Masih Mogok Makan, Petani Kepulauan Meranti Datangi Komnas HAM

Setelah menggelar aksi mogok makan di Kantor Menhut kemarin, 25 April 2011, para petani dari Kepulauan Meranti kembali mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), di Jalan Latuharhari, Jakarta.

Kepada komisioner Komnas HAM, para petani menyatakan bahwa keberadaan PT.RAPP di Kepulauan Meranti mengancam hak-hak dasar masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kelangsungan hidup.

Muhamad Riduan, selaku ketua Serikat Tani Riau (STR) Kepulauan Meranti, menyatakan bahwa ancaman nyata atas keberadaan PT.RAPP di pulau Padang adalah tenggelamnya pulau tersebut. “Tanah dipulau Padang adalah gambut. Jika PT.RAPP membuka lahan gambut itu, maka pulau terancam oleh interusi air laut,” tegasnya.

Selain itu, menurut Muhammad Riduan, ketidakjelasan tapal batas operasional PT.RAPP akan berpotensi terjadinya perampasan tanah atau lahan milik penduduk. “Kita sudah punya banyak pengalaman, bahwa sebagian besar perusahaan HTI itu merampas tanah-tanah milik rakyat.”

Lebih lanjut, Sutarno, seorang aktivis STR kepulauan Meranti, menjelaskan bahwa kehadiran PT.RAPP akan merusak hutan, yang selama ini menjadi tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan getah karet dan bertanam palawija.

Sementara itu, Wiwik Widyanarko dari Serikat Tani Nasional menjelaskan soal potensi kerusuhan sosial jikalau PT.RAPP tetap memaksakan kehendak untuk melakukan operasionalnya di Pulau Padang. “Masyakarat sudah tegas menolak PT.RAPP. Jika tetap dipaksakan, maka akan terjadi gejolak sosial dan konflik berdarah,” ujarnya.

Menanggapi laporan ini, pihak Komnas HAM berjanji akan menyurati Komnas HAM untuk meninjau-ulang SK nomor 327 tahun 2009. Nanti, setelah itu, Komnas HAM akan meminta diadakan sebuah pertemuan dengan semua pihak untuk membicarakan persoalan ini.

Menginap dan mogok makan di kantor Komnas HAM

Seusai melakukan pertemuan dengan Komnas HAM, puluhan petani dari kepulauan Meranti ini, didukung oleh Serikat Tani Nasional (STN), Federasi Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), dan Partai Rakyat Demokratik (PRD), memutuskan untuk menginap di depan kantor Komnas HAM dan melakukan aksi mogok makan.

Para petani pun bergotong-royong untuk membangun tenda, memasang spanduk, dan sebuah baliho besar di depan Komnas HAM. “Kami akan bertahan di sini untuk beberapa hari. Sambil menunggu perkembangan dari Komnas HAM, kami akan menggelar aksi-aksi ke tempat lain,” kata ketua umum STN Yudi Budi Wibowo kepada wartawan.

Menurut rencana, para petani Pulau Padang ini akan menggelar aksi massa ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan korupsi dibalik keluarnya ijin HTI kepada PT.RAPP.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut