Rakyat Meranti Desak DPRD Riau Segera Realisasikan Pansus HTI

Selama dua hari berturut-turut, yaitu tanggal 24 dan 25 maret 2011, rakyat Meranti menggelar aksi massa untuk mendesak DPRD segera membentuk pansus soal HTI.

Pada aksi hari pertama, aktivis Posko Perjuangan Rakyat Meranti (PPRM) dan Ampel menggelar aksi teatrikal. Di situ digambarkan tentang nasib rakyat Meranti yang dipermainkan oleh pengusaha dan pemerintah. Sementara, ketika hendak bangkit berjuang, rakyat Meranti diperhadapkan dengan polisi.

Untuk melengkapi aksi teatrikal itu, aktivis PPRM dan Ampel juga membawa keranda mayat, yang ditempeli sejumlah poster dan tuntutan. Juga, demonstran membawa pot kecil berisi tanah gambut, dengan ditanami karet, pinang, dan sagu.

Sesampainya di kantor DPRD, massa menggelar orasi-orasi secara bergantian, lalu kemudian menyerahkan pot berisi gambut kepada anggota DPRD. “Ini merupakan gambaran penderitaan yang dialami oleh rakyat, dan kami mendesak agar DPRD jangan lamban merespon tuntutan rakyat,” kata Desri Kurnia W, yang juga dikenal sebagai Sekjend Serikat Tani Riau (STR).

Pada hari kedua, yang bertepatan dengan rapat badan musyawarah (Banmus) DPRD Riau, para aktivis PPRM dan Ampel kembali menggelar aksi massa. Kali ini mereka menggelar aksi dalam bentuk pemasangan spanduk di tengah-tengah rapat Banmus itu.

Saat aktivis dan rakyat Meranti masuk ke ruang sidang dan membentangkan spanduk, sejumlah anggota DPRD sempat menyatakan penolakan. Bahkan ada upaya untuk mengusir paksa para aktivis dan rakyat Meranti keluar dari ruang sidang.

Namun, para aktivis PPRM dan Ampel tetap memilih bertahan di dalam ruang sidang. Mereka pun membentangkan spanduk bertuliskan: “Mendesak DPRD Riau segera mensahkan Pansus HTI; Usir PT RAPP dan PT SRL dari kepulauan Meranti.”

Desakan Pembentukan Pansus HTI

Sungguhpun DPRD Riau sudah pernah menyepakati tuntutan rakyat Meranti soal pansus HTI, namun proses kemudian justru berjalan di tempat.

Padahal, tuntutan masyarakat kepulauan Meranti dan sekitarnya sudah bulat: Usir PT. RAPP, PT. SRL, dan PT.LUM keluar dari kepulauan Meranti. Tuntutan itu bukan hanya terucap di mulut saja, tetapi sudah bergulir menjadi aksi perlawanan.

Tidak terhitung jumlah aksi yang digelar oleh rakyat Meranti, ataupun oleh aktivis-aktivis pergerakan yang peduli dengan perjuangan rakyat Meranti. Bukan hanya itu, aktivis PPRM dan Ampel menggelar posko selama 20 hari di depan kantor DPRD. “Kami berkali-kali mendapatkan teror, diserbu preman, dan lain sebagainya, tetapi perjuangan kami tidak mundur sedikitpun,” kata Desri Kurnia W, aktivis PPRM dan sekaligus Sekjend STR.

Dalam rapat Bamus kemarin, anggota DPRD fraksi dari Partai Demokrat, Jefri Noer, sempat gerah karena hilangnya agenda pembahasan pansus HTI dalam rapat Bamus.

“Sebelumnya, rapat pembentukan Panmus HTI sudah masuk dalam draft kegiatan DPRD bulan April. Namun saat pembahasan oleh Banmus, rapat pembentukan Pansus HTI hilang. Saya tidak tahu, ini sengaja dihilangkan karena instruksi, kesengajaan atau karena ada yang bayar,” kata Jefri Noer.

Meskipun begitu, tidak semua anggota DPRD setuju jikalau pansus soal HTI ini dimasukkan sebagai agenda bulan April. Akhirnya, perdebatan alot soal Pansus HTI akan diputuskan dalam rapat paripurna tanggal 5 April mendatang.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut