Ratusan Warga SAD 113 Duduki Kantor Gubernur Jambi

SAD.jpg

Sedikitnya 300-an warga Suku Anak Dalam (SAD 113) masih menggelar aksi pendudukan di kantor Gubernur Jambi, Kamis (26/9/2013). Mereka menuntut pencabutan HGU milik PT. Asiatic Persada/AMS.

Aksi pendudukan ini berlangsung sejak tanggal 24 September lalu. Sebelumnya warga SAD 113 yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) memperingati Hari Agraria Nasional.

“Pihak PT. Asiatic Persada/AMS tidak mengindahkan langkah-langkah penyelesaian yang diupayakan oleh pemerintah,” kata Mawardi, ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Jambi yang selama ini aktif mendampingi perjuangan warga SAD 113.

Mawardi mengungkapkan, pemerintah provinsi Jambi sendiri sudah dua kali melayangkan surat kepada PT. Asiatic Persada/AMS terkait pengembalian hak ulayat milik SAD 113 seluas 3550 ha.

Surat pertama dilayangkan pada tanggal 7 Mei 2013. Pihak PT. Asiatic Persada diberi tenggat waktu selama 3 bulan untuk menyelesaikan tuntutan tersebut. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan pihak PT. Asiatic Persada tidak mengindahkan surat tersebut.

Kemudian dilayangkan lagi surat kedua tanggal 31 Agustus lalu. Kali ini PT. Asiatic Persada diberi batas waktu 30 hari untuk penyelesaian konflik. “Kini sudah hampir sampai batas waktu, PT. Asiatic Persada belum juga memperlihatkan itikad baik untuk menyelesaikan konflik,” ujar Mawardi.

Setelah dua hari melakukan pendudukan di kantor Gubernur, Kamis (26/9/2013) siang, perwakilan warga SAD 113 diterima berdialog dengan Kepala Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Provinsi Jambi,  Henrizal, S.Pt, MM. Dalam pertemuan itu, warga SAD mengajukan sejumlah tuntutan, yakni penerbitan rekomendasi pencabutan HGU PT. Asiatic Persada, penghentian semua aktivitas perusahaan di areal konflik, dan mendesak Pemprov mengundang semua pihak untuk membahas penyelesaian masalah.

Menanggapi tuntutan itu, Henrizal mengaku menampung aspirasi warga dan akan segera membahasnya di Sekda Provinsi Jambi. Mendapat jawaban itu, warga SAD 113 menyatakan akan bersedia menunggu hasil kesepakatan sebagaimana disampaikan Biro Ekbang itu.

Namun demikian, warga SAD 113 tetap akan melanjutkan aksi pendudukan hingga tuntutan mereka dipenuhi. Hingga Jumat (27/9/2013) pagi, warga SAD masih bertahan di kantor Gubernur.

Berdasarkan informasi terbaru dari kontributor BO di Jambi, siang tadi warga SAD 113 sempat menggelar aksi di kantor BPN Provinsi Jambi. Perwakilan SAD 113 sempat berdialog dengan pihak BPN. Namun belum diketahui hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Hadi Yatullah/Zulham Adami  

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut