Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Gerakan Politik

Makin banyak elit politik yang berbicara soal pasal 33 UUD 1945. Terlebih menjelang pemilu 2014 ini. Tema soal pasal 33 UUD 1945 benar-benar ramai. Tak pelak lagi, kampanye tentang pasal 33 UUD 1945 seperti bersahut-sahutan.

Pertanyaannya kemudian, apabila sebagian besar elit politik sudah berkampanye soal pasal 33 UUD 1945, atau setidaknya setuju mandat konstitusi tersebut ditegakkan, apakah sudah ada efek politiknya terhadap kebijakan pengelolaan kekayaan alam dan pengorganisasian sistem ekonomi nasional saat ini?

Sampai sekarang tata-kelola sumber daya alam (SDA) masih melenceng dari mandat pasal 33 UUD 1945. Pengurasan dan perampokan kekayaan alam kita oleh korporasi asing juga masih jalan terus. Berbagai produk Undang-Undang yang melegalkan praktek tersebut, yang notabene berkontradiksi dengan prinsip dasar yang termaktub dalam pasal 33 UUD 1945, juga belum digugat dan dicabut.

Artinya, seruan para elit politik itu belum punya efek politik terhadap kebijakan. Atau, karena seruan itu tidak punya tekanan politik, maka si pemangku kebijakan santai-santai saja. Toh, ia merasa kekuasaannya tidak terancam apabila mengabaikan seruan tersebut.

Padahal, pasal 33 UUD 1945 jelas-jelas mandat konstitusi. Artinya, pemerintahan yang mengabaikan pasal 33 UUD 1945 adalah inkonstitusional. Ironisnya, kendati banyak yang menganggap rezim SBY-Boediono mengabaikan pasal 33 UUD 1945, tetapi hampir tidak ada gerakan politik untuk menghukumnya. Nyaris tidak elit politik yang menyebut rezim SBY-Boedino sebagai inkonstitusional.

Saya kira, kampanye pasal 33 UUD 1945 di tangan elit itu masih sebatas bumbu pemanis pidato politik. Tidak ada bedanya dengan pencantuman pasal 33 UUD 1945 di program ekonomi kebanyakan parpol; hanya sebatas program politik di atas kertas belaka. Sementara tindakan politiknya, berupa perjuangan politik merealiasikan pasal 33 UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nyaris tidak ada.

Bagi saya, menempatkan isu pasal 33 UUD 1945 sekedar sebagai seruan politik belaka sangat keliru. Sebab, sebuah seruan belum tentu dilaksanakan. Sementara pasal 33 UUD 1945 sebagai amanat konstitusi mengharuskan sebuah pelaksanaan. Jelas, perintah konstitusi tidak bisa ditawar-tawar.

Karena itu, kampanye pasal 33 UUD 1945 haruslah menjadi sebuah gerakan politik. Targetnya jelas: memaksa rezim politik yang berkuasa untuk melaksanakan mandat pasal 33 UUD 1945. Jika rezim politik yang berkuasa menolak, maka konsekuensinya adalah pergantian rezim politik.

Di sini, ada dua kebutuhan mendesak untuk menjadikan pasal 33 UUD 1945 sebagai gerakan politik: pertama, kita perlu berbicara mengenai kekuatan sosial, yakni sektor-sektor sosial yang harus dimobilisasi dalam gerakan ini, supaya melahirkan efek berupa tekanan politik; kedua, kita perlu berbicara tentang alat yang tepat untuk mewadahi berbagai sektor sosial yang beragam agar terjadi sebuah kesatuan aksi politik.

Yang pertama, soal perlunya membangun kekuatan sosial, di sini kita berbicara soal dukuangan dan partisipasi. Artinya, disamping melancarkan agitasi dan propaganda untuk menyakinkan dan menarik dukungan massa dalam memperjuangkan pasal 33 UUD 1945, kita juga menuntut partisipasi mereka untuk terlibat dalam perjuangan.

Untuk menjawab kebutuhan yang pertama, saya mengusulkan beberapa rekomendasi. Pertama, perlu panggung sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya untuk mempropagandakan persoalan kesalahan tata-kelola SDA saat ini dan kebutuhan melaksanakan pasal 33 UUD 1945 sebagai jalan keluarnya. Panggung di sini bermakna semua kegiatan atau aktivitas di ruang publik yang menyediakan ruang untuk melancarkan agitasi dan propaganda.

Kedua, perlu kejelian dalam menghubungkan berbagai persoalan rakyat, seperti konflik agraria, upah murah, sembako mahal, pendidikan mahal, layanan kesehatan mahal, dan lain-lain, dengan kegagalan rezim politik berkuasa mengelola kekayaan alam dan potensi ekonomi nasional sesuai mandat pasal 33 UUD 1945.

Ketiga, menggencarkan penyadaran tentang perlunya penegakan konstitusi, termasuk pasal 33 UUD 1945, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses penyadaran ini tidak hanya melalui bentuk pendidikan dan kursus formal, tetapi juga bisa melalui sarana-sarana lain, seperti radio komunitas, komik, media online, jejaring sosial, dan lain-lain.

Kemudian, untuk menjawab persoalan yang kedua, yakni kebutuhan alat pewadahan, saya mengajukan beberapa rekomendasi: pertama, alat ini harus terbuka terhadap beragam sektor sosial dan berbagai kekuatan politik yang mungkin punya latar-belakang ideologi berbeda tetapi mendukung pelaksanaan pasal 33 UUD 1945; kedua, alat ini harus memberikan ruang demokrasi kepada berbagai organisasi maupun kelompok yang bergabung di dalamnya untuk berbicara dan beraspirasi.

Sejauh ini, baru Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang serius menggarap gerakan politik untuk membumikan pasal 33 UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan politik PRD itu dinamai Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP-33 UUD 1945). Sejak diluncurkan pada bulan Juli 2011 lalu, GNP-33 UUD 1945 sudah berkali-kali menggelar aksi dan kegiatan untuk memassifkan kampanye pelaksanaan pasal 33 UUD 1945, seperti aksi massa, seminar nasional, long-march petani sejauh 1000 kilometer (Jambi-Jakarta), rapat akbar di kampung-kampung, penerbitan leaflet dan booklet, dan lain-lain.

Namun, perjuangan ini tidak bisa mengandalkan PRD sendirian. Harus disadari bahwa pasal 33 UUD 1945 hanya mungkin bisa dilaksanakan jika ada gerakan politik yang melibatkan massa rakyat secara luas.

RUDI HARTONO

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut