasi, yakni PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara. Dua-duanya memang raksasa dari Amerika Serikat: Newmont merupakan perusahaan emas terbesar kedua di dunia, sedangkan Freeport di urutan keempat. Tentu saja, tidak mudah untuk menggertak kedua raksasa-dasamuka itu.

Dubes AS di Indonesia, Scot Marciel, sudah memberi sinyal kuat: pemerintah AS tidak setuju jika dilakukan renegosiasi. Berbagai alasan pun dijejalkan: mengganggu “contract sanctity” (kesucian kontrak), mengganggu iklim investasi, dan lain-lain. Ini tentu saja bukan gertakan sambal. Indonesia bisa “di-Libya-kan” jika tak menurut lagi pada AS.

Sejak awal, Presiden SBY sendiri berkomitmen menjalankan renegosiasi kontrak dengan cara “baik-baik”.  Interpretasi terhadap “cara baik-baik” ini bisa beragam. Tetapi, bagi kami, itu bermakna: Presiden tidak mau proses renegosiasi itu merugikan kepentingan asing dan, akhirnya, membuat investor lari.

Di sinilah letak masalahnya: ‘cara baik-baik’ ini membuat pemerintah sangat lembek dalam proses renegosiasi. Prinsip ‘negara berdaulat’ tidak dipergunakan pemerintah dalam proses renegosiasi. Sebaliknya, pemerintah tetap saja bertindak layaknya mental agen kolonial: meminta baik-baik. Pertanyaannya: adakah perusahaan tambang asing yang punya itikad baik untuk menghargai kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia?

Soal renegosiasi ini adalah soal kedaulatan bangsa. Ini sepenuhnya masalah politik negara: bagaimana negara mengontrol sumber daya alam itu dan mempergunakannya dalam kerangka kepentingan nasionalnya. Itulah prinsip politik perekonomian negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Apa yang terjadi dengan proses renegosiasi ala SBY ini? Berdasarkan data yang dirilis oleh Bappenas, target renegosiasi adalah 37 kontrak karya (KK) di sektor pertambangan logam dan mineral, dan 76 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) yang bergerak dalam produksi batu bara.

Kabarnya, ada 11 KK yang telah menyatakan kesepakatannya atas amendemen kontraknya. Sedangkan 5 KK menolak renegosiasi. Untuk PKP2B, ada 13 perusahaan asing yang menolak mentah-mentah renegosiasi.

Ada beberapa persoalan yang patut dikemukakan di sini:

Pertama, proses renegosiasi dijalankan secara tertutup oleh pemerintah. Tidak ada keterlibatan organisasi rakyat atau lembaga-lembaga independen dalam memantau proses renegosiasi tersebut. Akibatnya, rakyat tidak mengetahui sejauh mana perkembangan proses renegosiasi, point apa saja yang direnegosiasi, mana yang disetujui dan mana yang tidak, dan banyak persoalan lainnya.

Ini membawa sejumlah konsekuensi. Salah satunya adalah potensi kongkalikong antara pemerintah dan perusahaan asing. Jangan-jangan rakyat hanya ditipu “proyek pencitraan SBY”: seolah-olah renegosiasi itu untuk kepentingan nasional, tetapi rupanya hanya pencitraan SBY semata. Ini sangat berasalan: lihatlah kasus 14 perusahaan migas asing yang tidak pernah bayar pajak selama 5 kali ganti menteri keuangan. Bayangkan, kejadian itu berlangsung bertahun-tahun, tetapi tidak diketahui publik.

Atau—jika kita agak liar berfikir—ini hanya proyek rezim berkuasa untuk membangun bargain dalam rangka meminta jatah atau pendanaan untuk kampanye pemilu. Ini bisa terjadi jikalau proses renegosiasi tidak dikontrol oleh rakyat.

Kedua, kepatuhan pemerintah terhadap ‘kesucian kontrak’ menghalangi pemerintah untuk bertindak sebagai pemerintahan dari sebuah “negara berdaulat”. Bukankah kontrak itu telah merugikan kepentingan nasional kita. Bukankah kontrak itu disusun dengan licik, penuh rekayasa, dan memperdaya pemerintah kita.

Kita harus berani merujuk kepada Hugo Chavez, Presiden Venezuela, yang berani menabrak “penghormatan atas kesucian kontrak” dengan melakukan nasionalisasi terhadap sejumlah perusahaan asing. Ini adalah soal kedaulatan dan martabat yang tidak bisa dirintangi oleh azas-azas palsu yang dibuat sepihak oleh segelintir elit bisnis dan kaum imperalis sendiri.

Dalam kasus Venezuela, misanya, kendati pemerintah mengambil langkah nasionalisasi, tetapi sejumlah perusahaan asing lainnya tetap bertahan. Rupanya, perusahaan asing tidak serta merta melarikan modalnya dan menghentikan investasinya di negeri Bolivarian tersebut. Bahkan, pasca nasionalisasi, perusahaan minyak asal Tiongkok dan Rusia berlomba-lomba untuk bermitra dengan PDVSA—perusahaan minyak negara Venezuela.

Lagi-lagi, ini kembali ke soal politik: berani atau tidak pemerintahan SBY membela kepentingan nasionalnya. Sayangnya, dalam urusan seperti itu, pak SBY yang jenderal bintang empat itu tidak punya nyali untuk bertabrakan dengan kepentingan negeri-negeri imperialis dan korporasi asing.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut