Pemkab Lambar Janjikan Surat Kepemilikan Lahan Kepada Petani Plasma

Seusai melakukan aksi pendudukan kantor bupati semalaman, para petani plasma dan anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) akhirnya kembali berdialog dengan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat.

Pihak Pemkab Lampung Barat diwakili langsung oleh Wakil Bupati, Drs Hi Dimyati Amin, yang didampingi oleh Kapolres Lampung Barat, Sugeng Supriyanto. Sementara perwakilan petani dipimpin oleh Donna Sorenty Moza, yang juga ketua PRD Lampung Barat, dan Kadek Artawan.

Pendiskusian kedua pihak langsung mengarah pada persoalan pokok; pengembalian sertifikat petani oleh PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU). Menurut Donna Sorenty Moza, pihak petani seharusnya sudah mendapatkan kembali sertifikat tanahnya karena sudah melunasi kewajibannya.

Dalam perjalanannya, menurut Donna, pihak PT.KCMU tidak memenuhi kewajibannya dan malah sengaja menahan sertifikat tersebut. Akibatnya, meskipun petani sudah menduduki kembali lahan tersebut, tetapi mereka tetap diliputi kekhawatiran karena belum mengantongi sertifikat.

Pihak Wakil Bupati meminta data-data yang diperlukan seperti nama-nama petani, luas tanah, dan lokasi tanah. Selain itu, untuk kebutuhan menggugurkan klaim sepihak PT.KCMU, wakil bupati juga meminta bukti-bukti bahwa petani sudah tidak berhutang lagi seperti kwitansi pemotongan hasil sawit.

Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, pihak wakil bupati akhirnya menjanjikan surat kepemilikan tanah kepada masyarakat. Pihak petani sendiri memberi tenggak waktu sebulan kepada Pemkab untuk merealisasikan surat kepemilikan lahan tersebut.

Seusai berdialog soal sertifikat lahan, petani plasma melanjutkan diskusi dengan Kapolres Lambar. Pada intinya, pihak petani bermaksud melaporkan PT.KCMU terkait sejumlah kejahatan pidana, yaitu: merampas tanah petani tanpa ganti-rugi, tidak ada transparansi mengenai dana koperasi KCMU, dan penggelapan pupuk.

Menanggapi rencana pelaporan ini, pihak Kapolres menganggap bahwa bukti-bukti yang disodorkan belum lengkap. Kapolres mengatakan, bahwa siapapun berhak untuk membuat pelaporan sepanjang disertai bukti dan dokumen yang lengkap.

Pihak kepolisian juga menjamin bahwa institusinya berdiri dalam posisi netral terkait perseteruan petani plasma melawan PT.KCMU.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • asepsrmilambar

    Mantap,