Patrialis: Koruptor dan Teroris Berhak Mendapat Remisi

JAKARTA: Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menegaskan pada Jumat (10/9) bahwa terpidana kasus korupsi akan terus mendapatkan remisi jika aturannya masih ada.

“Kalau remisi tidak diberikan yang terjadi penjara bisa pecah. Karena orang berusaha berkelakuan baik untuk mendapatkan penghargaan dari negara. Kalau dia tidak berkelakuan baik, haknya pasti tidak diberikan. Itu yang mereka takutkan,” ungkap Patrialis usai bersilaturahmi dengan Presiden SBY di istana negara, siang tadi.

Bahkan, menanggapi tudingan bersikap manis terhadap koruptor, Patrialis juga menyinggung bahwa terpidana teroris pun berhak mendapatkan remisi, asalkan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

“Semua narapidana tanpa kecuali, yang sudah mendapatkan hak, dengan dasar aturan hukum tetap diberikan remisi,” katanya.

Namun, Patrialis menambahkan, tidak semua terpidana teroris bisa mendapatkan remisi. “Teroris yang memenuhi syarat, bukan asal teroris,” imbuhnya.

Terkait kritikan banyak pihak bahwa remisi terhadap koruptor akan melemahkan gerakan anti korupsi, Patrialis justru menganggap bahwa kedua hal itu tidak berhubungan.

“Coba anda buktikan, ada nggak residivis korupsi? Di Cina itu ada hukuman mati tapi koruptor banyak juga,” kata Patrialis.

Pro-Kontra Remisi Terhadap Koruptor

Sebelum ini, saat peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-65, pemerintah juga menerbitkan remisi kepada sejumlah koruptor. Tidak tanggung-tanggung, koruptor yang mendapatkan remisi adalah koruptor kakap, antara lain, mantan Deputi Senior Gubernur BI Aulia Pohan, Arthalyta Suryani alias Ayin, mantan anggota Komisi IV DPR Al Amin Nasution, dan mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan.

Masyarakat pun gerah dengan pemberian remisi tersebut. Sebagian besar publik menilai, pemberian remisi semakin akan membuat “enak” kehidupan para koruptor, sehingga tidak ada efek jera untuk membuat orang tidak melakukan korupsi.

Ada yang mengatakan, pemberian remisi tidak dapat dilakukan untuk koruptor dan teroris, karena kedua kejahatan tersebut tergolong sebagai kejahatan kriminal luar biasa (extraordinary crime) terhadap kemanusiaan. Bahkan, oleh United Nations Convention Agaisnt Corruption (UNCAC), kejahatan korupsi dikategorikan sebagai kejahatan hak asasi manusia (human rights crime) dan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity).

Obral Remisi Buat Koruptor dan Teroris

Akhirnya, tanpa sepengetahuan publik, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) di beberapa daerah telah merekomendasikan sejumlah koruptor untuk mendapat remisi.

Seperti di Jawa Timur, Kanwil Kemenkuham di sana mengajukan 36 napi kasus korupsi untuk mendapatkan remisi. Selain mengajukan remisi bagi korupror, Kanwil Kemenkuham Jatim juga mengajukan pemberian remisi terhadap  16 kasus teroris (di antaranya kasus Palu).

Hal serupa juga terjadi di LP Bogor, dimana tiga orang terpidana kasus korupsi penghuni LP tersebut mendapatkan remisi. Mereka adalah Moch Sahid yang saat ini menghuni LP Kelas II Bogor di Paledang, Kota Bogor, serta Setiabudi dan M Iqbal di LP Kelas II Cibinong di Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor.

Di Lapas Kelas I Lowokwaru, malang, dua terpidana kasus terorisme mendapat remisi pada hari lebaran ini, yaitu Muhammad Cholily alias Yahya Antoni (28) dan Hendrawan (45), WNA asal Singapura.

Bukan tidak mungkin, obral remisi seperti ini juga terjadi di tempat lain. Jika kejahatan yang terlampau besar, telah merugikan banyak orang, seperti korupsi dan terorisme, mendapatkan perlakukan yang sama dengan kejahatan kriminal biasa, maka kejahatan seperti ini akan berlanjut terus. Pasalnya, tidak ada efek jera bagi bekas pelaku atau calon pelaku. (Rh)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Hinu Endro Sayono

    Dalam komunitas ‘maling’, mereka memang saling membantu – sepanjang tidak mengambil ‘rejeki’ masing-masing, malahan saling bagi-bagi.