Pendidikan dan Kuasa Modal

Revolusi dagang akan runtuh bila kita tidak membeli apa yang mereka jual: ide-ide mereka, versi sejarah mereka, senjata-senjata mereka, dan gagasan mereka. Ingatlah: kita memiliki banyak, mereka sedikit. Mereka membutuhkan lebih banyak dari kita ketimbang yang kita butuhkan dari mereka. (Arundhati Roy, Pengarang Novel The God of Small Thing)

Anda pernah mendengar salah satu negara kecil di Kepulauan Karibia yang terkenal dengan cerutu nomor wahid di dunia? Negara ini juga telah membesarkan pejuang-pejuang revolusioner sekaliber Che Guevara dan Fidel Castro. Negara yang kemudian menjadi rujukan negara-negara di Amerika Latin dalam menjalankan kebijakan ekonom politik yang memilih berseberangan dengan ideologi mainstream yang dinakhodai oleh Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan multinasional.

Meski telah diembargo demikian lama oleh Amerika Serikat, namun Kuba mampu menjalanan pembangunannya tanpa mengacu pada resep yang ditawarkan oleh negara-negara maju melalui lembaga-lembaga multilateral semisal IMF, Bank Dunia dan WTO. Salah satu indikator keberhasilan ini dapat dilihat melalui kebijakan pemerintah untuk menggratiskan sektor pendidikan dan kesehatan bagi rakyat. Keberhasilan ini kemudian mendorong penemuan-penemuan mutakhir di bidang bio teknologi dan bahkan negara ini berada sejajar dengan negara-negara maju dalam bidang medis sesuai dengan pernyataan Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, Direktur Rumah Sakit Kanker Dharmais, Jakarta (Kompas, 8 November 2002).

Pendidikan Sebagai Prioritas

Mengapa pendidikan harus menjadi prioritas utama? Dalam salah satu acara di salah satu stasiun televisi swasta, DR. Imam B. Prasodjo, seorang Guru Besar Sosiologi UI, mengatakan bahwa minimal ada tiga alasan mengapa pendidikan harus menjadi perhatian pokok negara yang ingin maju; Pertama: pendidikan adalah media untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Kedua: dengan pendidikan yang berkualitas maka akan mendorong peserta didik menemukan penemuan-penemuan baru melalui riset dan berbagai metode yang lain dan pada gilirannya akan memajukan potensi tenaga-tenaga produktif di sebuah negara. Ketiga: pendidikan juga menjadi media efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebenaran, namun hal ini akan sulit dilakukan ketika pilar-pilar pendidikan (pemerintah, pengajar dan pihak-pihak yang berwenang dalam masalah pendidikan) secara internal justru menjalankan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang akan diberikan (KKN, tidak dialogis, tidak demokratis, dan sebagainya).

Lalu bagaimana wajah pendidikan di negara kita? Meski pertanyaan ini telah sering menjadi bahasan dan tema berbagai diskusi atau seminar yang dilakukan oleh berbagai kalangan, namun tetap perlu menjadi perhatian kita bersama. Hal ini penting mengingat pembahasan mengenai pendidikan sering kita lepaskan dengan logika kuasa modal (baca:neoliberalisme) yang telah menjadi inheren dalam kebijakan ekonomi politik yang diterapkan di republik ini. Dengan mengetahui relasi tersebut, maka kita akan terhindar dari pemahaman yang distortif dalam melihat fenomena pendidikan di negara kita. Sebagai contoh, masih banyak diantara kita yang menganggap bahwa kebijakan BHMN-isasi (baca:swastanisasi kampus) yang diperkuat melalui BHP (Badan Hukum Pendidikan) merupakan kebijakan otonom kampus sebagai solusi atas persoalan yang ada semisal persoalan keuangan. Atau ada pula yang menganggap bahwa kebijakan ini justru merupakan realisasi perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan dalam arti kata bahwa kebijakan ini murni produk negara. Pandangan-pandangan tersebut tentu sangat menyesatkan karena telah melupakan akar permasalahan yaitu relasi negara dengan kuasa modal.

Pendidikan dan Kuasa Modal

Sesuai dengan amanat konstitusi kita bahwa negara berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang layak bagi setiap rakyat Indonesia tanpa terkecuali sebagai jalan untuk mencerdaskan bangsa ini. Dengan demikian, pendidikan seharusnya menjadi “barang” yang mudah diakses bagi siapa saja tanpa memepertimbangkan kelas sosial tertentu.

Logika diatas jelas kontradiktif dengan doktrin neoliberalisme yang saat ini menjadi rujukan utama kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Doktrin neoliberalisme mengisyaratkan bahwa berbagai hal yang sebelumnya menjadi tanggungjawab sosial atau menjadi tanggungjawab negara dialihkan menjadi tanggungjawab individu. Sehingga kemiskinan dan kebodohan (baca:tidak mampu mengakses pendidikan yang layak) yang dialami mayoritas rakyat Indonesia dinisbahkan sebagai kesalahan individual rakyat Indonesia yang menurut McLelland tidak memiliki “N’Ach” atau Need for Achievement yaitu keinginan untuk berprestasi. Dengan pandangan ini kita akan terjebak pada proses blaming the victim (menyalahkan korban) yang oleh Kang Jalal dalam bukunya Rekayasa Sosial diketegorikan sebagai salah satu bentuk kesalahan berpikir.

Dalam logika ekonomi neoliberal diterangkan bahwa semua sektor kehidupan termasuk pendidikan harus diarahkan pada kompetisi yang sebebas-bebasnya (laissez faire). Ini berarti bahwa sektor pendidikan yang sebelumnya mendapat perhatian penuh oleh negara melalui jaminan subsidi, kemudian harus dicabut sepenuhnya. Bagi pemerintahan pro neoliberal, subsidi merupakan bentuk intervensi yang memboroskan anggaran dan mendistorsi pasar, hingga harus dihapus. Dengan demikian sektor pendidikan dituntut untuk memenuhi pembiayaan pendidikan dengan usaha sendiri. Kondisi inilah yang membuka peluang besar terjadinya komersialisasi dan swastanisasi pendidikan. Dan sasaran empuknya tentu rakyat miskin yang semakin tidak mampu mengakses pendidikan yang layak dan bermutu.

Dalam suatu diskusi informal, seorang mahasiswa baru dengan lugunya bertanya kepada saya, “Apa Presiden SBY tidak pernah membaca buku Orang Miskin Dilarang Sekolah hingga ia tega mencabut subsidi pendidikan? Jawaban dari pertanyaan ini tidak cukup dengan menyederhanakannya bahwa ini hanya persoalan watak birokrasi kita yang sarat KKN, bad governance dan sebagainya. Namun lebih dari itu mesti kita lihat bahwa kebijaan seperti pencabutan subsidi sosial yang berujuang pada liberalisasi berbagai sektor semisal pendidikan adalah konsekuensi keikutsertaan negara dalam pelaksanaan paketan kebijakan neoliberal yang dipaksakan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam GATS (General Agreement on Trade in Services), yang merupakan salah satu persetujuan di WTO, tingkatan pendidikan yang akan diliberalisasi terdiri dari Primary Education Services; Higher Education Services; Adult Education; Other Educations Services (Darmaningtyas:2005). Negara kita yang merupakan anggota WTO tentu akan serta merta menjalankan kebijakan liberalisasi di sektor pendidikan sesuai yang tercantum dalam perjanjian diatas.

Kenali Musuhmu

Saya selalu tertarik dengan slogan There Are Many Alternatives (selalu ada banyak alternatif ). Slogan ini selalu mengingatkan saya dengan negara-negara di Amerika Latin yang berpuluh-puluh tahun berjibaku dengan kebijakan neoliberal dan diperparah dengan pemerintahan diktator yang merupakan perpanjangan tangan imperium negara-negara maju. Resep neoliberal semisal pencabutan subsidi sosial (pendidikan, kesehatan, dan sebagainya) justru membuat mereka semakin miskin dan jauh dari sejahtera. Namun beberapa dekade terakhir, beberapa negara di kawasan ini telah mampu memberikan alternatif kepada negara-negara Dunia Ketiga yang sama-sama terjajah oleh kekuasaan modal. Dan ini tentu tdiak hadir begitu saja namun melalui perjuangan yang panjang.

Kita tidak bisa hanya menunggu political will dari pemerintah namun saatnya terlibat serta untuk merubah kondisi yang tidak adil ini. Mulailah dengan mengenali siapa saja yang berada dalam imperium modal global dan tentu siapa saja kaki tangannya di republik ini. Lalu simak dengan seksama bagaimana mereka bekerja agar kita tidak mudah tertipu karena mereka sangat lihai. Dan tugas ini mesti kita lakukan secara bersama karena kekuatan mereka justru berada pada ketidakmampuan kita untuk bersatu.

Zulkhair Burhan, Alumni Hubungan Internasional FISIP Unhas Angkatan 2000

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • berthy b r

    Lord Acton mungkin memaksudkan, “POWER”, tida hanya “Penguasa”, tetapi “KAPITAL”. Maka, “Power tend to corrupts”, senantiasa dapat berarti “Pemilik modal cenderung untuk KORUP”. Tamatlah riwayat RAKYAT kalau keduanya bergabung, atau ada di tangan satu orang.

  • Hinu Endro Sayono

    “Perundingan Putaran Uruguay” -yang mencakupi bidang perdagangan barang (‘goods’) dan jasa (‘services’), serta hak atas kekayaan intelektual (HAKI – ‘intellectual property rights’ atau IPR)- dimulai sejak terbentuknya GATT (lembaga PBB yang membidangi perdagangan) dan diakhiri pada akhir bulan Desember 1993 di Geneva, Swiss.

    Tidak satupun pejabat dari berbagai instansi Pemerintah RI yang memahami bahwa itu adalah ‘ajang peperangan’ antara bangsa yang merdeka dan berdaulat melawan penjajah.

    Di sela-sela proses perundingan tersebut, ada masa ‘istirahat’; biasanya delegasi masing-masing pemerintah peserta perundingan pulang untuk melaporkan status perundingan sambil membahas langkah-langkah berikutnya.

    Delegasi RI -yang terdiri dari pejabat setingkat direktur jenderal s/d kepala bagian serta dubes RI di PTRI (Perwakilan Tetap RI di PBB di Geneva)- ternyata amat sangat “a-politis” (politik dalam arti makro); bukan politik-praktis yang berurusan dengan parpol).
    Yang dari Deplu pun adalah diplomat-birokrat.
    Tidak seorang pun yang memahami bawah perundingan itu adalah ‘ajang peperangan’ untuk mempertahankan eksistensi dan kemerdekaan nasional yang berdimensi Trisakti. Tak seorangpun!!!
    Oleh karena itu, tidak pernah ada nuansa ‘politik-makro’dalam argumentasi delegasi RI di dalam perundingan tersebut.

    Perundingan berlangsung bagaikan ‘business as usual’ – dianggap hanya kayak urusan dagang biasa. Sama sekali tidak ada visi politik.
    Sangat mengenaskan.

    Satu ketika, salah seorang anggota delegasi RI -dengan status non-full delegate- hanya penunjang di bidang sektoral (instansional) saja- mengagetkan Ketua Del-RI (Delegasi RI) beserta anggota delegasi, karena ucapannya yang sangat keras, yaitu “ini adalah ‘masalah hidup-matinya RI”, “ini adalah perang, tanpa senjata”.
    Nah, sejak itu perundingan ‘dikelola’ oleh Del-RI sebagai ‘perang’ – meski masih ‘direcoki’ oleh mereka yang a-politis atau bahkan ‘anthek kapitalis internasional’.

    Juru bicara delegasi Malaysia -seorang anak muda yang energetik- justru selalu bertanya kepada anggota delegasi RI tersebut; antara lain dalam bentuk “Cik, dalam hal ini Sukarno bicara apa?”. Sungguh satu pertanyaan yang mengagetkan. Namun karena yang ditanya -anggota Del-RI tersebut- adalah mantan aktivis anti rezim Orde Baru sejak 1967, aktivis “Barisan Sukarno”-, maka jawabannya selalu berintikan “Sikat Nekolim!”. Dan anak muda dari Malaysia tersebut langsung memahaminya. Hebat, kan!!!
    Anak muda dari Malaysia tersebut juga menjadi juru bicara Kelompok-77 dalam Sidang Pleno Putaran Uruguay tersebut.

    Proses perundingan tersebut membuktikan ketepatan dan kebenaran Bung Karno tentang Nekolim.

    Dalam politik tidak ada yang ‘mandeg’ -semuanya serba dinamis, semuanya serba mengalir.
    Malaysia yang dulu diganyang oleh Bung Karno, justru melahirkan Mahathir Mohammad yang dipanggil “Sukarno Kecil” yang punya kader seperti yang menjadi anggota delegasi Malaysia dalam Sidang Putaran Uruguay.

    Dan Indonesia………jatuh ke pelukan mesra Nekolim.

    Tragis.

    Sayangnya, ratifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah RI -rezim Orde Baru- pada tahun 1994 dalam bentuk UU, sepenuhnya merupakan kapitulasi (sikap dan tindakan bertekuk-lutut) kepada kekuasaan modal.

    Namun, dapat dinilai wajar-wajar saja, karena ketika itu Indonesia dikuasai rezim Orde Baru.

  • A.Susi

    Untuk mengomentari masalah pendidikan (pd khususnya), sebenarnya semua itu berpulang kepada kita2 juga sebagai bangsa Indonesia yg pasif. Mengapa pasif ? Sebagai WNI yg mencintai bangsa dan negara ini,saya merasa sangat dan amat iba kepada bangsa saya. Yang pintar/pandai/smart,hanya mengembangkan kepintarannya bagi dirinya sendiri.Adakah yg dengan tulus hati dan rela serela2nya, menyalurkan hasil sekolahnya itu kepada orang lain ? Misalkan berkumpul bersama alumni2 sekolahnya atau dengan LSM2 yg ada, untuk bergotong royong menyalurkan ilmunya bagi yg membutuhkan. Tidak harus menunggu ada yg memberikan bantuan atau pengesahan dari pemerintah/yg berwenang. Menjadi bangsa yang BERDIKARI adalah suatu kebanggaan yang tidak ternilai.Namun apa lacur, generasi sekarang tidak memahami arti kebangsaan yang sebenarnya. Kita harus melakukan action, tidak hanya wacana2 yg membuang waktu dan biaya. Oleh karena itu harapan saya, sebagai bangsa Indonesia, lakukan “kemerdekaan” RI ini tidak hanya dengan berbagai teori, tetapi sudah saatnya untuk melakukan action disemua lini, tanpa harus takut/khwatir, kejujuran dan ketulusan adalah ciri manusia Indonesia yang memahami betul arti PANCASILA dan melaksanakannya dalam kehidupan bersehari.