Rekruitmen PNS dan Wajah Birokrasi Kita

Jika membicarakan soal seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka banyangan kita adalah kolusi dan nepotisme. Dua kata itu telah menjadi “kunci pembuka pintu” untuk menjadi PNS.

Memiliki kemampuan otak dan skill saja bukan jaminan, jikalau anda tidak mempunyai uang yang banyak untuk menyogok. Sebaliknya, meskipun hanya dengan skill dan kemampuan yang pas-pasan, tetapi kekuatan uang dapat membuat mereka melompati rintangan.

Di Pinrang, Sulawesi Selatan, seorang calon CPNS harus mempersiapkan Rp60 juta untuk mendapatkan “kemudahan”. Di daerah lainnya, kondisinya hampir serupa, yaitu berkisar Rp40 juta- Rp70 juta. Begitu pula dengan kejadian perekrutan CPNS di Sumbawa, dimana nama orang yang lulus bisa ditutupi oleh nama orang lain.

Dengan nilai sogokan yang sangat tinggi itu, maka orang-orang yang memiliki kompetensi, yaitu orang cerdas, punya skill, jujur, dan berdedikasi, tetapi karena tidak memiliki uang, maka mereka tidak akan punya peluang sama sekali. Bagi kalangan ekonomi menengah yang tetap mau memaksa masuk, mereka harus menjual harta benda, seperti sawah, kebun, ternak, dan lain sebagainya.

Faktor nepotisme juga menjadi faktor penting untuk mendapatkan kemudahan. Jika anda keluarga pejabat, atau punya koneksi dengan pejabat, maka peluang anda untuk masuk kekuasaan akan semakin mudah. Situasi ini diperparah oleh kurangnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, sehingga mereka sulit untuk kritis dengan praktik-praktik kolusi ini.

Ya, tentu saja, tidak semua yang masuk menjadi CPNS berasal dari jalur “gelap”, tetapi banyak juga yang lulus melalui perjuangan seleksi murni. Akan tetapi, karena perbandingan jumlah antara mereka yang menggunakan jalur gelap dan lulus murni sangat tipis, maka mentalitas birokrasi secara umum pun sangat terpengaruh.

Sudah bukan rahasia umum pula, bahwa tampilan birokrasi Indonesia sangat identik dengan persoalan ekonomi biaya tinggi, seperti suap, korupsi, dan lain sebagainya. Sampai-sampai, dalam sebuah konferensi ornop di tahun 2004, Pramoedya Ananta Toer pernah berkata: “Keinginan menjadi pegawai negeri adalah salah satu faktor kenapa korupsi mustahil diberantas. Di birokrasi itulah korupsi merajalela. Orang suci pun bisa jadi korup di sana. Dan pegawai negeri sudah bertumpuk-tumpukan. Pendidikan yang membentuk itu semua.”

Dan, sejarah dengan baik telah mencatat, bahwa sisa-sisa mental feodalisme dan kolonialisme sangat mempengaruhi mental birokrasi kita sekarang ini, seperti tercermin dalam sikap ambtenaar di jaman kolonial. Pada jaman Bung Karno, yang bertepatan dengan fase-fase bergejolaknya revolusi, masalah-masalah itu hendak dikikis melalui gerakan rakyat untuk memperluas demokrasi.

Akan tetapi, ketika Soeharto berkuasa selama puluhan tahun, praktik-praktik jaman kolonial itu seolah dikembalikan lagi, hingga tercipta sebuah frase yang sangat terkenal; Asal Bapak Senang (ABS). Jaman Soeharto dikenal dengan tumbuh suburnya praktik Korupsi-Kolusi dan Nepotisme (KKN) itu.

Faktor pendidikan juga sangat memainkan peranan yang penting, sebagaimana dikatakan oleh Pramoedya Ananta Toer, kemajuan bisa dicapai jika unsur mitos yang mencandra akal dan feodalisme yang membungkam rasio bisa ditusuk tumpas dengan pendidikan. Sekarang ini, pendidikan kita pun berkarakter kolonial, sehingga yang dilahirkannya pun sangat kuat mental inlandernya.

Dengan buruknya mental birokrasi yang ada, maka pelayanan publik kepada rakyat pun tak kalah buruknya. Di sana-sini, kita menemukan pelayanan birokrasi yang mengabaikan kepentingan rakyat, namun begitu tunduk kepada kepentingan klas berkuasa (pejabat tinggi dan kalangan pengusaha).

Kesemuanya itu harus diakhiri. Sudah tiba saatnya sistim penermaan CPNS diselenggarakan secara transparan, demokratis, dan dapat dikontrol langsung oleh rakyat. Kita tidak bisa berharap bahwa pemerintah-lah yang akan membersihkan birokrasi yang korup ini, sebab mereka merupakan bagian dari sistim yang sudah rusak. Hanya melalui gerakan rakyat-lah, maka pembersihan terhadap birokrat korup alias pencoleng uang negara bisa dijalankan.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Susahhhhh even di Kemenlu sekalipun, faktor nepotisme tetap dibutuhkan