Rakyat-lah Penjaga Konstitusi!

Kelahiran Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa dipisahkan dengan proses pelemahan terhadap konstitusi kita: UUD 1945. Sejak itu, UUD 1945 tidak bisa lagi memberi arah kepada perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasionalnya.

Kamis, 13 Februari lalu, MK dianggap membuat keputusan kontroversial, yakni membatalkan UU nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua UU MK.

Bagi sebagian orang, terutama ahli hukum, keputusan tersebut telah memblokir upaya politik untuk menyelamatkan MK. Maklum, Perppu Nomor 1/2013 tentang MK tersebut mengandung tiga solusi untuk perbaikan MK: pertama, hakim konstitusi dengan latar belakang parpol harus terlebih dulu non aktif selama minimal tujuh tahun dari partainya; kedua, seleksi hakim konstitusi harus terlebih dahulu harus melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh panel ahli; dan ketiga, perbaikan sistem pengawasan yang lebih efektif dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat permanen.

Perppu itu sendiri dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh SBY sebagai respon atas tertangkapnya Ketua MK, Akil Mochtar, terkait kasus penyuapan. Memang, penangkapan Akil Mochtar oleh KPK benar-benar membuat kredibilitas MK merosot. Karena itu, Perppu itu diharapkan bisa menjadi senjata ampuh untuk menyelamatkan MK.

MK adalah lembaga super-power dalam menafsirkan konstitusi kita (UUD). Bayangkan, hanya 9 orang hakim konstitusi yang menafsirkan apakah sebuah UU bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Dan keputusan MK itu memiliki kekuatan hukum mengikat dan bersifat final–tidak ada lagi ruang bagi upaya hukum untuk melawannya. Pertanyannya kemudian, bagaimana jika penafsiran 9 hakim MK itu meleset? Padahal, UU tersebut menyangkut nasib 230 juta rakyat Indonesia.

Lebih parah lagi, pemilihan hakim konstitusi nyaris tanpa partisipasi rakyat. Untuk diketahui, 9 orang Hakim Konstitusi diajukan oleh: 3 (tiga) orang diajukan oleh Presiden, 3 (tiga) orang diajukan oleh DPR setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap beberapa kandidat, dan 3 (tiga) orang diajukan oleh MA. Kalau mau demokratis, seharusnya semua hakim konstitusi dipilih langsung oleh Rakyat melalui Pemilu.

Di situlah letak persoalannya. Otoritas penafsiran terhadap konstitusi kita diletakkan di tangan satu lembaga saja. Sementara ruang untuk partisipasi rakyat, yang notabene paling berkepentingan terhadap tegaknya konstitusi, justru dikesampingkan. Dengan kata lain, nasib konstitusi kita ditentukan oleh MK. Tak heran, banyak yang menyebut MK sebagai penjaga konstitusi.

Semuanya bermula sejak MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 2001 lalu. Dengan menunggangi “semangat reformasi”, MPR telah merombak banyak substansi dalam UUD 1945. Bahkan, prinsip dan semangat dasar UUD 1945, yakni anti-kolonialisme dan imperialisme, sudah ditanggalkan. Maka jangan heran, UUD 1945 hasil amandemen gagal memberi arah kepada bangsa Indonesia pasca mengalami perubahan mendasar di tahun 1998.

Masalahnya lagi, amandemen UUD 1945 menciptakan lembaga baru bernama MK, yang menyebabkan penafsiran resmi terhadap UUD 1945 diserahkan hanya pada satu lembaga. Akibatnya, protes rakyat terhadap UU tertentu, yang dianggap melenceng dari UUD 1945, hanya diperhadapkan pada dua pilihan: menggelar aksi jalanan atau mengajukan uji materi (judicial review) ke MK.

Bagi kami, penafsiran terhadap UUD 1945 tidak bisa hanya ditaruh di ruang hukum (pengadilan MK), melainkan juga pada ruang perdebatan filosofis dan politik. Konstitusi tidak bisa ditafsirkan hanya dari logika hukum formal belaka, tetapi butuh filsafat dan pengetahuan politik yang mendalam mengenai cita-cita perjuangan bangsa ini. Karena itu, ide mengurung penafsiran UUD 1945 dalam logika hukum formal belaka justru berpotensi menghilangkan dasar filosofis dan politik yang membentuk UUD tersebut.

Ruang untuk memperdebatkan penafsiran UUD 1945 tidak bisa hanya di forum pengadilan, ataupun hanya di lingkaran politisi di parlemen, tetapi juga di tengah-tengah massa rakyat. Apalagi, seperti dikatakan Soekarno (1959), bahwa konstitusi (UUD 1945) itu dibuat untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia (rakyat) Indonesia.

Karena itu, untuk menguji apakah sebuah UU sesuai dengan konstitusi dan kehendak rakyat, biarkanlah rakyat sendiri yang memutuskan. Jalannya, tentu saja, adalah referendum atau plebisit. Melalui referendum, rakyat akan menentukan sikapnya secara merdeka–tentu berdasarkan penafsirannya terhadap UUD 1945–apakah sebuah UU pantas untuk diberlakukan atau tidak.

Kalaupun pun dirasa ada isi dari UUD 1945 yang kurang relevan dengan situasi sekarang; atau sebaliknya,  ada situasi baru yang belum diatur oleh UUD 1945 dan perlu diatur untuk kepentingan rakyat, maka keputusan untuk melakukan amandemen konstitusi harus tetap melalui persetujuan rakyat. Prinsipnya: amandemen tidak boleh membunuh jiwa raga UUD 1945 sebagai ‘Konstitusi Proklamasi”, yakni sebagai dasar untuk mengakhiri penjajahan dan sebagai arah untuk memperjuangkan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Inilah yang diabaikan dilakukan oleh Amin Rais cs (MPR) saat melakukan amandemen terhadap UUD 1945 di tahun 2001.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • abey

    sebaiknya memang masyarakat di ikut sertakan menjunjung supremasi hukum

  • tan panama

    sdh seHARUSnya skrg kita kembali pd pelaksanaan kemurnian & keaslian UUD 1945 yg ditetapkan pd 18 Agustus 1945. Tolak segala amandemen UUD yg sangat beraroma neoliberalisme, neokolonialisme & neoimperialisme.