Isu SARA dan Pilkada DKI Jakarta

Kekuasaan, entah dengan jalan apapun, harus dipertahankan. Begitulah cara berfikir sebagian besar penguasa di Indonesia. Di belahan dunia lain pun mungkin begitu. Hanya saja, penguasa di Indonesia tak mengenal batas. Seakan-akan kekuasaan itu mau dibawa hingga ke liang lahat. Tak peduli rakyat sudah tak suka lagi dengan elit yang memegang kekuasaan itu.

Begitulah yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta. Kekuasaan sang incumbent, yang sebentar lagi akan roboh, terus-menerus dipaksa tetap berdiri. Sekalipun tiang-tiang penyangganya coba dibangun dengan politik rasialisme. Ironisnya, segala macam propaganda rasialis itu disusun dengan mengabaikan fakta historis.

Seperti ramai diberikan media massa akhir-akhir ini, isu rasialisme makin menyeruak menjelang putaran kedua Pilkada DKI. Dan, isu rasialisme ini sengaja diarahkan pada kandidat: Jokowi-Ahok. Anak kecil pun bisa menebak siapa yang memainkan isu kolot dan kotor ini: tim kampanye incumbent.

Ada beberapa hal menggelitik sehubungan dengan isu rasialisme ini:

Pertama, Jakarta—dulu bernama Sunda Kelapa, lalu berganti menjadi Jayakarta, dan kemudian berganti lagi menjadi Batavia—sudah dikenal sebagai kota dagang internasional. Dengan begitu, Jakarta bukan hanya bersentuhan dengan banyak ras dan bangsa sejak dulu, tetapi juga menjadi lalu-lintas pemikiran dan kepercayaan.

Anda sulit berbicara soal pribumi di Jakarta. Betawi, misalnya, yang sering disebut sebagai pribumi di Jakarta, ternyata hasil kawin-mawin antaretnis dan bangsa pada masa lalu. Lihat penjelasan Wikipedia, “orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lain yang sudah lebih dulu hidup di Jakarta, seperti orang Sunda, Jawa, Bali, Bugis, Makassar, Ambon, dan Melayu serta suku-suku pendatang, seperti Arab, India, Tionghoa, dan Eropa.”

Dengan demikian, “pengkotak-kotakkan” warga DKI berdasarkan suku, agama, dan ras sangatlah mengingkari fakta historis Jakarta di masa lampau. Kita bisa menyebut mereka ini sebagai “kaum ahistoris”. Lagi pula, jika menelisik ke sejarah, justru kolonialisme-lah yang pernah menggunakan politik rasialisme untuk mempertahankan kedudukan istimewa dan kekuasaannya di Batavia. Ingat, kasus pembantaian orang Tionghoa pada 1740 oleh penguasa kolonial Belanda.

Kedua, penggunaan isu SARA, apalagi dalam pesta politik resmi (Pilkada), adalah serangan terbuka terhadap prinsip-prinsip kebangsaan kita: bhineka tunggal ika. Untuk diketahui, ada 300-an etnis besar di Indonesia, lebih dari 200-an bahasa, dan penduduknya memeluk agama atau kepercayaan yang beragam. Namun, yang mempersatukan bangsa Indonesia adalah semangat keluar dari penjajahan dan membangun cita-cita masyarakat baru, yakni masyarakat adil dan makmur.

Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Bung Karno pada tahun 1967: “dalam 20 tahun aku telah membuat negeri 70.000 pulau ini, dari Sabang sampai Merauke, yang membentang lebih luas daripada Amerika Serikat, yang tersusun dari orang-orang dari warisan budaya yang berbeda, yang berbicara dengan bahasa yang berbeda dengan beragam tuntutan dan kebutuhan, menjadi satu bangsa!…..yang tidak akan pernah membiarkan kolonialisme dan imperialisme menyerang pantai-pantai kami lagi dalam bentuk apa pun.”

Ketiga, penggunaan isu SARA bertentangan dengan realitas Jakarta sebagai kota pertemuan berbagai kebudayaan. Jakarta sebagai kota modern tentu membutuhkan masyarakat yang modern pula: terbuka, toleran, dan lain-lain. Penggunaan isu SARA justru membawa Jakarta sangat mundur jauh ke belakang, yaitu era sebelum terbentuknya Sunda Kelapa.

Keempat, isu SARA adalah senjata kaum reaksioner untuk menghalangi jalannya perubahan. Kita tahu, kemenangan Jokowi-Ahok pada putaran pertama lalu diandaikan sebagai kemenangan “perubahan” atau “harapan”. Politik SARA ini tak jauh berbeda dengan politik “devide et impera” atau politik pecah belah di jaman kolonial.

Persoalan sehari-hari yang mendera rakyat Jakarta, seperti kemiskinan, pengangguran, kemacetan, banjir, kekerasan, dan lain-lain, tak ada hubungannya dengan persoalan Suku, Agama, dan Ras. Persoalan-persoalan itu murni muncul dari sistim ekonomi-politik yang diterapakan oleh rezim nasional sekarang. Dan, ironisnya, sistim ekonomi politik itu dianut pula oleh rezim yang berkuasa di Jakarta.

Cara kerja rezim yang berkuasa di Jakarta, yang segala-galanya mengabdi kepada logika kapital (mencari untung), sangat bertentangan dengan ajaran agama manapun. Bayangkan, demi kepentingan kapital, berbagai layanan publik di Jakarta mulai dikendalikan oleh swasta dan harus diakses dengan “harga pasar”. Bahkan, layanan air minum, yang menurut agama tak boleh dikomersilkan, telah diserahkan kepada swasta. Maka, haram hukumnya memilih rezim yang telah memperjual-belikan air—yang notabene karunia Tuhan–demi menggali keuntungan buat segelintir kapitalis.

Politik rasialis hanya akan memecah-belah bangsa. Kita mesti sepakat untuk menjadikan para pengusung rasialisme ini sebagai musuh bersama. Mereka adalah antek-antek neokolonialisme. Mereka tak rela jika antek-antek kolonialis, termasuk yang berkuasa di Jakarta, diakhiri oleh “Suara Rakyat”.

Perubahan sudah tak tereelakkan..

Aditya Thamrin, penggiat di perhimpunan diskusi Praxis Theoria ([email protected])

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut