Perjuangan Perempuan dan Persoalan Kebangsaan

Tema mengenai “pemiskinan perempuan” banyak sekali yang bisa ditemukan di internet, tetapi sangat sedikit sekali yang secara mendasar menguraikan persoalan pemiskinan itu dengan persoalan kebangsaan.

Untuk melihat persoalan ini, menurut Agung Putri, seorang penggiat HAM dan politisi PDI Perjuangan, harus dilihat dari sebuah kenyataan sehari-sehari dimasyarakat tentang adanya peran domestik dan peran publik.

Sebagai misal, katanya, jikalau ada acara ritual-ritual kemasyarakatan, maka perempuan biasanya ditugas untuk menyediakan konsumsi. Sedang yang bertugas untuk melayani dan berkomunikasi dengan masyarakat itu diserahkan kepada laki-laki.

“Meskipun kita masih harus mempertanyakan tentang apa itu peran domestik dan peran publik, tetapi kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa ada yang disebut peran domestik dan publik,” kata Agung Putri saat menjadi pembicara dalam diskusi berseri “perempuan dan persoalan kebangsaan” di redaksi Berdikari Online, tadi malam (25/4).

Persoalan pemiskinan perempuan menjadi soal, kata Agung Putri, ketika kita membicarakan peran domestik itu sendiri. Kata Agung Putri, merujuk kepada beberapa tulisan, bahwa ketika terjadi kenaikan harga BBM dan listrik, maka hal itu akan menjadi pemiskinan bagi perempuan.

Kenapa? menurut sebagian penulis mengenai perempuan dan neoliberalisme, karena kebutuhan rumah tangga akan naik dan yang harus menanggung itu adalah perempuan, karena perempuanlah yang peran domestiknya adalah mengelolah pengeluaran.

Penjelasan seperti di atas, kata Agung Putri, barulah berupa menjelaskan sebagian dari persoalan saja. “Penjelasan itu baru menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah yang berbau liberalisasi berdampak pada unit-unit keluarga atau individu. Belum berbicara soal perempuan sebagai bagian dari bangsa.”

Tugas-tugas Negara Didomestifikasi

Menurut Agung Putri, ketika pemerintah menerapkan kebijakan neoliberal, hal itu bukan saja berdampak pada bertambahnya beban yang harus ditanggung perempuan, atau munculnya perusahaan-perusahaan dan tidak ada perlindungan negara. Akan tetapi, lebih jauh dari itu, Agung Putri menganggap bahwa negara telah meninggalkan tugas-tugas kenegaraan atau tugas-tugas kebangsaan.

Ketika negara meninggalkan tugas-tugas itu, kata Agung Putri, maka tugas itu akan dilemparkan kepada perempuan, karena perempuanlah yang bertanggung-jawab dalam urusan domestik. Urusan kesehatan, misalnya, bukan lagi urusan negara, juga bukan lagi urusan masyarakat, tetapi sudah menjadi urusan perempuan.

“Privatisasi berarti bukan sekedar swastanisasi, tetapi usaha mengkonversi masalah-masalah kebangsaan menjadi masalah rumah-tangga, dibebankan kepada keluarga,” katanya.

Dengan begitu, kata mantan caleg DPR-RI dari PDI perjuangan ini, tugas kenegaraan telah dilemparkan kepada orang yang berjenis-kelamin perempuan, yang kebetulan secara tradisional memiliki fungsi-fungsi merawat dan melayani.

“Kalau negara tidak bisa lagi mengurusi air, maka perempuanlah yang mengurusi air; jika negara tidak bisa lagi mengurusi listrik, maka perempuanlah yang mengurusi listrik,” kata Agung Putri memberikan contoh.

Dengan demikian, Agung Putri menyimpulkan bahwa privatisasi adalah domestifikasi tugas-tugas kenegaraan menjadi masalah rumah-tangga. Sehingga, berbicara pemiskinan perempuan, kenapa ia berhubungan dengan persoalan kebangsaan, itu terjadi karena berbagai persoalan-persoalan kebangsaan itu dibebankan kepada rumah tangga.

Pekerjaan-pekerjaan perempuan dikomoditikan

Aspek lain dari dampak liberalisasi, menurut Agung Putri, adalah ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang dikategorikan pekerjaan domestik, seperti memasak, merawat anak, menyetrika dan menjahit, itu bisa menjadi komoditi.

Sehingga, Agung Putri kembali menekankan bahwa aspek lain dari liberalisasi adalah mengubah sesuatu yang sebelumnya tidak bernilai, itu bisa diubah menjadi bernilai atau komodoti. “Dulu, katanya, tugas istri itu tidak ternilai, sekarang sudah menjadi ternilai. Yaitu, ketika menjadi pembantu rumah tangga. Segala sesuatu bisa dirupiahkan,” katanya.

Dengan demikian, neoliberalisme mengharuskan kaum perempuan menjual pekerjaan-pekerjaannya yang dulunya disebut “domestik” menjadi komoditi.

Hal ini, terang Agung Putri, semakin membuat perempuan semakin lemah, sebab semakin terperosok dalam kerja-kerja domestik, termasuk menjalankan tugas-tugas negara yang dibebankan kepada rumah tangga.

“Kalau sudah begini, negara bukannya membantu memajukan perempuan, malah semakin melemahkan dan menomor-duakan perempuan,” tegasnya.

Produk hukum belum memihak perempuan

Sementara neoliberalisme telah menggurita dan menghancurkan semua fondasi berbangsa, hampir semua produk hukum kita tidak memihak atau melindungi kaum perempuan.

Iva Kasuma, dari Wadon Syndicate, menceritakan bagaimana produk hukum dari negara sama sekali tidak berpihak kepada kaum perempuan.

Iva mencontohkan, ketika di tahun 1984, Indonesia sudah pernah meratifikasi Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). Kemudian, advokasi gerakan perempuan terhadap CEDAW ini bergulir, mulai dari sosialisasi hingga penyusunan aturannya.

Akan tetapi, menurut pengajar dari Universitas Indonesia (UI) ini, tanggapan dari parlemen sangat mengecewakan. “CEDAW itu bukan produk nasional, melainkan produknya bule. Kita tidak mungkin menjadikan CEDAW itu sebagai kerangka acuan untuk advokasi kebijakan perempuan.

Berkelindan dengan berbagai persoalan itu, menurut penjelasan Iva Kasuma, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak berbasis kepada kebutuhan real perempuan.

Misalnya, kata Iva Kasuma, kita sudah punya CEDAW, tetapi ujlug-ujlug DPR malah membuat UU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). “Kenapa tidak menjalankan CEDAW dan menurunkannya dalam peraturan-peraturan. Kenapa harus membuat yang baru dan ujung-ujungnya kita sudah tahu tidak menguntungkan perempuan,” terang Iva Kasuma.

Iva Kasuma menganggap kebijakan pemerintah itu hanya sekedar “jalan pintas” saja, supaya Indonesia bisa dianggap berkomitmen penuh untuk kesetaraan gender. “Ini berkaitan dengan watak negara yang patriarkal dan agamais sentris.”

Ada persoalan lain ketika perempuan tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam menafsirkan keyakinan-keyakinan yang sudah dianggap sahih. Dalam pernikahan, misalnya, perempuan dilarang menjadi wali untuk pernikahan. Padahal, menurut Iva Kasuma, seorang perempuan juga mampu melakukan itu dan berfikiran sehat.

Pentingnya Bangsa bagi Perempuan

Mengenai penghapusan kemiskinan perempuan, Agung Putri mengatakan bahwa hal itu tidak berarti sekedar menaikkan pendapatan perempuan, bukan saja meningkatkan kepandaian perempuan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan peranan perempuan dalam berkontribusi pada penguatan negara dan bangsa.

“Ketika bangsa itu bangkrut, maka perempuan itu juga akan bangkrut; dan ketika perempuan itu bangkrut, maka bangsa pun bangkrut. Itu tidak bisa dipisahkan,” katanya.

Untuk itu, menurut Agung Putri, fikiran-fikiran Bung Karno mengenai persoalan perempuan dan bangsa masih sangat relevan. “Dengan melakukan tugas-tugas kebangsaan, maka perempuan sebenarnya sedang berjuang untuk menaikkan posisi tawar. Ini juga menjadi gagasan Bung Karno,” katanya.

Demikian pula dengan Kartini, yang menurut Agung Putri, bahwa keterbelakangan perempuan sangat berkaitan erat dengan jatuhnya suatu bangsa. Jadi, dengan meminjam fikiran Kartini, persoalan kemiskinan perempuan bukan sekedar karena lemah dihadapan laki-laki atau miskin di tengah masyarakat, tetapi kemiskinan perempuan ini menjelaskan bahwa bangsa kita sedang bangkrut.

Tentang arah gerakan perempuan, Agung Putri menjelaskan bahwa sudah saatnya gerakan perempuan berbicara soal kebangsaan, yaitu melemparkan kembali tugas-tugas kebangsaan kepada negara.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut