PRD: Kebijakan Menteri Kehutanan Justru Merusak Hutan

PRD-press-conference

Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD) menampik tudingan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, bahwa PRD dan sejumlah organisasi rakyat telah menjadi dalang perambah hutan di Batanghari dan Sarolangun, Jambi.

“Secara tegas kami menolak tuduhan Menteri KehutananZulkifli Hasan bahwa kami adalah pelaku perambah hutan. Kami di sana justru membela hak-hak rakyat yang dirampas paksa oleh pihak perusahaan,” kata Ketua Umum PRD, Agus Jabo Priyono, saat menggelar konferensi pers di kantor PRD, di Jakarta, Sabtu (24/11/2012).

Agus Jabo mengatakan, pada kenyataannya, pihak Kementerian Kehutanan-lah sejak puluhan tahun lalu memberi ijin kepada banyak perusahaan besar untuk mengeksploitasi hutan-hutan alam Indonesia.

“Kita tahu, pihak Kementerian Kehutanan menerbitkan begitu banyak ijin Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada banyak perusahaan. Inilah bentuk perusakan hutan secara legal oleh pemerintah,” kata Agus Priono.

Agus Priyono juga membantah dalih “konservasi hutan” yang dibangga-banggakan oleh Menteri Kehutanan. Katanya, kawasan ekosistem Hutan Harapan di Jambi itu merupakan bagian dari proyek perdagangan emisi karbon (REDD+).

Proyek itu, kata Agus Priono, adalah skema kapitalisme global untuk mengkomersilkan fungsi hutan, yaitu menangkap dan melepas karbon, untuk kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan besar.

“Kebijakan itu justru mengangkangi kedaulatan bangsa Indonesia terkait pemanfaatan SDA, termasuk hutan, untuk kepentingan rakyat. Pada kenyatannya, hutan konservasi itu dimiliki secara privat oleh perusahaan asing, yakni PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI),” ungkapnya.

Untuk diketahui, Proyek REDD sudah berlaku di Indonesia sejak dikeluarkannya Permenhut No. 68 tahun 2008. Ada 30-an proyek REDD di Indonesia, dengan luas lahan mencapai 26,6 juta hektar. Dengan skema ini, Indonesia menjual murah 26,6 juta hutam alamnya, termasuk keanekaragaman hayati di dalamnya, kepada korporasi asing seharga Rp. 12,- per meter perseginya.

Di Jambi, PT. REKI menguasai areal hutan seluas 101.000 hektar. Pada prakteknya, PT. REKI melarang rakyat sekitar memasuki lokasi hutan dan memanfaatkan hasil hutan tersebut.

Dengan kenyataan itu, Agus Jabo menegaskan, pihak Kementerian Kehutanan telah membuat tata-kelola hutan di Indonesia makin berpihak ke perusahaan besar dan menyingkirkan rakyat di sekitarnya. “Tata-kelola hutan sekarang ini telah melanggar ketentuan pasal 33 UUD 1945,” tegasnya.

Agus Prioyono juga khawatir, pernyataan Menhut Zulkifli Hasan, yang berusaha mempertentangkan masyarakat SAD dan warga lainnya, justru bisa memicu konflik horizontal yang merugikan bangsa. “Pernyataan Menhut itu sangat tidak patut dan berbahaya, karena bisa memicu konflik horizontal,” ujar Agus Priyono.

Menurut rencana, PRD bersama dengan petani Jambi (SAD, petani Kunangan Jaya II, dan Mekar Jaya) akan melaporkan statemen Menhut Zulkifli Hasan itu ke pihak Kepolisian. PRD juga menuntut agar Menhut Zulkifli Hasan segera mundur dari jabatannya karena telah mensponsori kebijakan yang merampas tanah milik rakyat.

Selain itu, PRD juga sedang mempersiapkan aksi massa untuk memprotes tata-kelola hutan Indonesia yang pro-kapitalisme dan melanggar pasal 33 UUD 1945.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut