Perubahan Etis Atau Perubahan Sistem?

Pada 20 Agustus 2011 lalu, sebanyak 29 tokoh bangsa berkirim surat kepada bapak Presiden SBY. Isinya: meminta SBY bertindak “berani” melakukan langkah nyata melindungi warga bangsa dan menindak tegas koruptor secara aktif dan nyata.

Kalau menyimak surat para tokoh itu, kita melihat masih adanya keinginan para tokoh bangsa untuk kebaikan negeri ini. Lagi pula, keberanian mereka untuk mengirim surat kepada Presiden SBY, menandakan bahwa mereka tidak tinggal diam dan menyaksikan perkembangan situasi politik akhir-akhir ini.

Akan tetapi, jika menyimak sebagian besar keinginan para tokoh bangsa itu, maka sebagian besar masih dalam koridor: perubahan etis. Yang diharapkan masih perubahan etika pemimpin, misalnya, dari tidak baik menjadi baik, dari abai menjadi bertanggung jawab, dari peragu menjadi berani.

Semangat untuk perubahan etis sangat menonjol dalam gerakan anti-korupsi. Apalagi gerakan anti-korupsi yang semata-mata memandang korupsi sebagai persoalan moralitas. Bagi mereka, baik tidaknya sebuah sistem sangat ditentukan oleh moralitas rakyat dan moralitas birokrasi.

Mereka sangat puas ketika mengutuki moralitas bangsa yang bobrok. Tetapi, dalam banyak kasus, mereka mengabaikan saling hubungan antara korupsi dengan relasi sosial produksi ataupun corak ekonomi.

Dengan mengunci perdebatan korupsi sebatas soal moral, maka tertutuplah kemungkinan untuk melihat korupsi sebagaai “salah-satu  dari sekian banyak keburukan dari sebuah sistim ekonomi-politik yang berlaku sekarang”. Tertutup pula cara pandang untuk melihat bahwa ada problem yang lebih besar dan lebih pokok dibanding korupsi.

Tentu saja, bagi kami, persoalan penjajahan asing jauh lebih mengancam kehidupan bangsa ketimbang korupsi. Proses penjajahan baru itu telah meluluhlantakkan perekonomian kita, sehingga tidak ada lagi basis untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Hancurnya sektor pertanian, tutupnya pabrik-pabrik, rontoknya pasar tradisional, dan lain-lain, adalah jauh lebih buruk dan mengancam kehidupan rakyat ketimbang korupsi.

Sebaliknya, jika kita teliti lagi, ada korelasi antara praktek ekonomi kolonial dengan menjamurnya korupsi. Seperti juga kolonialisme di masa lalu, bentuk kolonialisme baru saat ini juga sangat menyuburkan korupsi. Penyebabnya: kolonialisme ekonomi produktif nasional, sehingga banyak orang/pejabat menopang konsumsinya dengan mencuri kekayaaan publik (korupsi).

Akan tetapi, kolonialisme hanya salah satu bentuk keserakahan dari sebuah keserakahan yang lebih utama: kapitalisme. Jadi, jika hendak memerangi korupsi sama sekali, maka berantaslah sistim kapitalisme. Karena kapitalisme lah yang mengenalkan adanya keserakahan dalam mencari untung (logika profit) dan perampasan terhadap hasil kerja orang lain. Oleh karena itu, yang kita perlukan adalah perubahan sistim.

Terkait dengan perubahan sistem itu, maka diperlukan sebuah revolusi, seperti diartikan Soekarno, sebagai tindakan menjebol dan membangun: menjebol sistim lama dan membangun yang baru.

Untuk negeri seperti Indonesia, yang belum sepenuhnya merdeka dan masih mengalami penindasan nasional, maka yang pertama harus dituntaskan adalah tugas nasionalnya atau revolusi nasionalnya. Itulah tugas sejati dari Revolusi Agustus, yang dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu.

Oleh karena itu, seharusnya surat para tokoh bangsa itu bersifat tagihan terakhir kepada Presiden SBY: apakah mau melanjutkan cita-cita Revolusi Agustus (proklamasi kemerdekan) atau memihak kepada imperalis yang hendak menggagalkan Revolusi Agustus. Jika SBY tidak mau melanjutkan cita-cita Revolusi Agustus, maka ia telah menempatkan dirinya sebagai lawan dari perjuangan nasional bangsa Indonesia.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut