Ratusan Warga Surabaya Tolak Pembangunan Tol Tengah Kota

Dengan berjalan kaki (long-march) dan dipandu sebuah mobil komando, sedikitnya 300 massa dari kelurahan Pucang Sewu, Surabaya, mendatangi Gedung Grahadi untuk menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan tol di tengah kota.

Saat massa mendekati Gedung Grahadi, puluhan aparat kepolisian kemudian berusaha menghalau massa untuk tidak mendekat. Pihak kepolisian berasalan bahwa gedung Grahadi sedang disterilkan untuk menyambut kedatangan Presiden SBY.

Ketegangan pun sempat terjadi. Meskipun perwakilan massa berusaha melakukan negosiasi, tetapi pihak kepolisian tetap “ngotot” untuk menolak demonstran memasuki gedung grahadi.

Tidak berhasil menembus Gedung Grahadi, ratusan massa ini bersama Partai Rakyat Demokratik (PRD) bergerak menuju Balai Kota Surabaya.

Sembari meneriakkan yel-yel di sepanjang jalan, Koordinator aksi ini, Moelyadi, yang juga aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), menyampaikan orasi politik berisi kecaman terhadap niat pembangunan jalan tol di tengah kota tersebut.

Sesampainya di Balai Kota, massa menuntut agar Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, segera keluar menemui massa. Meskipun sudah ditunggu cukup lama, tetapi sang Walikota tetap tidak menampakkan batang hidungnya di hadapan massa rakyat.

Malahan, massa hanya dipertemukan dengan Asisten I Pemkot Surabaya, Hadi Siswanto, yang tidak menghasilkan keputusan berarti. Pihak Pemkot hanya mengaku menampung aspirasi warga.

Penggusuran 4500 rumah rakyat

Jika ide pembangunan jalan tol tengah kota ini tetap dilanjutkan, maka dapat dipastikan bahwa setidaknya 4500 rumah rakyat akan tergusur.

Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Surabaya Samirin menegaskan bahwa penggusuran tersebut akan membawa dampak sosial dan ekonomi lebih buruk bagi rakyat yang menjadi korban.

“Jika pembangunan itu tetap dilanjutkan, maka banyak sekali warga yang kehilangan rumah dan kondisi sosial mereka menjadi tidak menentu,” tegasnya.

Alih-alih bisa mengatasi kemacetan, Samirin justru menganggap proyek ini sekedar untuk memuaskan kepentingan asing untuk proyek infrastruktur dan bisnis jalan tol di Jawa Timur.

“Kalau mau mengatasi kemacetan, maka seharusnya yang dipikirkan adalah soal pembangunan sistim transportasi massal,” katanya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut