Pendidikan dan Nilai Kebangsaan

Jika sistim pendidikan nasional diibaratkan dengan tubuh, maka dia merupakan tubuh yang tidak pernah sembuh dari penyakit. Disamping penyakit ganas yang bernama neoliberalisme, dunia pendidikan nasional juga masih bergelut dengan persoalan-persoalan lama: kekerasan, nilai-nilai kolonial, dan hilangnya orientasi pendidikan.

Cerita tawuran antar sekolah atau antar kampus bukan hal yang baru. Jika kekerasan semacam itu disebut anomali, maka ada pula kekerasan yang terus terlembagakan dan terus pula merenggut nyawa. Di IPDN, misalnya, sekolah calon pemimpin ini kembali membawa berita buruk: “seorang pelajar asal Sulsel, Rinra Sujiwa Syahrul Putra, tiba-tiba meninggal dunia.” Meski belum ditemukan penyebab pastinya, tetapi kuat dugaan bahwa kematian itu disebabkan oleh tindakan kekerasan.

Cerita sedih lainnya datang dari Tegal, Jawa Tengah, dimana buku-buku mengenai SBY tersebar di sejumlah SMP. Sebetulnya, siapapun berhak mencetak buku dan menyebarkannya kepada siswa sebagai pengetahuan. Akan tetapi, dalam kasus SBY ini, buku tersebut lebih cocok disebut “pengetahuan”, karena lebih banyak berkisah mengenai kebaikan dan kiprah SBY.

Dengan mengutak-atik kurikulum dan menggantinya dengan logika pasar, dunia pendidikan juga dibuat jauh dari nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Para peserta didik tidak lagi dididik untuk mengabdi kepada masyarakat dan bangsanya, tetapi sekarang dipaksa mengabdi untuk tujuan-tujuan pribadinya. Tidak mengherankan pula, bahwa para pelajar lebih percaya pada “American dream”, dibanding kepada nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa kita.

Selain itu, karena tujuan kapital adalah keuntungan (profit), maka kapitalisme pun menempatkan pendidikan sebagai sarana untuk mencapai keuntungan. Dengan begitu, proses pendidikan pun dirancang sedemikian rupa untuk tujuan meraih keuntungan, termasuk menempatkan peserta didik sebagai alat untuk tujuan tersebut.

Disamping itu, neoliberalisme juga menggencarkan penanaman nilai-nilai liberalisme, kompetisi bebas, dan indivualisme dalam dunia pendidikan. Sementara nilai-nilai solidaritas dan gotong royong, yang dulu menjadi kepribadian bangsa kita, mulai disingkirkan dan dicap “kampungan”.

Padahal, jika kita sedikit menengok kembali ke jaman pergerakan, sejumlah tokoh pergerakan pernah menjadikan sekolah sebagai pusat penyadaran dan perjuangan anti-kolonial. Meski sebagian besar sekolah-sekolah yang didirikan aktivis pergerakan itu disebut “sekolah liar”, tetapi keberadaannya bukan saja berhasil menyadarkan dan mencerdaskan kaum pribumi, tetapi telah memberi dasar untuk bangkit melawan kolonialisme. Sebut saja diantaranya: Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, Sekolah Rakyat, dan Perguruan Rakyat di Bandung.

Sekarang ini, di tengah kepungan neo-kolonialisme, sekolah kembali menempati peranan yang sangat penting. Untuk itu, sudah saatnya kita kembali berjuang keras merebut sekolah dari dekapan neoliberal. Segala hal yang berbau neoliberal dan komersialisasi harus dihapuskan, lalu kemudian digantikan dengan “prinsip pendidikan untuk seluruh rakyat.”

Disamping itu, usaha-usaha mendirikan sekolah-sekolah rakyat patut disokong dan diperluas. Semakin banyak sekolah-sekolah rakyat yang dibangun sendiri oleh kaum pergerakan, maka semakin terbuka pula kesempatan untuk memberikan pendidikan kepada rakyat, dan juga memasokkan kesadaran nasional dan anti-kolonialisme.