Kisah Sukses Bolivia Memerangi Narkoba

Bolivia, salah satu negara penghasil koka terbesar di dunia, pernah menjadi palagan sengit perang melawan narkoba.

Orang Bolivia sangat akrab dengan koka. Sejak ribuan tahun lalu, leluhur mereka sudah menggunakan daun koka untuk teh dan makanan. Koka juga dipakai sebagai obat-obatan untuk penyakit ketinggian dan mengurangi nyeri haid.

Eropa baru mengenal penggunaan koka di abad ke-19. Tepatnya ketika seorang kimiawan Jerman, Albert Niemann, berhasil mengekstrasi daun koka menjadi kokain tahun 1859.

Tahun 1880-an, ahli psikoanalisis Jerman, Sigmun Freud, mulai menggunakan koka untuk pengobatan depresi dan impotensi.

Tahun 1886, John Pemberton menggunakan daun koka untuk membuat minuman ringan: Coca-Cola.

Namun, di pembukaan abad ke-20, mulai banyak temuan terkait bahaya penggunaan kokain secara bebas. Amerika Serikat (AS) melaporkan kematian 5000 orang per tahun akibat kokain. Akhirnya, pada tahun 1922, AS menetapkan kokain sebagai obat terlarang.

Namun, penggunaan kokain tidak berhenti. Di tahun 1970-an, kokain banyak dipakai oleh pekerja hiburan dan pengusaha. Di periode yang sama, penyelundupan kokain dari Amerika Latin, khususnya Kolombia, Peru dan Bolivia, makin deras.

Ini yang memicu harga koka melejit tinggi. Di Bolivia, banyak petani yang beralih ke pertanian koka. Bagi mereka, pertanian koka bisa menjadi juru selamat di tengah jepitan kemiskinan.

Sementara itu, pada tahun 1973, Presiden AS Richard Nixon membentuk lembaga anti-narkoba, Drug Enforcement Administration (DEA). Lembaga baru ini diharapkan bisa bekerja untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan kokain.

Di tahun 1980an, perang melawan kokain mulai dikumandangkan. AS menjadi sponsor utama perang ini. Di Amerika latin, sejumlah pemerintah digandeng untuk ikut perang melawan obat-obat terlarang ini. Termasuk Bolivia.

Di Bolivia, pemerintah mulai bicara pemberantasan tanaman koka pada tahun 1983. Saat itu AS turun tangan memberi bantuan uang jutaan dollar untuk melancarkan pembasmian tanaman koka ini. Bersamaan dengan itu, pertanian dan perdagangan koka mulai dianggap ilegal.

Namun, kebijakan ini mendapat perlawanan dari petani koka. Bagi mereka, koka bukan hanya soal kokain, tetapi bagian dari tradisi dan kehidupan orang-orang pribumi Bolivia. Federasi petani koka mulai berdiri di mana-mana.

Tidak jarang, untuk meredam perlawanan petani koka, AS meminta bantuan militer Bolivia. Dibentuklah sebuah unit khusus bernama Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (UMOPAR), yang melakukan patroli hingga ke desa-desa untuk memerangi petani koka. Sejak itulah, petani koka menjadi sasaran utama dari “perang melawan kokain” yang disponsori oleh AS.

Perang ini makin meningkat tahun 1997. Presiden Bolivia saat itu, Hugo Banzer, melancarkan program yang disebut “coca zero” atau “Dignity Plan” untuk membumihanguskan tanaman koka di Bolivia. DEA terlibat penuh dalam operasi militer ini.

Perang melawan narkoba, yang mengedepankan pendekatan militerisme dan kekerasan, hanya membawa malapetaka. Di Meksiko, perang melawan narkoba merenggut nyawa 60.000 jiwa hanya dalam 6 tahun. Di Kolombia lebih gila lagi: satu dekade konflik menyebabkan 5,7 juta orang mengungsi dan 215.000 nyawa melayang.

Nasib Bolivia tidak jauh beda. Banyak petani yang dikriminalisasi dan dipenjara. Banyak juga yang dibunuh. Di bulan Mei 1987, UMOPAR menembak mati 5 petani. Lalu, pada Juni 1988, bentrokan antara UMOPAR dan petani menyebabkan 12 petani gugur. Namun demikian, hingga sekarang belum ada data resmi soal jumlah korban akibat perang melawan narkoba itu.

Belakangan, AS memperkenalkan cara baru bumi-hangus kebun koka, yakni melalui penyemprotan dari udara. Namun, cara baru ini sangat melanggar HAM dan menimbulkan dampak kesehatan.

Perang melawan narkoba justru menyuburkan perlawanan. Petani menuntut hak dibolehkan menanam koka. Di mana-mana berdiri Federasi Petani Koka. Salah satu tokohnya adalah Evo Morales, yang kelak terpilih sebagai Presiden pada pemilu 2005.

Situasi berubah begitu Evo Morales jadi Presiden. Presiden pertama dari kalangan pribumi ini langsung mengubah pendekatan dalam memerangi peredaran narkotika. Di satu sisi, dia memperjuangkan hak masyarakat pribumi Bolivia menanam koka. Tetapi di sisi lain, dia menyatakan komitmen untuk memerangi kokain.

Langkah pertama yang dilakukan Evo adalah melegalisasi koka sebagai tradisi masyarakat pribumi Bolivia. Slogannya jelas: coca yes, cocain no. Maksudnya, budidaya koka hanya untuk melayani kebutuhan dan tradisi masyarakat pribumi, seperti dibuat jadi teh, dikunyah untuk mengurangi lapar dan kelelahan, dan obat-obatan. Tetapi tidak boleh untuk diesktraksi menjadi kokain.

Dengan legalisasi, tidak ada lagi kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat penanam koka. Ini juga untuk memisahkan mereka dari produsen koka untuk kokain.

Langkah kedua adalah regulasi atau pengaturan. Jadi, kendati dilegalkan, setiap keluarga petani hanya dibolehkan menanam koka seluas 1600 meter persegi. Tidak boleh lebih. Kalau lebih, maka haknya untuk menanam koka dicabut oleh pemerintah.

Selanjutnya, hasil produksi hanya boleh dipasarkan di pasar resmi yang ditentukan oleh pemerintah. Tidak boleh dijual ke sembarang pihak. Ini untuk mencegah koka jatuh ke pasar produsen kokain. Petani yang tidak mematuhi ketentuan ini akan kehilangan haknya menanam koka. Kemudiaan, kalau misalnya gagal panen, maka petani wajib melaporkannya ke asosiasi petani.

Harga jualnya juga sangat menguntungkan petani. Sekarang harga daun koka kering Bolivia senilai 8 dollar AS per kilogram, lebih tinggi dari harga sebelum Evo Morales jadi Presiden. Harga ini juga lebih tinggi dibanding harga di Kolombia yang hanya 1 dollar AS per kilogram. Ini mencegah daun koka jatuh ke pasar gelap.

Bagaimana supaya itu berjalan?

Di sini pemerintah tidak mengandalkan tangan negara, apalagi aparatus keamanan. Yang dilakukan, negara mendorong partisipasi rakyat untuk mengontrol aturan itu. Inilah yang disebut “kontrol sosial”. Setiap petani tergabung dalam sebuah federasi. Federasi inilah yang aktif mengontrol kuota dan pemasaran hasil panen.

Langkah ketiga yang dilakukan pemerintahan Evo adalah mendorong diversifikasi. Pemerintah siap memfasilitasi petani yang ingin menanam tanaman lain di luar koka, seperti jeruk, kacang, ubi kayu, padi dan lain-lain. Ada bantuan hibah dari Eropa untuk subtitusi koka dengan budidaya ikan amazon.

Tidak hanya itu, untuk meningkatkan kesejahteraan dan menggerakkan ekonomi desa/pedalaman, pemerintahan Morales memperbaiki infrastruktur jalan, sekolah, layanan kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Juga bantuan kredit usaha untuk rakyat agar berdaya secara ekonomi.

Tidak jarang, karena pilihan membangun ekonomi makin luas disamping koka, banyak petani yang akhirnya setuju untuk membabat habis kebun kokanya secara sukarela. Di tahun 2013, pemerintah membumihanguskan 13.000 hektar kebun koka atas persetujuan dengan pemiliknya.

Yang terpenting, pada tahun 2008, Evo Morales menendang keluar DEA dari negerinya. Lembaga anti-narkoba AS itu menciptakan banyak masalah di Bolivia. Disamping tindakan over-acting-nya yang memicu kekerasan dan pembunuhan petani koka, lembaga ini juga dituding berkonspirasi untuk menjatuhkan pemerintahan Morales.

Yang lebih parah lagi, Evo punya bukti bahwa DEA mengambil keuntungan dari bisnis ilegal barang sitaaan. “Ketika DEA ada di Bolivia, hanya separuh obat-obatan yang disita yang dibakar. Sisanya dijual kembali untuk memperkaya diri,” ungkapnya.

Pendekatan lain ala Bolivia ini terbilang sangat sukses. Berdasarkan laporan Kantor PBB untuk urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC), luas lahan koka di Bolivia turun dari 25.300 hektar di tahun 2012 menjadi 23.000 hektar di tahun 2013. Artinya, dalam setahun terjadi penurunan hingga 10 persen. Dan di tahun 2015, luasan kebun koka di Bolivia tinggal 20.200 hektar–sesuai dengan target pemerintah.

Kontribusi perdagangan narkoba terhadap PDB Bolivia juga turun drastis. Dari sekitar 16 persen di tahun 2006 menjadi tinggal 1 persen di tahun 2015.

Bandingkan dengan dua negara penghasil koka lainnya, Peru dan Kolombia, yang masih mengadopsi pendekatan lama ala AS. Di periode yang sama (2013), luasan kebun koka di Peru justru bertambah 5,2 persen menjadi 64.900 hektar dan Kolombia bertambah 3 persen menjadi 64.000 hektar.

Akhirulkalam, kita bisa belajar dari pengalaman Bolivia. Bahwa memerangi narkoba tidak harus dengan kekerasan, apalagi sampai melanggar HAM. Pendekatan sosial-ekonomi dan budaya justru terbukti menjadi senjata yang efektif.

Raymond Samuel

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut