Banyak Rakyat Miskin Tidak Tersentuh JPK Gakin

Warga miskin DKI Jakarta masih sulit mengakses layanan kesehatan. Untuk urusan kesehatan warga miskin, Pemda DKI punya dua program kesehatan: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Warga Miskin (JPK-Gakin) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Pada tahun 2012, Pemda DKI menggelontorkan dana sebesar Rp600 milyar. Akan tetapi, seperti ditemukan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) di lapangan, masih banyak warga miskin DKI Jakarta yang kesulitan mengakses kesehatan gratis.

Di daerah Cakung Barat, Jakarta Timur, sejumlah pengurus RT/RW belum memahami cara rakyat miskin mengakses program ini. Bahkan, pada saat SRMI sedang menggelar sosialisasi, ada seorang pasien miskin yang mengaku sudah 2 tahun menahan penyakit tuberkulosis (TBC) tanpa layanan rumah sakit.

Kasus semacam itu banyak sekali terjadi. Ketua SRMI DKI Jakarta, M Ajiono Setiono, mengatakan, banyak warga miskin DKI belum mengetahui adanya program JPK-Gakin dan SKTM tersebut. Akibatnya, banyak pasien miskin memilih terbaring sakit di rumahnya.

“Mereka takut berobat di rumah sakit. Bayangan mereka, berobat di rumah sakit itu sangat mahal dan sudah tentu tidak terjangkau oleh ekonomi mereka,” kata Aji.

Selain itu, menurut Aji, aparatus pemerintahan di DKI Jakarta masih sangat jarang melakukan sosialisasi mengenai JPK-Gakin ini. Padahal, untuk mendapat informasi yang sempurna, rakyat memang sangat memerlukan sosialisasi.

Litbang Kompas, yang melakukan survei di lima kota di DKI Jakarta, menemukan bahwa hanya 29 persen rumah tangga miskin di DKI Jakarta yang punya JPK-Gakin. Artinya, mayoritas warga miskin DKI belum punya JPK-Gakin.

Di sini memang ada problem besar. Pendaftaran JPK Gakin menggunakan acuan kriteria miskin versi BPS. Akibatnya, banyak warga miskin DKI Jakarta tidak tercakup dalam program ini. Masalah besarnya: kriteria miskin versis BPS sangat tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan realitas kemiskinan di DKI Jakarta.

Sedangkan mereka yang disebut “kurang mampu”, yang kemudian dikonversi menjadi pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), masih dikenakan apa yang disebut cost sharing alias berbagai biaya. Artinya, orang miskin tidak bebas biaya.

Masalah penerapan JPK-Gakin di lapangan lebih kacau lagi. SRMI menemukan banyak fakta mengenai pasien JPK-Gakin yang ditolak oleh rumah sakit. Juga ada kasus pemegang kartu JPK Gakin tetap dikenai biaya.

Menurut data litbang Kompas, masih ada 19,9% pemegang kartu JPK-Gakin dimintai uang saat berobat di rumah sakit. Situasi lebih parah lagi dirasakan oleh pemegang kartu SKTM.  Sekitar 63,2 persen pemegang SKTM masih dimintai uang saat berobat di rumah sakit dan hanya 25% pemegang SKTM yang tidak dimintai biaya.

Masalah lainnya, seperti sering ditemukan SRMI di lapangan, adalah adanya praktek perlakuan berbeda atau diskriminasi antara penerima JPK-Gakin dan pasien yang punya kemampuan membayar.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut