Pasal 33 UUD 1945 Dan Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Rakyat

“Gerak adalah sumber kehidupan, dan gerak yang dibutuhkan di dunia ini bergantung pada energi, siapa yang menguasai energi dialah pemenang dan Dunia akan bertekuk lutut kepada siapa yang punya minyak” – Ir Soekarno

Sumber Daya Alam Minyak Di Indonesia

Indonesia menjadi salah satu Negara di dunia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Di kepulauan Nusantara potensi kekayaan alamnya sangat beragam, kesuburan tanahnya yang membuat hampir segala macam tanaman perkebunan dan pertanian dapat tumbuh di buminya Indonesia, dan kekayaan tambang yang heterogen dan hampir semua ada di Indonesia.

Minyak menjadi salah satu kekayaan tambang yang sangat berharga bagi Indonesia. Apabila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, per tahun 2010, penghasilan total minyak bumi Indonesia per-hari-nya dapat mencapai 912.899 barrel per hari (IATMI-SMUI, 2013). Hal ini membuktikan Indonesia adalah penghasil minyak yang sangat kaya.

Delapan daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia versi IATMI-SMUI adalah:  1) Riau, daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, dengan menghasilkan 359.777 bph minyak mentah dan 6.050 bph kondensat perhari. Jadi, total produksi perhari mencapai 365.827 bph atau sepertiga dari total produksi harian minyak di Indonesia. Sayang, hampir semua blok minyaknya dikuasai oleh Chevron; 2) Kalimantan Timur, dengan total produksi minyak per harinya mencapai 134.626 bph. Blok-blok minyak di sana dikuasai oleh Pertamina, Chevron, Total E&P, Kodeco Energy;  3) Laut Jawa, blok offshore yang terbentang dari Sumatra bagian tenggara sampai ke daerah dekat Jawa barat ini menghasilkan produksi minyak 65.154 bph dan hampir sebagian produksinya selain Pertamina dikuasai British Petrolium; 4) Kepulauan Riau, total produksinya mencapai 61.575 bph; 5) Jawa Timur menjadi salah satu daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia dengan penghasilan per harinya mencapai 52.616 barrel per hari. Di Jawa Timur, selain blok minyak besar seperti Blok Cepu dan Blok Brantas, terdapat juga blok-blok minyak yang tersebar seperti di Kangean, West Madura, Bawean, dan Gresik. Tuban sendiri menjadi salah satu penghasil terbesarnya dengan estimasi 18.845 bph dari Tahun 2004-2009 (Pusdatin ESDM).  Produksinya dikuasai oleh, selain Pertamina, ada Hess, Total E&P, Kodeco, Exxon Mobile, ; 6) Sumatera Selatan, dengan total produksi minyak yang dihasilkan sebesar 41.057 bph dan ditangan Pertaminan, Medco, Golden Spike, dan Conoco Philips; 7) Jambi, dengan total produksi minyak 19.506 bph dan pengelolaannya dikuasi oleh PetroChina, Pearl Oil, dan Conoco Philips; dan 8) Papua (Irian Jaya), dengan  total produksinya 14.811 bph dan pengelolaannya dikuasai oleh Pertamina, PetroChina, dan British Petrolium.

Bagaimana Tingkat Kesejahteraan Rakyat di Indonesia?

Dengan kekayaan alam–terutama minyak–yang sangat melimpah, Indonesia secara determinan seharusnya menjadi negara yang sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pada kenyatannya, bangsa Indonesia masih jauh dari cita-cita tersebut. Jika mengacu pada standart Bank Dunia bahwa garis kemiskinan ditetapkan dengan garis kemiskinan dunia US $ 2 per hari per orang, maka 50 % dari rakyat Indonesia adalah masyarakat miskin (Kwik Kian Gie, 2009).

Di Jawa Timur, seperti dilansir Tempo (14/01/2014), Badan Pusat Statistik Jawa Timur menyatakan bahwa provinsi ini merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Laporan BPS pada September 2013 menyebutkan jumlah penduduk miskin Jawa Timur mencapai angka 4,86 juta.

Di Tuban sendiri, mengacu ke data PPLS tahun 201, jumlah Keluarga Miskin-nya mencapai 147.847 KK. Jumlah itu setara dengan 42% dari jumlah KK dikabupaten Tuban yang berjumlah 351.917 KK. Dan ternyata, Kecamatan Soko, yang menjadi wilayah operasi perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ), menjadi tempat domisili dari 51% dari jumlah KK yang ada masih dibawah garis kemiskinan (Fitra Jawa Timur).

Hal tentu tentu sebuah kenyataan yang miris. Ironisnya, ini mencerminkan Indonesia. Bangsa yang penuh dengan kekayaan alam, tanahnya sangat subur, sumber minyaknya ada di seluruh pelosok negeri, tetapi masyarakatnya masih jauh dari kesejahteraan. Jawa Timur, yang tercatat dalam 8 daerah penghasil minyak terbesar, ternyata juga salah satu daerah penyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia.

Lantas, dengan kekayaan SDA berupa yang begitu melimpah, kok bisa Bangsa Indonesia masih terjerat dengan kemiskinan?

Kebijakan Pemerintah Pro Modal Asing

Kendati usia kemerdekaan kita sudah 68 tahun, tetapi pengelolaan kekayaan alam—terutama minyak—belum dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Pengeboran minyak pertama di Indonesia sudah berlangsung pada tahun 1871. Selama itu dikuasai oleh pihak asing/kolonial. Baru pada periode kemerdekaan (1945-1950), bangsa Indonesia berhasil merebut penguasaan atas Migas dari asing/kolonial. Untuk menjaga penguasaan atas minyak, pada tahun 1960, Pemerintah Indonesia membuat perundang-undangan tentang Minyak, yaitu UU No. 44 tahun 1960 tertanggal 26 Oktober 1960, sebagai turunan dari Amanat Konstitusi  Pasal 33 UUD 1945. Meskipun pada saat itu Indonesia mengadakan perjanjian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan minyak asing, tetapi seluruh penguasaan dan pengelolaan atas minyak di Indonesia dilaksanakan oleh Negara.

Sementara keadaan saat ini sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada saat itu. Sejak disahkannya UU Penanaman Modal Asing tahun 1967, yang membuka pintu bagi modal asing untuk menguasai sumber daya dan cabang produksi yang strategis, sebagian besar kekayaan minyak Indonesia jatuh ke tangan modal asing. Diperparah lagi dengan pengesahan UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang meliberalkan penguasaan dan pengelolaan migas Indonesia.

Dengan legitimasi berbagai Undang-Undang tersebut, sebagian besar kekayaan minyak kita yang tersebar diseluruh pelosok negeri, juga hasil eksploitasi dan produksinya, berada di tangan modal asing. Ekonom Ikhsanurdin Nursy menyebutkan bahwa 95 % pengelolaan minyak di Indonesia dikuasai oleh korporasi asing, dimana Chevron (AS) menguasai sebesar 44 %.

Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Solusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 memutuskan bahwa Pasal yang mengatur Tugas dan Fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas, bertentangan dengan dengan Amanat Konstitusi UUD 1945 dan tidak memiliki hukum yang mengikat.

Mahkamah Konstitusi menilai, UU Migas berpotensi membuka liberalisasi pengelolaan Migas karena sangat dipengaruhi oleh modal asing. Dalam pertimbangannya, hubungan antara Negara dan Sumber Daya Alam Migas sepanjang dikonstruksikan dalam bentuk Kontrak Kerja Sama (KKS) antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak Pemerintah atau yang mewakili dan badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sebagaimana diatur dalam UU Migas, bertentangan dengan prinsip penguasaan Negara yang dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, keputusan tersebut merupakan angin segar untuk memperbaiki tata kelola minyak di Indonesia.

Sayang, keputusan tersebut segera direspon oleh rezim SBY dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2012, yang merupakan instrumen yuridis Pemerintahan untuk mengisi kekosongan hukum dan menjaga kesinambungan industri hulu, telah mengalihkan tugas, fungsi dan organisasi BP-MIGAS ke lembaga baru: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK-MIGAS) di bawah Kementerian ESDM. Secara substansi, tidak ada perbedaan antara BP-Migas dan SKK Migas.

Pengelolaan minyak di Indonesia seharusnya mengacu ke pasal 33 UUD 1945:

Pertama, pengelolaan minyak harus mencerminkan cita-cita kemerdekaan ekonomi untuk lepas dari penjajahan ekonomi kolonial maupun neokolonialisme. Jelas, penguasaan modal asing, baik dalam bentuk cadangan maupun produksi, menyalahi semangat pasal 33 UUD 1945.

Kedua, pengelolaan minyak harus mencerminkan demokrasi ekonomi, yakni pelibatan massa rakyat dalam pengelolaan minyak baik melalui Negara (BUMN) maupun kolektif. Di sini bentuk usaha ekonomi kolektif yang dianjurkan oleh pendiri bangsa adalah koperasi. Bentuk lainnya bisa dengan self-management.

Ketiga, tujuan utama pengelolaan dan produksi minyak harus bermuara pada kemakmuran seluruh masyarakat (massa-rakyat), bukan kemakmuran orang seorang atau segelintir orang. Ini berlawanan dengan logika pengelolaan minyak di bawah modal swasta (asing/domestik): produksi minyak untuk melayani kepentingan kapitalis (menggali keuntungan sebesar-besarnya).

Keempat, prioritas utama minyak yang sudah diproduksi adalah memenuhi kebutuhan energi rakyat maupun industri nasional. Ekspor hanya dimungkinkan kalau kebutuhan nasional sudah terpenuhi.

Agus Juang Pribadi, Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Kabupaten Tuban dan Koordinator Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP-33 UUD 1945) Kabupaten Tuban.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut