Penggusuran Versus Hak Konstitusional Warga Negara

Hari ini, 22 Mei 2013, lebih dari 140 Kepala Keluarga (KK) di di Kampung Srikandi, Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur, digusur paksa oleh PT. Buana Estate milik Probosutedjo. Lebih dari 3000-an aparat gabungan (TNI, Polri, dan Satpol PP) dikerahkan untuk memuluskan proses penggusuran tersebut.

Dan, seperti kasus penggusuran lainnya, penggusuran di kampung Srikandi itu juga memperlihatkan fakta, bahwa perlindungan hak-hak dasar rakyat hanyalah isapan jempol belaka. Ironisnya, institusi politik (eksekutif dan parlemen) dan pengadilan justru jadi alat dari pemilik modal untuk menggusur rakyat dari tanahnya.

Padahal, hak-hak dasar rakyat itu sudah dijamin oleh konstitusi (UUD 1945). Hak rakyat untuk mengakses tanah, misalnya, itu dijamin oleh pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak diatur dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Hak rakyat untuk mendapat tempat tinggal dan lingkungan yang baik diatur dalam pasal Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.

Karena diatur oleh konstitusi, maka pemenuhan hak-hak dasar rakyat itu menjadi kewajiban negara. Jika negara, dalam hal ini pemerintah, tidak memenuhi tugas konstitusional tersebut, berarti mereka telah menghianati konstitusi. Begitulah seharusnya.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Negara belum memenuhi kewajibaannya itu (pekerjaan, penghidupan layak, tanah, perumahan, dan lain-lain), tetapi justru merampas apa yang dimiliki oleh rakyat. Penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL), misalnya, mencerminkan kebiadaban negara merampas pekerjaan mandiri rakyat. Begitu pula dengan kasus perampasan tanah rakyat dan penggusuran rumah milik rakyat.

Dalam kasus seperti di atas, negara sebetulnya telah berhianat dua kali: Yang pertama, negara telah menghiati perintah konstitusi (UUD 1945); Yang kedua, negara telah menghianati rakyat karena merampas hak milik mereka yang diciptakan sendiri. Bayangkan, rakyat sendiri yang menciptakan pekerjaan (yang seharusnya tugas negara), eh, tiba-tiba negara datang menggusur rakyat dari pekerjaan itu.

Karena itu, penggusuran sebetulnya sangatlah anti-konstitusi. Ini mirip dengan akumulasi primitif dalam masyarakat pra-kapitalis. Salah satu cirinya: pemisahan produsen dengan alat produksinya melalui perampasan dan kekerasan. Ironisnya, negara menjadi instrumen untuk melakukan perampasan tersebut.

Dalam banyak kasus penggusuran, penyingkiran ekonomi rakyat (PKL) atau perampasan tanah/pemukiman milik rakyat adalah untuk melayani kepentingan modal besar. Seringkali terjadi, misalnya penggusuran PKL, setelah PKL-nya dibersihkan, masuklah modal yang jauh lebih besar (supermarket, mini-market, Cafe/Restoran, dan lain-lain). Sama juga dengan perampasan tanah rakyat; si kapitalis bisa mendapatkan tanah untuk kepentingan bisnis dengan biaya murah ketimbang membeli tanah dengan harga normalnya.

Situasi ini, bagaimanapun, tidak terlepas dari kebijakan ekonomi-politik negara yang sangat kapitalistik. Dalam kapitalisme, yang berlaku adalah logika kapital. Dan bagi kapital, manusia dan alam hanyalah alat untuk mencapai keuntungan. Dengan begitu, bagi negara yang sangat kapitalistik, pembangunan ekonomi pun hanya untuk melayani tujuan kapital, yakni menggali keuntungan sebesar-besarnya bagi si kapitalis.

Menurut kami, sikap abai atau penghianatan negara terhadap konstitusi ini tidak terlepas dari logika kapital yang menguasai negara. Negara yang dicecoki oleh logika kapitalis tidak menganggap pemenuhan hak-hak dasar rakyat—sebagaimana diperintahkan oleh Konstitusi—bukan sebagai kewajibannya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut