Kita Butuh Pertumbuhan Plus Pemerataan!

Kemiskinan.jpg (http://kamipastipeduli.blogdetik.com)

Di atas kertas, gemuruh pembangunan ekonomi Indonesia memang mengesankan. Bayangkan, ketika ekonomi AS dan Eropa sedang terhuyung-huyung, ekonomi Indonesia justru tumbuh 6,3 persen.

Tak hanya itu, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia nyaris mencapai Rp 8000 trilyun. Inflasi ditekan rendah hingga 4,3 persen. Hanya dalam delapan tahun, pendapatan perkapita telah meningkat dari USD1.110 (2004) menjadi USD3.500 (2012).

Namun, kita jangan cepat merasa besar kepala, sebab sebuah ironi besar juga menghampar di hadapan kita. Gini Rasio, yang mengukur tingkat kesenjangan pendapatan, juga meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir: dari 0,32 (2004) menjadi 0,41 (2011).

Bersamaan dengan itu, kekayaan atau kue ekonomi makin terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Tahun 2012 lalu Forbes melansir kekayaan para Taipan Indonesia. Dikatakan, harta 40 orang terkaya mencapai Rp 850 Triliun atau setara dengan 10 persen PDB kita.

Perkumpulan Prakarsa menyimpulkan, kekayaan 40 orang itu setara dengan kekayaan 15 juta keluarga atau 60 juta jiwa paling miskin. Sementara kekayaan 43 ribu orang terkaya di Indonesia setara akumulasi kepemilikan 60% penduduk atau 140 juta orang.

Konsentrasi kekayaan itu juga termasuk penguasaan tanah. Indeks Gini kepemilikan tanah juga meningkat tajam: dari 0,50 (1983) menjadi 0,72 (2003). Konsentrasi kepemilikan aset juga meningkat: 0,2 persen penduduk menguasai 56 persen aset di tanah air. Artinya, aset nasional bangsa ini hanya dikangkangi oleh 440 ribu orang.

Model pembangunan ekonomi sekarang juga menciptakan kesenjangan pembangunan antar daerah. Kawasan barat Indonesia (Jawa dan Sumatera) menguasai 82 persen PDB nasional, sedangkan kawasan timur (Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara dan Maluku) hanya menguasai 18 persen.

Kalau sudah begitu, Trilogi pembangunan ala SBY—pro-growth,  pro-poor, dan pro-job­—hanyalah isapan jempol belaka. Pertumbuhan ekonomi yang begitu spektakuler, yang dipuja-puji oleh Bank Dunia dan IMF, ternyata hanya melahirkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Kita telah ditipu oleh sistem ekononomi yang menjanjikan “Trickle Down Effeck”—efek menetes ke bawah.

Amerika Serikat, negeri yang selalu jadi kiblat pembela liberalisme di Indonesia, pernah mengalami ini. Setelah empat dekade mengalami kesenjangan yang kian melebar, AS terjungkal dalam depresi besar sejak tahun 2008 lalu. Selama 30 tahun terakhir, kekayaan yang terkonsentrasi di tangan 1 persen meningkat dua kali lipat: dari 8 persen menjadi 17 persen. Sementara kekayaan yang dimiliki oleh 20 persen turun dari 7 persen menjadi 5 persen. Sekarang, AS didaulat sebagai negara dengan tingkat ketimpangan tertinggi diantara negara-negara maju.

Tingkat kemiskinan di AS meningkat 26 persen sejak tahun 2006. Upah buruh di AS mengalami stagnasi atau penurunan. Tingkat pendapatan sekarang merupakan yang terendah sejak 1997. Bila diukur dari tahun 1972, upah rata-rata per jam hanya meningkat 4 persen.

Sayang, kendati negara kiblatnya sudah mulai ambruk, kaum pemuja liberalisme ekonomi di Indonesia tetap kekeuh. Bagi mereka, ketidaksetaraan merupakan harga yang harus dibayar menuju pertumbuhan pesat. Sekalipun hal itu melempar puluhan juta rakyat kita ke lembah kemiskinan dan pengangguran. Ekonom peraih nobel Paul Krugman menyebut ekonom bebal semacam ini sebagai “ekonom zombie”. Ya, memang seperti zombie: kendati teori dan bangunan pemikirannya sudah terbunuh berulangkali oleh berbagai kegagalan/krisis besar, tetapi tetap melangkah dengan kaki diseret-seret.

Kalau kita mau jujur, bukan perekonomian seperti ini yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa kita. Pada saat menyampaikan pidato di Surabaya, 24 September 1955, Bung Karno kuat-kuat berpesan, “ekonomi yang kita inginkan bukanlah ekonomi untuk membikin gendut perutnya satu dua orang. Melainkan sistem ekonomi menyejahterakan seluruh rakyat.”

Selaras dengan Bung Karno, Bung Hatta dalam risalah berjudul “Ekonomi Indonesia Di Masa Mendatang” juga menegaskan, “dasar perekonomian di masa mendatang akan semakin menjauh dari dasar individualisme, namun semakin dekat dengan kolektivisme, yaitu sama-sejahtera.”

Singkat cerita, dari keinginan para pendiri bangsa kita, cita-cita perekonomian kita mestilah mengarah pada kesejahteraan sosial. Prinsip ekonomi yang senapas dengan cita-cita perekonomian itu sebetulnya sudah diatur dalam konsitusi: pasal 33 UUD 1945. Sayang, sejak orde baru hingga sekarang, elit politik dan ekonom liberal bahu-membahu untuk melucuti esensi pasal 33 UUD 1945 dan menyingkirkannya dari ranah kebijakan ekonomi negara.

Rudi Hartono

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut