Derap Mundur Demokrasi Di Bawah UU Penanganan Konflik Sosial

Agak tersingkir dari perhatian media TV adalah RUU PKS yang memuat pasal-pasal bermasalah, yang telah disahkan oleh DPR, pada 11 April 2012 silam. Permasalahan UU ini tidak berhenti hanya pada soal peran TNI dalam penanganan konflik sosial yang sebenarnya adalah peran POLRI, namun lebih jauh dari itu, ada indikasi kuat hal ini terkait dengan pengamanan investasi di Indonesia. Beberapa media, seperti KOMPAS dan TEMPO, telah mengangkat pendekatan militeristik dalam penanganan konflik beserta kecaman berbagai kalangan aktivis gerakan prodemokrasi dan HAM.

Di layar televisi, tercatat paling tidak ada 15 berita demo dan bentrok daerah dalam sepekan. METRO TV adalah stasiun yang paling banyak menayangkannya. Seperti yang ditulis KOMPAS, UU ini dinilai mengancam masyarakat adat dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak dan akses terhadap sumber daya ekonomi, terutama yang berbasis sumber daya alam. UU ini, oleh beberapa koalisi masyarakat sipil, dinilai sarat dengan kepentingan kapitalisme global untuk melindungi investasi dengan melibatkan militer, seperti yang tertuang dalam Petisi Masyarakat Sipil yang menolak pengesahan RUU Penanganan Konflik Sosial sebelum disahlan sebagai UU, di Jakarta, Senin (9/4). Koalisi masyarakat sipil itu, antara lain, terdiri dari Imparsial, Walhi, YLBHI, Setara Institute, Elsam, dan Kontras.

Konflik-konflik sosial yang akan ‘diselesaikan’ dengan UU PKS, diantaranya adalah:

Pertama, Persoalan Kasus Agraria dan Pertambangan – Belakangan ini, konflik agraria dan pertambangan mencuat ke permukaan, dan tak sedikit memakan korban jiwa. Padahal publik sangat paham bahwa konflik ini muncul karena kepentingan kapitalisme global yang bermain di dalamnya dan berbenturan dengan kepentingan rakyat. Kelak, TNI bisa langsung dilibatkan dalam penanganan konflik ini dengan acuan BAB IV pasal 13 mengenai PENGHENTIAN KONFLIK dengan : kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, dan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Artinya, keberadaan UU PKS ini bukan menyelesaikan konflik tetapi malah akan menambah panjang barisan kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Lebih jauh UU ini telah menutup akses bagi warganegara, khususnya korban suatu konflik, terhadap hak atas kepastian hukum yang adil.

Kedua, Persoalan Pemerintahan Daerah – Dalam UU ini, kepala daerah memiliki kewenangan (berkewajiban) meredam potensi konflik dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 10, 11, dan 12. Atau dapat kita sebut sebagai desentralisasi urusan keamanan daerah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pusat, mengingat banyaknya konflik yang muncul di daerah justru bersumber dari kebijakan pemerintah daerah itu sendiri, misal kasus di Bima, Jambi, Papua, Aceh, dan lainnya. Pada akhirnya, keberadaan UU PKS ini justru melemahkan penegakkan supremasi hukum karena memungkinkan bagi pemda untuk berinisiatif sendiri menggunakan pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik di daerahnya. Selain itu, kelenturan dari Undang-Undang ini khususnya mengenai definisi konflik sosial dalam suatu daerah, tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan juga dalam proses Pemilukada yang akan berlangsung di berbagai daerah. Calon kepala daerah incumbent dapat memanfaatkan Undang-undang ini untuk kepentingan politik pemenangannya, apalagi jika disokong kekuasaan politik dan kepentingan investor di belakangnya.

Kedua persoalan tersebut di atas sebenarnya adalah persoalan yang diabdikan pada kepentingan ekonomi (investasi modal dan logistik Pemilu) dan politik (perorganisasian struktur teritori untuk perolehan suara dalam Pemilu 2014), bukan instabilitas keamanan negara seperti yang getol disuarakan fraksi-fraksi dalam DPR. UU PKS bukanlah yang terutama harus disahkan dalam menangani potensi konflik sosial yang ada, karena esensi dari UU ini justru malah memberikan otonomi (desentralisasi) dalam masalah keamanan negara dan menegasikan penegakkan hukum di dalamnya. Justru seharusnya regulasi mengenai akar persoalan dari masing-masing konflik itu yang harusnya diutamakan, misalnya UU Agraria, UU Pertambangan, dan sebagainya.

NATALIA SCHOLASTIKA CH, Pemerhati masalah-masalah sosial-politik.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut