Politik Tanpa Pilihan

Ilustrasi

Selama ini, pemiihan umum (Pemilu) dianggap sebagai mekanisme demokratis untuk mencari pemimpin ideal. Apalagi, sejak pemilu 2004 lalu, rakyat memilih pemimpinnya secara langsung.

Namun, anggapan di atas harus diuji kebenarannya. Maklum, tiga pemilu sejak reformasi 1998 hingga sekarang, rasanya pemilu gagal melahirkan pemimpin ideal. Bahkan, selama dua periode kepemimpinan SBY, Indonesia nyaris dicap “negara gagal”.

Lalu, di hadapan kita kembali terhampar kembali momentum pemilu, yakni pemilu 2014. Dan, seperti pemilu-pemilu sebelumnya, kita kembali dirayu untuk percaya bahwa pemilu merupakan mekanisme demokratis untuk menemukan pemimpin ideal.

Namun, lagi-lagi kita harus berfikir ulang. Pertama, sebagin besar calon anggota DPR yang diusung oleh partai politik masih merupakan wajah-wajah lama. Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menemukan fakta: sebanyak 90,5 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu 2004 dan 2009 kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2014.

Artinya, jangankan berharap ada perubahan di parlemen hasil pemilu 2014, komposisi anggotanya saja kemungkinan masih dihiasai oleh wajah-wajah anggota DPR lama. Dengan demikian, kita jangan terlalu bermimpi bahwa parlemen mendatang lebih segar, bersih, kredibel, punya kapasitas, dan pro-rakyat.

Kedua, dari figur-figur calon Presiden yang muncul di publik, hampir sebagian besar juga wajah lama, seperti Aburizal Bakrie, Wiranto, Jusuf Kalla, Hatta Radjasa, Surya Paloh, Prabowo Subianto, dan lain-lain.

Beberapa figur baru, seperti Gita Wirjawan, Djoko Suyanto, Pramono Edhi, Ani Yudhoyono, Sri Mulyani, Dahlan Iskan, dan lain-lain, hanyalah hasil proses regenerasi politik dari rezim neoliberal yang sedang berkuasa saat ini.

Sementara publik merindukan figur baru yang punya integritas, punya rekam jejak bersih, pro-rakyat, dan siap membela kepentingan nasional di hadapan kepentingan asing.

Saking kosongnya figur pemimpin alternatif itu, banyak kalangan yang mendesak agar Gubernur DKI Jakarta saat ini, Joko Widodo, diusung sebagai salah satu Capres di pemilu 2014. Namun, Jokowi sendiri masih punya tanggung-jawab besar yang tidak bisa ditinggalkan, yakni melaksanakan mandat rakyat DKI Jakarta hingga tahun 2017.

Inilah persoalan politik kita saat ini: kita hidup dalam sebuah kehidupan politik yang tak menyediakan pilihan. Ketika ajang pemilu datang, tiba-tiba pilihan-pilihan sudah ditetapkan, sehingga rakyat hanya disuruh “mencoblos”-nya.

Penyebabnya adalah sistem politik kita makin dikendalikan oleh segelintir elit, termasuk dalam sistem kepartaian kita. Untuk menentukan calon legislatif, misalnya, otoritas tertinggi ada di elit-elit partai, baik di lokal maupun di pusat. Dan, ujung-ujungnya jika terjadi konflik antar caleg, maka Ketua Umum Partai-lah yang memutuskan. Di sini, Ketua Umum Partai tak ubahnya “pemilik partai”.

Belum ada satupun partai yang melakukan proses perekrutan caleg dengan mekanisme demokratis, seperti pengajuan caleg melalui proses dari bawah/akar rumput. Calon yang diajukan oleh akar rumput inilah yang akan dipilih melalui semacam konferensi atau konvensi di tingkat cabang-cabang partai. Dengan mekanisme seperti ini, caleg partai akan punya basis kedekatan emosional, historis, dan geografis dengan para pemilihnya.

Begitu pula dengan pengajuan Capres. Di hampir semua partai, kekuatan menentukan capres ada di tangan segelintir elit partai. Sementara cabang-cabang partai hanya sebagai “legitimator”. Kalaupun ada konvensi Capres, seperti yang dilakukan Partai Demokrat, itu juga tidak demokratis. Sebab, penentuan atau penjaringan capres tetap di tangan segelintir elit partai. Partisipasi massa anggota atau akar rumput tetap saja sangat minimal.

Selain persoalan figur yang terbatas, politik kita juga tidak memberi banyak pilihan dalam hal tawaran ideologi dan program politik. Dari semua partai peserta pemilu 2014, yang berjumlah 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal, hampir tak satupun yang punya agenda politik nasional yang jelas.

Semua parpol menampilkan wajah “populis”, dengan menebar begitu banyak janji kepada rakyat, tetapi tak satupun yang mampu menawarkan agenda politik atau semacam proyek politik untuk membawa bangsa keluar dari krisis multi-dimensi saat ini.

Yang terjadi, rakyat disuguhi janji-janji politik, bukan disodori program politik yang hendak dijalankan partai bersangkutan bila berkuasa. Misalnya, ada Capres dari partai tertentu menjanjikan kredit bagi usaha kecil, tetapi partainya justru tidak punya program politik untuk melindungi ekonomi rakyat dari liberalisasi ekonomi.

Memang, setelah melalui banyak proses pemilu, termasuk Pilkada, rakyat juga makin kritis. Sekarang, misalnya, rakyat tidak gampang lagi dirayu dengan janji-janji, tetapi mereka mulai menelesuri rekam jejak dan integritas dari para kandidat.

Hanya saja memang, dalam situasi ekonomi yang buruk, tak sedikit rakyat yang terjepit dalam kemiskinan terpaksa menukar suaranya dengan sembako dan uang.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut