PT. KAI dan Penggusuran PKL

Penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) kembali marak. Yang terbaru: penggusuran yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI) terhadap keseluruhan PKL di stasiun-stasiun di Jabotabek.

Proses penggusuran itu berlangsung sewenang-wenang. Bahkan, yang sangat ironis, PT. KAI menggandeng TNI AL (Marinir) dan Brimob untuk menggusur para pedagang. Apakah keberadaan pedagang itu masuk kategori “ancaman paling berbahaya” sehingga harus diatasi dengan pengerahan TNI dan Brimob?

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM-UI), yang selama ini mendampingi para pedagang, mengungkapkan, dalam banyak kasus penggusuran PKL di stasiun itu, pihak PT. KAI menutup ruang dialog dengan para pedagang. Upaya PKL untuk berdialog tidak bersambut.

Padahal, untuk bisa berdagang di stasiun, sebagian besar pedagang itu menyetorkan uang secara resmi ke PT. KAI. Jumlahnya mencapai puluhan juta. Bahkan ada yang membayar Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Bayangkan, kalau jumlah pemilik kios di seluruh stasiun di Jabobatek berjumlah ribuan, berarti PT KAI menerima puluhan milyar dari pedagang itu.

Selain itu, merujuk ke konstitusi, penggusuran terhadap PKL dengan dalih apapun tidak bisa dibenarkan. Kecuali kalau negara sanggup memenuhi tugas konstitusionalnya: menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan manusiawi bagi seluruh rakyat.

Kalaupun alasannya penataan peron dan parkir, maka seharusnya PT. KAI tidak perlu menggusur pedagang. PT. KAI bisa menggunakan uang yang disetorkan pedagang untuk melakukan penataan: membangun tempat berdagang yang bersih dan nyaman.

Selain itu, terkait soal layanan, PT. KAI mestinya berkonsentrasi pada perbaikan layanan di atas kereta, penambahan jumlah kereta, dan pengaturan jadwal. Sampai hari ini, pelayanan PT. KAI masih sangat buruk. Sudah begitu, seiring dengan proses privatisasi, tarif kereta api terus melonjak naik.

PKL sendiri tidak bisa dipandang remeh. Menurut data yang dilangsir oleh  Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), di Indonesia ada sekitar 25 juta unit lapak PKL. Keseluruhan lapak itu mempekerjakan sedikitnya 90 juta tenaga kerja. Sudah begitu, ekonomi PKL berkontribusi pada 80% transaksi ritel di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah mestinya berterima kasih pada PKL.

PT. KAI seharusnya belajar dari BUMN di Venezuela. Di Venezuela, BUMN tidak hanya bertugas mengisi kas negara, tetapi juga punya fungsi sosial. Perusahaan Minyak Negara Venezuela (PDVSA), misalnya, terlibat dalam mengorganisir sembako bagi rakyat. PDVSA juga terlibat dalam mendanai berbagai program sosial pemerintah, seperti program perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kredit mikro bagi ekonomi rakyat.

Sebagian besar BUMN kita, termasuk PT. KAI, memang sedang diambang privatisasi. Dengan privatisasi, pelayanan PT. KAI menjadi semata-mata untuk kepentingan bisnis. Fungsi sosialnya ditanggalkan. Akibatnya, PT.KAI tidak punya kepekaan terhadap kehidupan rakyat.

Dalam banyak kasus, penggusuran terhadap PKL di stasiun justru untuk membuka tempat bagi kehadiran modal besar (minimarket) dan restoran siap saji. Ini bisa dilihat pada kenyataan: para PKL digusur, tetapi minimarket tetap dibiarkan berdiri.

Penggusuran adalah bentuk perampasan. Yang dirampas adalah pekerjaan dan kesempatan seseorang untuk bertahan hidup. Dengan demikian, penggusuran bukan hanya pelanggaran terhadap konstitusi, tetapi juga pelanggaran HAM berat. Penggusuran menyebabkan banyak orang, khususnya korban dan keluarganya, kehilangan sarana ekonomi untuk melanjutkan kehidupannya.

Dengan demikian, kita berharap bahwa penggusuran bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Dengan begitu, para pelaku penggusuran dapat dikategorikan sebagai “penjahat HAM”.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut