PRD Serukan Perkuat Gerakan Rakyat Anti-korupsi

Partai Rakyat Demokratik (PRD) menegaskan bahwa pemerintahan SBY sudah gagal dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi, sehingga saatnya diambil-alih oleh gerakan rakyat.

Pernyataan ini disampaikan oleh Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) melalui siaran pers di Jakarta (9/12), bertepatan dengan peringatan Hari Anti-korupsi Sedunia.

Meski SBY mengulang-ulang seruan melawan korupsi, tetapi kenyataan memperlihatkan bahwa korupsi tetap jalan terus. “Jika prestasi SBY mau diberikan nilai, maka ia mendapatkan rapor merah,” kata Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono.

Agus Jabo menganggap pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan SBY-Budiono hanya sebatas retorika di mulut saja, sementara prakteknya para pelaku korupsi mendapatkan perlakuan enak, seperti mendapat fasilitas mewah dalam penjara, gampang mendapatkan remisi, dan bisa keluar-masuk penjara.

“Kasus korupsi besar, seperti skandal bank century, malah sudah tutup buku. Para pelakunya pun kini hidup bebas,” ungkap Agus Jabo.

Selain itu, tambah Agus Jabo, pemberantasan korupsi di era SBY-Budiono sangat terang bersifat tebang pilih, dimana sebagian besar koruptor yang ditangkap adalah lawan politik SBY, sedangkan koruptor asal partai demokrat dan barisan pendukung SBY lainnya tidak pernah diungkap.

Bahkan, ada yang menyebut partai demokrat, partainya SBY, sebagai “bungker perlindungan” bagi para koruptor.

PRD juga meragukan bahwa aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, termasuk KPK, akan sanggup memerangi korupsi, sebab lembaga-lembaga ini justru sangat mudah dirayu oleh “suap” dan sogokan.

Perkuat Gerakan Rakyat

Karena itu, PRD merasa tidak bisa lagi perjuangan anti-korupsi diserahkan kepada SBY dan aparatusnya, melainkan sudah saatnya dijalankan sendiri oleh gerakan rakyat.

Lebih lanjut, PRD mengambil contoh keberhasilan gerakan rakyat, yaitu saat peringatan Hari Anti-korupsi Se-dunia tahun lalu, yang berhasil menyelamatkan KPK (cicak) dari terkaman Kepolisian/kejaksaan (buaya).

PRD juga mencatat bagaimana gerakan rakyat di daerah telah ambil bagian dalam perjuangan menurunkan kepala daerah yang terlibat korupsi, meskipun gerakan itu masih bersifat spontan dan berskala lokal.

Posko dan Mosi Tidak Percaya

Belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya, kendati belum massif dipraktekkan di tengah-tengah rakyat, tetapi keberadaan posko anti-korupsi punya potensi untuk dikembangkan sebagai pusat informasi dan pembangunan gerakan anti-korupsi.

“Posko harus dibangun dan diperluas hingga lingkup yang lebih kecil, seperti kampung-kampung, pabrik, sekolah, dan universitas,” tulis PRD dalam siaran pers-nya.

Disamping itu, PRD juga menanjurkan agar rakyat menggalang “mosi tidak percaya”, yaitu dengan mengumpulkan tanda tangan sebanyak-banyaknya, untuk menarik mandat pejabat negara yang terlibat korupsi.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut