Pembongkaran Makam Heru Atmodjo Adalah Tindakan Barbarisme Negara

Salah seorang penjaga makam mengetahui perihal pembongkaran makam salah seorang penghuni TMP Kalibata, Heru Atmodjo. Ketika itu, 25 maret 2011, proses pembongkaran dilakukan oleh Garnisun dan disaksikan oleh keluarga.

Kini, di daerah bekas ia dimakamkan, tim kami hanya menemukan gundukan tanah bekas galian. Papan nisannya pun sudah tidak tertancap lagi. Tetapi sebuah potongan kayu menyerupai nisan masih tersimpan di situ.

Heru Atmodjo wafat pada 29 Januari lalu dan dimakamkan secara kemiliteran. “Dia (Heru Atmodjo, red) dimakamkan secara kemiliteran, dengan tembakan salvo ke udara,” kata AJ Susmana, salah seorang aktivis Partai Rakyat Demokratik yang turut menyaksikan pemakaman itu.

Lebih lanjut, menurut AJ Susmana, saat itu bendera merah-putih berukuran besar memayungi jenazahnya saat diturunkan ke liang lahat.

Alasan pembongkaran tidak jelas

Ditanya alasan kenapa makam itu dibongkar, pihak penjaga makam tidak bisa memberi penjelasan. “Kalau soal alasan, silahkan konfirmasi langsung ke Garnisun,” katanya.

Namun, kepada sejumlah media massa, Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana TNI Agus Suhartono menjelaskan bahwa “penempatan Heru Atmodjo di TMP tidak tepat menurut Undang-Undang”.

Tetapi Undang-undang seperti apa yang bertentangan, pihak Panglima TNI juga tidak bisa memberikan penjelasan secara terbuka dan rinci.

Namun, pada 10 Maret 2011 lalu, sekelompok orang dari Gerakan Umat Islam Bersatu menggelar aksi di Surabaya. Mereka menuntut agar makam Heru Atmojo segera dipindahkan karena terkait komunisme.

Lalu, beberapa hari setelah kejadian itu, tujuh orang anggota TNI-AD dengan berpakaian dinas mendatangi keluarga dan memaksa agar makam Heru Atmodjo dipindahkan. Sehingga, kuat sekali dugaan, pemindahan makam ini dilakukan karena adanya tekanan dari TNI-AD dan sekelompok massa anti-komunis.

Jika benar pemindahan makam karena stigma komunis, maka sempurnalah sudah watak barbarisme negeri ini. Tidak ada yang pantas disebut kemajuan demokrasi di jaman SBY-Budiono ini. Kalau kita berbicara siapa pahlawan, maka bangsa ini tidak bisa berbicara ideologi. Sebab, ideologi apapun, jika terbukti melawan kolonialisme dan imperialisme, maka mereka adalah pahlawan bangsa.

Pejuang hingga akhir hayatnya

Heru Atmodjo adalah mantan Asisten Direktur Intelijen AURI. Semasa revolusi kemerdekaan, Heru Atmodjo bergabung dengan tentara pelajar (TRIP) dan berjuang di Jawa Timur. Semasa berdinas di AURI, Heru Atmodjo membuktikan dedikasinya kepada bangsa dan negara, yakni terlibat dalam pembebasan Irian Barat, menghadapi pemberontakan DI/TII, dan menumpas PRRI/Permesta.

Karena jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara itulah Heru Atmodjo dianugerahi penghargaan “Bintang Gerilya”. Penghargaan ini pula yang menjadi alasan mengapa Heru Atmodjo dimakamkan di TMP Kalibata.

Sayang sekali, selama 15 tahun Heru Atmodjo dipenjara tanpa pengadilan oleh rejim Orde baru. Dirinya dituding terlibat G.30/S, tetapi ia sendiri sudah berkali-kali menyangkal kalau dirinya terlibat. “Saya bukan termasuk dalam kelompok itu,” kata Heru Atmodjo suatu ketika mengenai kejadian itu.

Meski begitu, Heru Atmodjo adalah soekarnois dan pejuang sejati. Hampir seluruh hidupnya dibaktikan kepada bangsa dan negara. Sebagai seorang pendukung setia Bung Karno, ia tidak pernah merasa lelah dan takut untuk berjuang. Karena itulah, pada tahun 2003, Heru Atmodjo bersama sejumlah aktivis pergerakan telah mendeklarasikan pendirian partai alternatif: Partai Persatuan Oposisi Rakyat (POPOR). Heru Atmodjo menjadi salah satu ketua di partai kaum pergerakan itu.

Mengenai tuduhan terlibat G.30.S, pak Heru Atmodjo sudah pernah memberikan bantahan ilmiah melalui buku “Gerakan 30 September 1965; kesaksian Letkol Heru Atmodjo”. Dalam buku setebal 288 halaman itu, Heru menceritakan secari detail kesaksian dan peranannya dalam peristiwa tersebut.

“Saya tidak pernah ikut rapat dan saya tidak pernah kenal satu pun orang yang PKI tersebut,” kata Heru Atmodjo dalam buku itu. Terkait pencantuman namanya dalam dokumen “Dewan Revolusi”, ia mengaku namanya hanya dicantumkan tanpa sepengetahuannya.

Melanggar HAM

Terkait pembongkaran makam secara sewenang-wenang ini, aktivis Keluarga Besar Rakyat Demokratik (KBRD) mengeluarkan kecaman keras. Lilik HS, jubir dari KBRD, memandang pembongkaran makam Heru Atmodjo sebagai bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM).

Lebih lanjut, menurut Lilik HS, pihaknya menyesalkan kenapa masih ada sekelompok orang yang memperdagangkan “komunis-phobia” sebagai alat untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.

Menurut Lilik HS, negara seharusnya tidak membiarkan adanya pembongkaran makam tersebut, karena telah menciderai rasa kemanusiaan dan keadilan.

Untuk itu, KBRD menuntut kepada organisasi atau instansi yang berwenang, termasuk Komnas HAM, untuk segera mengusut kejadian ini.

Anti-pancasila dan merusak persatuan nasional

Kecaman keras juga dilontarkan oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD). PRD menganggap tindakan ini sebagai pengabaian negara terhadap mereka yang telah berjuang kepada bangsa dan negara.

“Heru Atmodjo adalah pejuang kemerdekaan. Ia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan RI melawan PRRI/Permesta dan membebaskan Irian Barat. Jika makamnya dibongkar secara sewenang-wenang, dimana penghargaan negara terhadap para pejuang?” kata Agus Jabo kepada Berdikari Online.

Agus Jabo juga menyayangkan adanya pihak-pihak tertentu yang terus menerus menggunakan stigma komunisme untuk mengobok-obok persatuan nasional. Padahal, kata Agus Jabo, bangsa ini sedang membutuhkan persatuan untuk menghadapi imperialisme baru dan keterbelakangan bangsa ini.

“Soekarno telah menggagas persatuan tiga kekuatan, yaitu nasionalis, agamis, dan sosialis. Kenapa tiga kekuatan ini terus diobok-obok dan dipertentangkan. Mereka adalah anti-persatuan nasional,” kata Agus Jabo.

Lagi pula, menurut Agus Jabo, persoalan bangsa ini jauh lebih luas dan lebih pelit ketimbang persoalan stigma komunis. “Kita sedang berhadapan dengan lunturnya nilai kemanusiaan, pengkotak-kotakkan bangsa, hancurnya sistim politik dan demokrasi, dan kemiskinan serta ketidakadilan sosial di mana-mana. Kalau kita tidak mengurusi dan fokus mengatasi masalah itu, berarti anda anti pancasila,” katanya.

Lagi pula, menurut Agus Jabo, ada banyak akademisi dan tokoh bangsa yang mulai kritis melihat peristiwa G.30.S, sehingga cara pandang terhadap persoalan ini haruslah ilmiah. “Tidak bisa negara hanya mendengar bisikan segelintir orang anti-komunis, lalu mengabaikan karya-karya ilmiah berupa hasil penelitian kaum intelektual maupun kesaksian pelaku sejarah saat itu.”

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut