Presiden Dan Masalah Pendidikan

Dunia pendidikan kita, yang makin dikendalikan oleh pasar ini, terus-menerus mengundang air mata. Cerita tentang anak miskin yang tersisih dari lembaga pendidikan, diskriminasi dalam mendapatkan pendidikan berkualitas, hingga infrastruktur pendidikan yang sangat buruk, terus memburamkan wajah pendidikan kita.

Kemarin, Kamis (27/2/2013), Presiden SBY menghadiri acara silaturahim mahasiswa Bidik Misi di Hotel Bidakara, Jakarta. Di acara itu, ratusan siswa peraih beasiswa Bidik Misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan testimoni di hadapan Presiden.

Salah satunya bernama Birrul Qodriyah. Di hadapan Presiden, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menceritakan jalan berliku perjuangan hidupnya dalam menggapai cita-citanya sebagai seorang dokter. Perjuangan Birrul memang tidak mudah. Sebagai anak dari keluarga buruh-tani, Ia terganjal soal biaya. Beruntung, ia mendapat beasiswa Bidik Misi dari Kemendikbub.

Perjuangan Birrul memang mengesankan. Siapapun yang mendengarkannya pasti akan tersentuh hatinya. Termasuk Presiden SBY. Malahan, mendengar cerita perempuan mungil dan berkerudung itu, Presiden SBY tak kuasa menahan tangis. “Saat mendengar testimoni dan tayangan itu, saya ikut menitikkan air mata karena itulah yang saya rasakan dulu,” kata SBY, seperti dikutip Kompas.com.

Cerita Birrul memang membuat kita terharu. Namun, dia hanya mewakili jutaaan anak Indonesia yang bernasib sama. Bahkan, kalau Birrul masih beruntung karena mendapat beasiswa, tetapi jutaan anak Indonesia lainnya hanya bisa mengelus dada. Mereka harus membunuh mimpi dan cita-citanya karena tidak punya biaya.

Tetapi, yang menarik diulas di sini adalah respon Presiden. Bagi sebagaian orang, sebagai manusia biasa, tak ada salahnya jika Presiden sampai menitikkan air mata. Namun, kita juga harus menyadari, bahwa sebagai seorang Presiden, SBY seharusnya tidak hanya terharu. Ia punya senjata di tangannya, yakni kekuasaan dan mandat rakyat, untuk mengakhiri cerita-cerita sedih seperti yang dialami Birrul dan jutaan anak Indonesia lainnya.

Jika merujuk ke Pembukaan (Preambule) UUD 1945, salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, dengan memobilisasi seluruh sumber daya, baik anggaran maupun tenaga rakyat, pemerintah seharusnya bisa mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa, tugas mendesak negara–dalam hal ini pemerintah–adalah menciptakan syarat-syarat agar rakyat bisa cerdas. Salah satunya adalah memastikan seluruh warga negara tanpa kecuali untuk bisa mengakses pendidikan yang berkualitas. Artinya, supaya seluruh rakyat terpastikan bisa mengakses pendidikan dimaksud, lembaga-lembaga dan proses penyelenggaraan pendidikan harus digratiskan.

Faktanya tidak demikian. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, hingga akhir tahun 2013, masih ada 3,6 juta penduduk Indonesia berusia 15-59 tahun yang buta huruf. Angka sebenarnya bisa lebih tinggi dari angka ini.

Sementara itu, angka putus sekolah juga masih sangat tinggi. Menurut Mendikbud Muhamad Nuh, pada tahun 2007, dari 100% anak yang mengikuti SD, yang berlanjut hingga lulus SD hanya 80%. Sementara 20% sisanya putus di tengah jalan. Sudah begitu, dari 80% yang lulus itu, hanya 61% yang lanjut ke pendidikan menengah (SMP). Dari jumlah itu, yang bertahan hingga lulus SMP hanya 48%. Lalu, dari angka 48% itu, yang melanjutkan ke SMA hanya 21%. Sementara dari 21% yang masuk SMA, hanya 10% yang berhasil lulus. Dan lebih tragis lagi: hanya 1,4% yang berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Menurut berbagai penelitian, yang juga diakui oleh pemerintah sendiri, penyebab utama putus sekolah itu adalah biaya pendidikan yang semakin mahal dan tingkat kesejahteraan rakyat yang kian merosot (kemiskinan). Dan dua faktor itu berkorelasi langsung dengan kebijakan pemerintah sendiri.

Dalam satu dekade terakhir, neoliberalisme terus merambah dunia pendidikan kita. Hal ini sejalan dengan agenda ekonomi besar pemerintah, terutama sejak SBY, yang makin bercorak sistim ekonomi neoliberal. Di sektor pendidikan, neoliberalisme mendepak negara dalam tanggung-jawabnya menyediakan pendidikan kepada rakyatnya. Bukti konkretnya: negara dipaksa mencabut subsidi yang digelontorkan untuk pendidikan. Di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), misalnya, kontribusi pembiayaan negara ditekan dari 80% hingga di bawah 10%.

Sebagai responnya, PTN kemudian menaikkan biaya pendidikan. Dan semua itu, tentu saja, dibebankan kepada mahasiswa. Biaya bangku kuliah di Universitas tak ubahnya komoditi yang diperjual-belikan. Siapa yang punya daya beli, dialah yang bisa mendapatkannya. Anak-anak dari keluarga miskin, secerdas apapun dia, harus berbaris di antream panjang untuk mendapat belas kasihan: beasiswa. Itupun yang mendapat beasiswa hanya porsi kecil dari mereka yang berminat belajar di Perguruan Tinggi.

Program beasiswa itu sangat terbatas. Ia tak ubahnya garukan pada gatal yang ditimbulkan oleh tumor ganas. Lihat saja program beasiswa Bidik Misi, misalnya. Sejak diberlakukan tahun 2010 lalu, baru sekitar 150.000 mahasiswa miskin yang berhasil ditanggungnya. Itupun nilainya sangat kecil: hanya sebesar Rp 600.000/mahasiswa per semester atau Rp 1,2 juta per tahun.

Di sisi lain, neoliberalisme juga memiskinkan rakyat banyak, terutama buruh, petani, dan miskin perkotaan, melalui serangkaian kebijakan penghapusan subsidi, liberalisasi perdagangan, privatisasi layanan publik, kebijakan upah murah, dan lain sebagainya. Neoliberalisme juga menghancurkan industri nasional dan sektor pertanian kita. Padahal, kedua sektor itulah tempat rakyat menggantungkan kehidupan ekonomi dan masa depan anak-anak mereka.

Jadi, singkat cerita, kisah Birrul adalah contoh kecil dari dampak kebijakan neoliberal di sektor pendidikan. Artinya, kalau SBY menangis karena cerita Birrul, berarti ini menangisi dampak dari kebijakannya sendiri. Tangisan SBY seharusnya bermakna keinsafan, bahwa kebijakan neoliberalnya sudah menyengsarakan rakyat banyak.

Dan, sebagai Presiden, SBY tak seharusnya mengumbar air mata, tetapi mengambil langkah politik untuk mengakhiri sistem yang telah memburamkan wajah pendidikan Indonesia, yakni neoliberalisme. Semua UU yang pro-liberalisasi pendidikan mesti dicabut. Dan selanjutnya mengembalikan tanggung-jawab negara untuk menyelenggarakan pendidikan nasional yang berkualitas dan bisa diakses oleh seluruh rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut