Negeri Maritim Pengimpor Garam

INDONESIA adalah negara pemilik garis pantai terpanjang keempat di dunia. Tetapi, ironisnya, Indonesia juga adalah pengimpor garam setiap tahunnya.

Itu adalah sebuah ironi, sekaligus menandai adanya sebuah kesalahan besar dalam kebijakan ekonomi-politik pemerintah saat ini. Kita memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km, lalu didukung pula oleh panas matahari yang hampir setiap hari, tetapi kenapa kita menjadi negeri pengimpor garam.

Lebih ironis lagi, Indonesia juga mengimpor garam dari Singapura, negeri kecil yang luasnya tidak lebih dari 137 kilometer itu. Tidak salah kalau ada yang mengatakan, bahwa impor garam ini membuat bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim jadi tidak bermartabat dan memalukan.

Alasan mengimpor garam, sebagaimana disampaikan pemerintah, adalah karena produksi garam nasional tidak sanggup memenuhi kebutuhan nasional. Produksi garam nasional hanya mencapai 1,2 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional mencapai 3,6 juta ton. Bahkan, pada tahun 2010, produksi garam nasional anjlok hingga 30.600 ton atau hanya 2% dari produksi biasanya.

Pemerintah pun menyalahkan faktor perubahan iklim sebagai penyebabnya. Seolah-olah dengan menggugat alam sebagai penyebab, faktor kesalahan tangan-tangan manusia tidak punya pengaruh. Itulah kebiasaan pemerintah yang sangat bodoh, tetapi tidak pernah mau mengakui kebodohannya.

Jepang, negara yang mempunyai empat musim dan memiliki banyak muara sungai, mampu memproduksi garam lebih banyak dari Indonesia. Demikian pula dengan Australia dan negara-negara lain.

Kita gampang saja menebak penyebabnya. Pertama, penurunan produksi garam terjadi karena tidak adanya perhatian atau kebijakan pemerintah untuk mendorong produksi garam nasional. Ini dapat dilihat dari minimnya dukungan modal, teknologi, dan infrastruktur pengelolaan garam di Indonesia.

Padahal, sekalipun Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia, produksi garam sangat dipengaruhi faktor-faktor berikut: (1) air laut harus memiliki kadar garam yang tinggi, (2) pantai/daratan sebagai ladang penggaraman utama dengan tinggi sekitar 3 meter di atas permukaan laut, dan (3) pengaruh panas yang terus-menerus.

Kedua, dengan menggunakan alasan produksi garam menurun, maka pemerintah akan mengundang investor swasta atau asing untuk berpartisipasi dalam pengelolaan garam di dalam negeri.

Ketiga, kebijakan mengimpor garam adalah bagian dari fakta perdagangan bebas yang sudah disetujui pemerintah. Jadi, kalaupun ada alasan bahwa produksi nasional menurun, maka itu hanya alasan yang perlu diperiksa lagi.

Pada tahun 2007, misalnya, kata Atih Suryati, Komisaris Utama PT. Garam (Persero), terjadi kelebihan pasokan garam sebesar 200.000 ton.

Dan, sekarang impor garam masih dilakukan, padahal para petani garam sedang melakukan panen raya sejak bulan Juli lalu di berbagai daerah. Keberadaan garam impor telah membuat harga garam lokal jatuh sebesar 43,75%.

Jadi, kami menduga, politik impor garam ini bukan sekedar untuk merespon menurunnya produksi garam nasional, melainkan untuk memenuhi kepentingan produsen garam seperti Australia untuk menjual garamnya di Indonesia. Ini merupakan bentuk dukungan pemerintah Indonesia terhadap agenda perdagangan bebas.

Di samping itu, di dalam kebijakan impor ini ada juga kepentingan segelintir importir yang bernafsu meraup keuntungan besar.

Semua kenyataan di atas menunjukkan bahwa persoalannya terletak di pemerintah, yaitu ketundukan pemerintah kepada dikte asing dan ketidak-berpihakan kepada kepentingan ekonomi nasional. Untuk mengubah situasi ini, tidak ada jalan lain selain mengubah haluan sistim ekonomi yang dianut pemerintah saat ini atau sekalian menggantikan kepemimpinan nasional yang pro-asing ini.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • hasan

    Negri yang salah urus, nasi-nasib………