Petani Tojo Una-Una Kecam Kriminalisasi Pejuang Agraria

aksi STN tojo sep 2014.jpg

Sedikitnya 200an petani yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) menggelar aksi massa di kantor DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Rabu (3/9/2014).

Dalam aksinya mereka mengecam praktek kriminalisasi terhadap Kepala Desa Betaua, Ridwan Tawalili. Kriminalisasi tersebut terkait sikap Ridwan Tawalili menolak aktivitas tambang PT. Ina Touna Mining (ITM).

“Ridwan Tawalili tidak hanya diperhadapkan dengan kebijakan Bupati Tojo Una-Una, Damsik Ladjalani, yang pro tambang. Dia juga dipecat sebagai Kepala Desa,” kata koordinator aksi, Sarfin.

Aksi massa STN ini bertepatan dengan undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dimediasi oleh pihak DPRD dengan melibatkan pihak Kejaksaan dan Polres Tojo Una-una.

Dalam RDP tersebut, massa aksi STN mendesak pihak DPRD dan Pemda untuk segera mengeluarkan Ridwan Tawalili dari tahanan kejaksaan. Sayang, pihak DPRD dan Pemda tidak bisa memastikan pembebasan Ridwan.

Karena kecewa, massa aksi pun bertahan hingga pukul 18.15 WIB. Sebelum mengakhiri aksinya, massa aksi menyatakan akan terus menggelar aksi menentang kebijakan Bupati yang telah memberikan IUP kepada PT. ITM dan mengkriminalisasi pejuang agraria.

Untuk diketahui, pada akhir 2012, Bupati Tojo Una-una mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT. ITM. Lokasi IUP tersebut terletak di desa Betaua.

Warga desa yang dipimpin oleh Kepala Desanya, Ridwan Tawalili, menolak kebijakan Bupati tersebut. Lantaran itu, Ridwan pun dipecat sebagai Kades.

Akhirnya, Ridwan menempuh jalan PTUN untuk menggugat kebijakan Bupati yang sewenang-wenang itu. Upaya itu membuahkan hasil: dari 3 Gugatan di PTUN, 2 kemenangan yang diraih oleh Ridwan Tawalili, yakni gugatan tapal batas dan pemecatan kepala desa.

Ironisnya, upaya Bupati Tojo Una-una untuk menghentikan perlawanan Kepala Desa dan warganya tidak berhenti. Pada 29 Agustus lalu, Ridwan kembali dipanggil oleh pihak kepolisian karena adanya pelaporan dari pihak Pemda Tojo Una-una. Kali ini Ridwan dituding menggelapkan Alokasi Dana Desa.

Namun, warga desa menilai, pelaporan Pemda tersebut hanyalah bentuk kriminalisasi baru terhadap perjuangan Ridwan menolak kebijakan Bupati menerbitkan IUP kepada PT. ITM. Padahal IUP tersebut telah merampas tanah milik warga desa.

Bian

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut