Ketika Presiden SBY Bicara Reformasi

Tiba-tiba saja Presiden SBY angkat bicara mengenai perjalanan reformasi di Indonesia. Hal itu terjadi saat Presiden SBY menggelar acara buka puasa bersama dengan pimpinan media massa dan wartawan di Istana Negara, Selasa (17/7/2013).

Dalam acara tersebut, SBY mengajukan 5 point reflektif mengenai perjalanan reformasi, yaitu: 1) soal sistem ketatanegaraan dan distribusi kekuasaan; 2) kesinambungan demokrasi, stabilitas, dan pembangunan; 3) hubungan antara negara, pemerintah, dan masyarakat; 4) perjalanan bangsa menuju negara maju; dan 5) tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.

Namun, banyak pemaparan Presiden SBY yang janggal dan patut dikritisi. Pertama, ketika SBY bicara sistem ketatanegaraan yang efektif, ia hanya bicara soal  check and balances diantara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di sini, di mata SBY, pemerintahan dianggap efektif bila check and balances atau proses distribusi kekuasaan di tiga lembaga (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sudah berjalan. SBY sama sekali tidak menyinggung partisipasi rakyat dalam memutuskan kebijakan sebagai ukuran sebuah pemerintahan yang efektif.

Kedua, ketika SBY bicara demokrasi, ia menyinggung soal penegakan hukum yang efektif. Ironisnya, SBY menyamakan penegakan hukum yang efektif dengan penerimaan terhadap represifitas. “Maknanya, kalau ada penegak hukum menegakkan hukum dan polisi menertibakan, jangan dianggap tindakan represif,” kata SBY.

Anggapan SBY ini salah besar. Jika sebuah hukum sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan menghormati HAM, tidak mungkin terjadi resistensi di kalangan massa rakyat. Yang menjadi persoalan saat ini, sebagian besar produk hukum kita mengabdi kepada kaum kaya dan pemilik modal. Aparat penegak hukum dan putusan pengadilan pun sangat gampang dibeli oleh para pemilik modal itu. Inilah yang memicu perlawanan rakyat terhadap hukum yang tidak adil itu.

Ketiga, ketika SBY bicara tentang  hubungan negara, pemerintah, dan masyarakat, SBY menyamakan pandangan masyarakat bahwa pemerintah harus bertindak dan mengatasi segalanya dengan kekuasaan otoritarian. Pandangan SBY ini sangat ngawur dan menyesatkan.

Kita semua tahu, tugas pemerintah–dengan segala kewenangan dan kekuasannya–untuk melayani Rakyat. Jika pemerintahan tidak mau bekerja untuk rakyat, buat apa ada pemerintahan. Meski demikian, pemerintah bukanlah sinterklas, yakni pemberi segala-galanya. Karena itu, dalam mengelola negara, pemerintah haruslah melibatkan partisipasi rakyat.

Sementara otoritarianisme berbicara mengenai pemusatan kekuasaan dan sumber daya ekonomi di tangan segelintir elit berkuasa. Seperti yang terjadi di era kekuasaan Orde Baru. Untuk menopang kekuasaannya, rezim otoritarian membatasi hak-hak rakyat untuk berekspresi, berserikat, menyatakan pendapat, dan lain-lain.

Keempat, ketika SBY berbicara mengenai cara menjadi bangsa maju, SBY mengajak kita membangun segala sektor. “Jangan pernah pesimistis dan mengerdilkan diri sendiri. Harus memiliki kepercayaan diri dan semangat harus bisa,” katanya.

Masalahnya, membangun saja tanpa arah dan orientasi yang jelas, juga tidak ada gunanya. Pendek kata, pembangunan harus punya “politik pembangunan” yang jelas. Menurut kami, jika berpijak ke cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, maka politik pembangunan kita mestinya menuju ke Masyarakat Adil dan Makmur.

Namun, pada kenyataannya, pembangunan di era SBY justru menciptakan fenomena berlawanan. Dimana-mana kita menjumpai ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Model pembangunan ekonomi ala SBY, yakni neoliberalisme, justru menyebabkan sebagian besar sumber daya alam kita mengallir ke luar negeri melalui kantong perusahaan asing.

Yang terakhir, ketika berbicara mengenai peran semua komponen bangsa dalam memajukan bangsa, ia mengajak pers  ikut meluruskan mindset dan paradigma yang masih keliru dari sistem otoritarian menuju demokrasi. “Pers adalah agen untuk membangun karakter bangsa,” kata SBY.

Ironisnya, seperti dalam kasus Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred), SBY terkesan hendak mengendalikan pers dan menjadikannya hanya sebagai “jubir” kekuasaan. Ini nampak sekali dalam kasus kenaikan harga BBM. Media massa sangat aktif sebagai corong pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sementara liputan media massa terhadap aksi menolak kenaikan BBM cenderung bias dan mendiskreditkan.

Di forum itu SBY juga menyatakan, perjalanan 15 tahun reformasi memang ada kemajuan dan kelemahannya, sehingga perlu ada koreksi. Tetapi SBY menolak bentuk koreksi yang sifatnya revolusioner, sebagaimana yang terjadi pada tahun 1966 dan 1998. Ini jelas-jelas juga sangat menyesatkan.

Peristiwa 1966, yang menandai penggulingan Bung Karno, bukanlah sebuah koreksi terhadap perjalanan bangsa Indonesia. Melainkan sebuah kontra-revolusi yang menginterupsi perjuangan bangsa Indonesia menjadi bangsa berdaulat di bidang politik, berdikari di lapangan ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Peristiwa 1966 itu justru telah membalikkan Indonesia dari negara yang perlahan-lahan mulai merdeka kembali menjadi negara semi-jajahan.

Demikian pula dengan reformasi tahun 1998. Namanya saja reformasi, jelas ini bukanlah koreksi yang sifatnya revolusioner. Justru, karena penggulingan orde baru tidak bersifat revolusioner, maka sisa-sisa orde baru bisa menjaga kesinambungan kekuasaan mereka. Inilah yang membuat agenda reformasi 1998 mangkrak.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut