“NTT Provinsi Jagung”, Butuh Lebih Dari Sekedar Kampanye

Minggu (20/3) kemarin, di hadapan rakyat Kuanheum, Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang, Gubernur Frans Leburaya dengan lantang berseru kepada rakyat, “Jangan bangga makan raskin, berbanggalah pada jagung yang dihasilkan oleh kerja keras dan keringat kita sendiri.”

Tentu saja komitmen Frans Leburaya untuk terus mengkampanyekan pangan lokal patut kita apresiasi. Timor yang kering, memang lebih tepat bagi jagung. Ketergantungan rakyat pada beras akibat kesuksesan politik berasnisasi yang diperkenalkan rejim orba dan dihidupkan lagi dengan lebih gila-gilaan oleh pemerintah neoliberal Yudhoyono memang membahayakan. Ketika beras harus didatangkan dari luar pulau, ada banyak variable yang mempengaruhi harga dan ketersediaannya. Beban biaya angkut, cuaca, dan harga yang lebih baik di tempat lain adalah sebagian dari variable yang sulit kita kontrol. Bersandar pada apa yang bisa kita hasilkan sendiri tentulah jauh lebih aman.

Persoalannya, apa yang rakyat tanam tidaklah bergantung pada seberapa kencang kita berpidato. Anjuran itu penting, tetapi ada hal lain yang lebih penting.

Yang harus dipahami oleh Sang Gubernur adalah hari gini rakyat tidak lagi menanam untuk kebutuhan subsisten. Rakyat tidak membuka lahan untuk urusan perut mereka semata-mata. Tidak seperti masa feodal puluhan tahun lampau, kini rakyat berusaha tani untuk memproduksi komoditi. Lahan dibuka bukan lagi untuk makan sekeluarga, tetapi untuk menghasilkan komoditi yang bisa dijual, lalu hasilnya dibelikan celana, sabun, biaya sekolah anak, biaya kesehatan, dan segudang kebutuhan hidup lainnya.

Karena itu, selama bertanam jagung tidak memberi kesejahteraan, selama itu pula rakyat akan lebih memilih tanaman lain, bahkan usaha lain. Besarnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT merupakan indikasi betapa usaha pertanian tidak lagi memberi harapan bagi rakyat.

Maka akan lebih berguna jika pidato tentang pangan lokal Sang Gubernur dilengkapi juga dengan: 1) menurunkan tarif rumah sakit dan pendidikan, 2) menekan biaya produksi pertanian, 3) menjamin akses pada pasar dengan harga layak.

Jika gubernur bisa menurunkan lagi tarif RSU W. Z. Yohanes yang pernah ia naikkan 600 persen selama berkuasa bersama Piet Tallo dahulu, tentu beban hidup rakyat akan lebih ringan. Mereka tidak akan terpaksa merantau ke Malaysia demi upah lebih tinggi, meski berisiko tinggi pula.

Jika gubernur bisa memastikan terbangunnya balai benih jagung dimana-mana, yang melibatkan petani untuk bersama-sama belajar menemukan bibit yang kian unggul dari tahun ke tahun, tentulah akan semakin produktif usaha pertanian jagung rakyat itu. Itu berarti dari setiap hektar lahan, akan lebih banyak jagung dihasilkan, lebih banyak pula uang diperoleh petani.

Hasilnya tentu berbeda jika re-jagungnisasi NTT bersandar pada bibit unggul seturut skenario liberalisasi pangan pemerintahan Yudhoyono: benih-benih steril yang dihasilkan perusahaan-perusahaan asing yang bercokol kuat di negeri ini. Jika model Yudhoyono yang diterapkan, saya berani bertaruh, suatu saat nanti ketika tidak ada lagi bantuan benih; ketika lahan-lahan petani telah sangat bergantung pada benih-benih pabrik, program jagungisasi akan bernasip seperti kemarau panjang tersapu hujan November. Saat itu, petani telah kehilangan kemampuan membuat benih, dan tiap musim tanam harus membeli benih unggul steril yang kian mahal.

Petani jagung akan banyak terbantu jika Gubernur Leburaya tidak berhenti pada pertanyaan, “Mengapa jagung Kuanheum tidak bisa menembus pasar Inpres?” Akan sangat lebih berguna jika gubernur bertanya pada para penasihatnya, “Bagaimana kita bisa menjamin akses pasar dan menerapkan kebijakan fluor price layak pada jagung yang diproduksi rakyat?” Tidakkah sebaiknya Gubernur Leburaya memikirkan perlunya investasi Pemda NTT —tidak menunggu kemurahan hati pihak swasta—pada industri pakan ternak? Dengan demikian, bukan hanya senantiasa tersedia pasar bagi produksi jagung rakyat, tetapi juga: 1) tersedia lapangan kerja yang bisa menampung limpahan tenaga kerja dari sektor pertanian—dengan semakin sedikit perut yang bergantung pada sektor pertanian, semakin banyak pula hasil yang dinikmati setiap kepala dari setiap jengkal lahan—dan 2) tersedia syarat bagi program NTT Provinsi Sapi yang juga senantiasa dikampanyekan gubernur.

Semoga Gubernur Leburaya bisa menjadi sebenar-benarnya merah, bukan berjaket merah tetapi berhati biru-neoliberal. Semoga sambutan sukacita Gubernur Leburaya pada Presiden Yudhoyono tempo hari tidak serta merta membuatnya latah dengan style Sang Presiden: “suka mengeluh dan menganjurkan, tanpa tindakannya nyata”***

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • henth socialism

    pememerintah ntt sebenarnya memikirkan juga tentang industri pengolahan jagung,,sehingga jagung yang dihasilkan msyrkt tidak saja di ekspor ke luar ntt tapi bisa diolah lebih lanjut, misalnya diolah menjadi makanan ringan atau sebagainya…,, nah dengan adanya industri pengolahan jagung ini maka bisa membuka lapangan kerja,,,