Ormas Reaksioner Ancam Bubarkan Aksi Suku Anak Dalam

Aksi premanis terhadap gerakan rakyat kembali terjadi. Sekelompok orang yang menamakan diri “Laskar Melayu Jambi” mengancam akan membubarkan aksi pendudukan petani Suku Anak Dalam (SAD).

Ancaman itu dikeluarkan siang (8/5/2012) tadi. Laskar Melayu Jambi mengancam akan membubarkan aksi petani SAD itu paling lambat besok.

Pengurus Laskar Melayu Jambi, Syahfrisal, menuding aksi pendudukan petani SAD itu sudah meresahkan warga masyarakat. Akan tetapi, Laskar Melayu Jambi tidak bisa menunjukkan masyarakat mana yang dirugikan oleh aksi pendudukan SAD.

Menanggapi ancaman Lamaja itu, Koordinator aksi petani SAD Joko Bintang Selatan mengatakan, “aksi petani SAD itu sama sekali tidak mengganggu ataupun meresahkan warga masyarakat Jambi.”

Bahkan, kata Joko, beberapa kelompok masyarakat Jambi justru menyatakan dukungan terhadap perjuangan petani. Dengan demikian, argumentasi ormas Lamaja sama sekali tidak berdasar.

Menurut Joko, perjuangan petani SAD dan petani Kunangan Jaya—yang sudah menduduki kantor Gubernur selama 2 pekan—adalah untuk mengembalikan hak dan martabat kaum tani.

“Tanah milik SAD dirampas oleh perusahaan asing, yaitu PT. Asiatic Persada. Ini merupakan hak petani untuk merebut kembali hak-hak mereka. Laskar Melayu mestinya mendukung perjuangan petani,” kata Joko.

Joko juga menegaskan, aksi pendudukan petani SAD dilakukan karena pihak pemerintah mengabaikan tuntutan petani. Pemrov Jambi pernah menjanjikan akan menyelesaian konflik SAD dengan PT. Asiatic Persada paling lambat dua minggu sejak tanggal 27 Maret 2012.

Yang terjadi, pada 27 April 2012 lalu, Polda Jambi menangkap dan mengkriminalisasi perjuangan petani Jambi. Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Jambi, Mawardi, ditangkap oleh Polisi karena mengadvokasi petani SAD.

Inilah yang memicu petani SAD kembali bergerak. Sejak itu, petani SAD kembali melakukan aksi pendudukan di kantor Gubernur Jambi. Mereka menuntut percepatan penyelesaian tuntutan mereka.

Puluhan tahun yang lalu masyarakat Suku Anak Dalam 113 mendiami sebuah kawasan di Bajubang, Batanghari. Namun, sejak tahun 1986, wilayah pemukiman Suku Anak Dalam tersebut diklaim oleh PT.Bangun Desa Utama BDU.

Lalu, pada tahun 2007, ketika kepemilikan lahan itu beralih ke tangan perusahaan yang baru, PT. Asiatik Persada, anak perusahaan Wilmar Group, yang berkantor di Malaysia. Sejak itu, masyarakat SAD terusir dan hidup berpencar-pencar.

Pada akhir Desember lalu, ratusan masyarakat SAD datang ke Jakarta. Mereka menginap sebulan lebih di depan gedung DPR. Hasilnya, pihak BPN pusat menyetujui tuntutan masyarakat SAD terkait pengembalian tanah ulayak seluas 3614 ha.

Lalu, karena keputusan itu terus diulur oleh pemda setempat, maka pada bulan Maret 2012 lalu ratusan masyarakat SAD kembali menduduki kantor Gubernur Jambi.

Hasilnya: Provinsi Jambi telah memerintahkan Bupati Batanghari agar segera meng-SK-kan 941 warga SAD 113 hasil verifikasi Pemkab Batanghari. Selain itu, Pemprov Jambi juga memerintahkan Dishut Prov. Jambi dan Dishut Batanghari untuk mecari data terkait surat dari Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan No.393/VII-4/1987 yang menyebutkan bahwa pada lokasi hutan yang dilepaskan untuk  HGU PT.BDU (AP) terdapat 1.400 Ha belukar, 2.100 Ha perladangan, dan 50 Ha pemukiman penduduk.

AGUS PRANATA

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut