Negeri Seribu Satgas

Sebagai respon atas kasus Ruyati, tenaga kerja Indonesia yang dihukum pancung di Arab Saudi, pemerintah kembali membentuk satgas baru: Satuan Tugas (Satgas) penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Sejak menjadi presiden pada tahun 2004 hingga sekarang, SBY setidaknya sudah membentuk 13 satgas. Diantara satgas yang terbentuk itu adalah Satgas Investasi Infrastruktur pada Januari 2005, Satgas Flu Burung pada Maret 2007, Satgas Pemilu pada Oktober 2008, dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada tahun 2009.

Ada tiga hal yang patut didiskusikan dengan banyaknya lembaga ad-hoc semacam itu: persoalan efektifitas, persoalan anggaran, dan perbedaan dengan lembaga struktural yang ada.

Seharusnya, berbagai persoalan yang ada di negeri ini sudah tertangani oleh lembaga resmi/struktural negara (kementerian/departemen). Akan tetapi, kenyataan memperlihatkan bahwa lembaga-lembaga struktural itu bekerja kurang maksimal, sehingga perlu dicarikan sebuah terobosan.

Menurut kami, jika alasan pembentukan satgas adalah karena persoalan di atas, maka itu sama saja dengan lari dari persoalan atau menyembunyikan kegagalan. Mengapa negara harus memberikan anggaran yang begitu besar kepada lembaga-lembaga struktural itu, jikalau pada kenyatannya mereka tidak sanggup bekerja?

Dalam banyak hal, fungsi satgas ini juga tidak seperti yang diharapkan. Satgas pemberantasan Mafia Hukum (PMH), misalnya, tidak juga berhasil mengatasi atau setidaknya mengurangi praktek mafia hukum di negeri ini. Belakangan, karena kurang efektif juga dalam menjalankan fungsinya, malahan yang diributkan adalah soal kewenangan yang sedikit.

Lalu, bagaimana dengan satgas TKI? Menurut Migrant Care, sekarang ini setidaknya sudah ada 18 lembaga yang mengurus perlindungan soal TKI. Jika demikian, mestinya presiden mengevaluasi keseluruhan lembaga itu dan mencari tahu dimana letak kegagalannya. Bukan malah menambah lembaga ad-hoc baru.

Kemudian, pembentukan begitu banyak satgas ini juga menggerus banyak anggaran. Selama ini, negara sudah menganggarkan banyak anggaran kepada kementerian/departemen untuk menjalankan tugasnya. Kini, jika negara harus mengeluarkan dana lagi untuk membiayai operasional satgas, itu bisa dikatakan sebagai tindakan ‘menghambur-hamburkan’ uang negara.

Kehadiran satgas ini juga membuat kabur batas penjelas fungsi masing-masing lembaga negara. Nantinya, jika nantinya setiap persoalan diatas dengan membentuk satgas, maka bisa saja lembaga negara (struktural dan non-struktural) akan semakin gemuk dan fungsinya akan saling tumpang-tindih.

Menurut kami, ide pembentukan begitu banyak satgas bukanlah untuk mengatasi persoalan, tetapi lebih untuk kepentingan politik pencitraan. Supaya presiden dianggap peduli dan bertindak mengatasi persoalan, maka dibentuk-lah banyak-banyak satgas untuk mengatasi persoalan itu. Walaupun, pada ujungnya nanti, hampir semua satgas itu tidak satupun yang berfungsi dengan baik.

Yang kami lihat adalah ketidakmauan Presiden mengevaluasi menteri-menteri dan apparatus pemerintahannya. Mungkin karena formasi kementerian dan pejabat lembaga negara itu hasil kompromi dengan partai koalisi. Sehingga SBY takut kehilangan kawan atau mitra koalisinya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut