RAPBN 2013 Belum Pro-Rakyat

APBN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013. Seolah-olah ada optimisme terhadap RAPBN baru ini. Salah satunya karena total anggaran yang dipatok di RAPBN 2013 mencapai Rp1.657,9 triliun atau naik sekitar 7,1 persen.

Selain itu, kata SBY, RAPBN 2013 juga akan difokuskan ke pembangunan infrastruktur. Maklum, perbaikan infrastruktur merupakan syarat mutlak untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, RAPBN 2013 juga diharapkan bisa menekan belanja rutin untuk aparatus negara.

Namun, jika kita perhatikan lagi, masih banyak yang janggal dalam RAPBN yang disusun oleh pemerintah itu. Banyak diantara optimisme itu membutuhkan pembuktian yang lebih konkret. Maklum, konfigurasi RAPBN sekarang tetap menyimpan watak yang kurang mempertimbangkan kepentingan rakyat.

Pertama, sebagian besar anggaran RAPBN 2013 masih dipakai untuk mengongkosi belanja rutin, khususnya membiayai aparatus negara. Belanja pegawai, misalnya, dianggarkan sebesar Rp241,1 triliun atau kembali naik sebesar 13,6%.

Katanya, porsi anggaran rutin di RAPBN 2013 berkisar 79%. Sedangkan belanja modal hanya mencapai Rp 193,8 triliun atau 11,6 persen. Total belanja modal dan belanja barang di APBN 2013, yakni  Rp352,99 triliun, tidak mencapai seperempat dati total belanja APBN 2013.

Kedua, subsidi energi pada RAPBN 2013 memang mengalami kenaikan tipis: subsidi BBM Rp193,8 triliun dan subsidi listrik Rp80,937 triliun. Sedangkan tahun sebelumnya subsidi BBM Rp 123,6 triliun; subsidi listrik Rp 45 triliun. Akan tetapi, subsidi non-energi justru mengalami penurunan tipis: dari Rp42,7 triliun pada APBN 2012 menjadi Rp41,4 triliun pada APBN 2013. Banyak pihak mengatakan, dengan subsidi energi sebesar itu, sangat dimungkinkan terjadi kenaikan harga BBM dan TDL pada tahun 2013.

Ketiga, APBN 2013 masih terperangkap utang luar negeri. Untuk diketahui, porsi untuk pembayaran utang luar negeri mencapai 25%. Anggaran itu melebihi anggaran untuk belanja modal yang hanya 11,6%. Padahal, belanja modal ini terkait langsung dengan pembangunan.

Selain itu, RAPBN 2013 masih mengandalkan utang luar negeri sebesar Rp215 triliun untuk menutupi defisit. Dengan demikian, tambahan utang itu akan membuat bangsa Indonesia makin terperangkap utang. Nantinya, utang-utang itu sebagian dibayar dengan kebijakan ekonomi-politik yang memudahkan kapital asing menggerus kekayaan alam bangsa Indonesia.

Keempat, RAPBN 2013 tidak dipersiapkan untuk mengantisipasi krisis kapitalisme global. Seharusnya, RAPBN 2013 mestinya memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pemberian kredit mikro untuk usaha kecil dan menengah, dan mendukung penciptaan lapangan kerja.

Kita tahu, di depan mata sedang berkecamuk krisis pangan. Seharusnya pemerintah memperbesar subsidi untuk pangan guna menopang ketahanan pangan. Yang terjadi, subsidi untuk pangan hanya Rp17,2 triliun, subsidi pupuk Rp15,9 triliun, dan subsidi benih Rp137,9 miliar. Padahal, tahun lalu saja subsidi pangan masih berada di angka Rp41 triliun.

Kelima, proses penyusunan APBN belum melibatkan partisipasi rakyat. Tidak ada mekanisme yang disiapkan oleh pemerintah untuk menampung suara atau proposal rakyat terkait prioritas APBN. Pantas saja jika APBN 2013 sama sekali sangat jauh dari agenda kesejahteraan rakyat.

Dengan kondisi RAPBN seperti di atas, sangat sulit bermimpi bahwa negara akan memenuhi tugasnya mensejahterakan rakyat sebagaimana ditegaskan oleh konstitusi. Dengan demikian, RAPBN 2013 belum sesuai dengan amanat konstitusi dan belum berpihak pada rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut