PSK dan Waria Menentang Perlakuan Diskriminasi

Sedikitnya 200-an rakyat terpinggirkan, seperti Pekerja Seks Komersil (PSK), Waria, dan korban gusuran, melancarkan aksi protes di Kantor Pemkot Surabaya untuk memprotes perlakuan diskriminatif oleh pihak Pemkot terhadap mereka.

Protes ini menyusul maraknya aksi penggarukan terhadap PSK dan waria di kota Surabaya. Pihak Pemkot hanya bisa menangkapi mereka, tetapi tidak mencari solusi untuk memberikan mereka pekerjaan yang layak.

Ketua SRMI Surabaya Agustinus menegaskan bahwa penggarukan tanpa solusi merupakan bentuk lepas tangan pemerintah atas tugasnya mensejahterakan rakyat, sebagaimana telah diatur di dalam konstitusi.

Akhirnya, para demonstran ini mempertanyakan bentuk konkret usaha pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kami juga warga negara yang sah. Kami jangan ditangkapi, tetapi diberi lapangan pekerjaan,” ujar seorang Waria.

Menurut mereka, pendekatan represif terhadap kaum miskin terpinggirkan telah menciptakan perlakuan diskriminatif.

Aksi ini merupakan gabungan dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), warga Stren Kali, dan Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Pekerjaan dan Jaminan Sosial

Sekretaris Partai Rakyat Demokratik Jawa Timur, Hendraven Saragih, menggaris bahwa kebijakan neoliberal sebagai penyebab meluasnya pengangguran dan sektor informal di Indonesia, termasuk Surabaya.

Seperti ditunjukkan oleh data-data ekonomi, tingkat pengangguran dan sektor informal terus tumbuh pesat seiring dengan fenomena de-industrialisasi.

Hendraven menegaskan pentingnya kebijakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk PSK, waria, gelandangan, dan kaum penganggur, sebagai jalan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut