Marhaenisme Dan Relevansinya Untuk Situasi Sekarang

Di bulan September 1958, Bung Karno telah menjawab klaim marhaenis di kalangan para pendukungnya. Dalam pidatonya di istana negara itu, Bung Karno mengatakan bahwa marhaenisme adalah marxisme yang diselenggarakan, dicocokkan, dilaksanakan di Indonesia.

Pidato itu adalah sebuah penegasan, setidaknya kepada kader-kader marhaen yang masih komunisto-phobia, bahwa marhaenisme adalah marxisme. Segera setelah itu, muncul penentangan dari dalam kubu Partai Nasionalis Indonesia (PNI) sendiri, terutama dari kubu Ketua Umum PNI, Osa Maliki. Kata Osa Maliki, “Marhaenisme berlawanan dengan Marxisme”.

Tetapi Soekarno tidak hanya sekali mengatakan bahwa Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Itu dikatakannya berkali-kali, bahkan semakin diperlengkap dan disistematisir. Misalnya, pada tahun 1936 ketika berpidato di hadapan Front Marhaenis, Bung Karno mengatakan bahwa untuk memahami Marhaenisme, maka kita harus menguasai dua pengetahuan: (1) pengetahuan tentang situasi dan kondisi Indonesia, dan (2) pengetahuan tentang marxisme.

Soekarno mengakui bahwa dirinya sangat dipengaruhi oleh ajaran Karl Marx, terutama tentang materialisme-historisnya. Dan, pada saat itu, Soekarno jelas-jelas menyebut Marhaenisme sebagai penerapan materialis-historisnya Karl Marx dalam kekhususan masyarakat Indonesia.

Dalam Dictionary of the Modern Politics of South-East Asia (1995), karya Michael Laifer, disebutkan bahwa marhaenisme adalah salah satu varian dari marxisme. Mungkin bisa disejajarkan dengan Maoisme, José Carlos Mariátegui, Sosial demokrat, Leninisme, dan lain sebagainya.

>>>

Bung Karno mulai mengelaborasi gagasan-gagasan yang membentuk marhaenisme pada tahun 1920-an. Untuk mengerti gagasan-gagasan tersebut, tentu kita kita harus melihat kembali konteks saat itu. Pada saat itu, ada tiga gagasan besar yang mempengaruhi gerakan pembebasan nasional Indonesia: marxisme, nasionalisme dari bangsa tertindas, dan Islamisme yang anti-kolonial.

Sejarahwan Soviet yang juga penulis Biografi Soekarno, Kapitsa MS dan Maletin NP, menyebut gagasan Marhaenisme Soekarno itu sebagai ajaran yang eklektis, yang secara keseluruhan mengandung sifat-sifat subjektif dan idealis.

Alasannya, kata kedua sejarahwan Soviet itu, karena Soekarno mencampurkan ke dalam ajaran marhaenisme itu beberapa ajaran2 sosialisme borjuis kecil, khususnya sosialisme islam dan ide-ide tradisional, yang tidak sejalan dengan gagasannya tentang demokrasi dan anti-imperalisme.

Pada awalnya, Soekarno agak berhati-hati dengan materialisme, karena anggapannya materialisme itu anti-tuhan. Tetapi, setelah beberapa saat kemudian, Soekarno sudah membedakan antara meterialisme-historis Marx dan materialism-nya Feurbach. “Materialisme itu adalah macam-macam, ada yang anti Tuhan, tetapi bukan Historis Materialisme. Yang anti Tuhan itu materialisme lain, misalnya materialisme-nya Feuerbach: Filosofis Materialisme, Wijsgerig Materialisme,” kata Soekarno.

Kata ”Marhaen” sendiri merujuk kepada nama seorang petani kecil yang ditemui Soekarno. Marhaenisme, jika kita lihat dari urian Bung Karno di tulisan ”Marhaen dan Proletar”, adalah sebuah analisa terhadap klas-klas sosial dalam relasi produksi mayarakat Indonesia.

Kenapa menggunakan istilah Marhaen, bukan proletar? Karena, menurut Soekarno, keadaan eropa tidak sama dengan keadaan di Indonesia. Di Eropa, kapitalisme yang berkembang adalah ’kepabrikan’, sedangkan di Indonesia adalah pertanian; di eropa kapitalisme bersifat zuivere industrie (murni industri), sedangkan di Indonesia 75% bersifat onderming gula, onderneming teh, onderneming tembakau, onderneming karet, onderneming kina, dan lain sebagainya.

Soekarno lalu menyimpulkan:

    ”Bahwa di sana kapitalisme itu terutama sekali kaum proletar 100%, sedangkan di sini terutama sekali menghasilkan kaum tani melarat yang papa dan sengsara? Bahwa di sana memang benar mati-hidupnya kapitalisme itu ada di genggaman kaum proletar, tetapi di sini sebagian besar ada di dalam genggaman kaum tani? Bahwa dus sepantasnya di sana kaum proletar menjadi ”pembawa panji-panji”, tetapi di sini belum tentu harus juga begitu?”

Ada yang mengatakan, Soekarno seorang eklektik karena mengutamakan borjuis kecil dalam revolusinya. Saya rasa tidak begitu. Soekarno, dalam tulisan ’Marhaen dan Proletar”, memberikan penghargaan kepada kaum buruh sebagai—meminjam istilah Soekarno: ”menjadi pemanggul panji-panji revolusi sosial”.

Ia dengan terang membedakan antara karakter klas kaum tani dan kaum buruh. Menurutnya, kaum tani umumnya masih hidup satu kaki di dalam ideologi feodalisme, hidup dalam angan-angan mistik yang melayang-layang di atas awang-awang, dengan pergaulan hidup dan cara produksi yang masih kuno. Sedangkan Proletar, di mata Soekarno, sudah mengenal pabrik, mesin, listrik dan cara produksi kapitalisme. ”Mereka langsung menggenggam hidup-matinya kapitalisme di dalam tangan mereka, lebih direct mempunyai gevechtswaarde anti-kapitalisme,” kata Soekarno.

>>>

Kenapa Marhaenisme tidak berkembang setelah Bung Karno tiada?

Sudah jelas, marhaenisme tidak bisa dipisahkan dari ajaran marxisme. Akan tetapi, ketika Soekarno menegaskan hal itu, sebagian pengikutnya di dalam PNI menyatakan penentangan keras. Padahal, seharusnya PNI inilah yang menjadi kendaraan operasional dan pengembangan ideologi Soekarno itu.

Pemisahan terhadap Marhaenisme dan Marxisme makin kentara ketika Soeharto berkuasa. Kita tahu, selepas Soeharto melakukan kudeta terhadap Soekarno, orang-orang kiri, yang tidak lain penganut marxisme atau terpengaruh marxisme, dikejar-kejar dan dibasmi dengan kejam. Orang pun lantas takut dituding penganut marxisme.

Jadi, ajaran marhaenisme pasca bung Karno adalah marhaenisme tanpa marxisme. Karena landasan teorinya dihilangkan, maka marhaenisme pun mengalami kebangkrutan sebagai teori perjuangan.

Apakah marhaenisme masih relevan untuk sekarang ini?

Menurut saya, marhaenisme, sebagai marxisme yang dipraktekkan di Indonesia, adalah sebuah teori ilmiah yang menentang dogmatisme. Soekarno tidak mau mengcopy-paste begitu saja marxisme dari Eropa untuk diterapkan di Indonesia.

Inilah pula yang dilakukan oleh Lenin dalam konteks Rusia, Mao dalam situasi Tiongkok, atau José Carlos Mariátegui di Peru.

Dengan penentangan yang kuat terhadap dogmatisme, maka marhaenisme semestinya bisa berkembang menjadi teori perjuangan yang canggih dan sesuai dengan nafas perkembangan jaman.

Sebagaimana marxisme sebagai the guiding theory untuk menjalankan perjuangan, maka Marhaenispun adalah the guiding theory untuk perjuangan rakyat Indonesia. Soekarno sendiri berkata:

    ” Jangan sekali lagi engkau terima Marhaenisme itu sekedar teori, tidak, Guide to action, dan engkau harus act, engkau harus berjuang dan bertindak. Saudara-saudara, tujuannya sudah jelas, tujuan kita sudah jelas, yaitu masyarakat adil dan makmur didalam Indonesia merdeka yang merdeka betul. Kerangka Revolusi yang ketiga : Indonesia merdeka, berbentuk negara Republik Indonesia, kesatuan, berwilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke. Itu harus kita laksanakan dengan action, dengan action, dengan perbuatan, dengan amal. Masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat Sosialisme Indonesia, –aku selalu berkata, tanpa exploitation de l’homme par l’homme.”

Juga, karena penekanan marhaenisme pada ”pemilik produksi kecil”, maka ia menjadi sangat relavan untuk menjawab kekhususan karakter kapitalisme Indonesia dalam alam neoliberal saat ini. Perkembangan ini ditandai dengan melonjaknya sektor informal akibat de-industrialisasi. Sekarang ini pertumbuhan sektor informal yang sekarang ini mencapai 70% dari angkatan kerja. Ini meliputi keseluruhan sektor perdagangan kecil (asongan, PKL, calo, dll), Industri pengolahan kecil (industri rumah tangga, kerajinan, dan lain-lain), dan pertanian (petani menengah, miskin, dan gurem).

Saya sendiri berkesimpulan, bahwa sangat sulit berbicara gerakan perubahan atau semacam revolusi di Indonesia tanpa memperhitungkan peranan “pemilik produksi kecil” ini.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD); 

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • muhammad hakim

    kalau sebagian besar orang Indonesia mau membantu saudaranya dan warga sekitarnya yang kurang mampu dengan memberikan pelatihan keterampilan dan modal kerja, serta yang dibantu juga tahu diri untuk meningkatkan kemandiriannya, tanpa teori yang muluk-muluk bangsa ini bisa menuju kesejahteraan.
    repotnya, mereka yang berteriak tentang pemberdayaan kaum miskin dan kaum buruh, seringkali tidak punya keterampilan yang bisa dilatihkan selain ilmu retorika, juga dana masih perlu meminta kepada lembaga donor.

  • aji

    marheanism adalah kuci perjuangan melawan kaum borjuis di indonsia. dari pada menjadi kaum buruh yang hidup dibawah bayang bayang arogansi kaum fodal ataupun borjuis lebih baik berdiri di atas kaki sendiiri meskipun tanah yang kita injak tak selicin tanah yang di harapkan dari para kapitalis

  • Hinu Endro Sayono

    Situasi (faktor eksternal) dan kondisi (faktor internal) yang nyata-nyata ada pada masa penjajahan Belanda dibedah oleh Bung Karno dengan perangkat ‘pisau analisis’ yang disebut historis-materialisme. Maka lahirlah Marhaenisme (sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi). ‘Sosio-nasionalisme’ adalah nasionalisme yang berkemanusiaan yang berkeadaban, sedangkan ‘sosio-demokrasi’ yang berkeadilan sosial. Itulah ideologi PNI pada tahun 1927.

    Kemudian ‘Sosio-nasionalisme’ mencakupi Kebangsaan dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsekuensinya, faham kebangsaan yang dianut tidaklah mengenal sifat ‘uber alles’ atau bersifat ‘chauvinistik’ sebagaimana yang dikembangkan oleh Adolf Hitler dengan mengunggulkan ras Aria.
    Sosio-nasionalisme mengakui eksistensi bangsa-bangsa lain dalam wadah negara masing-masing. Kesederajatan antar bangsa mencegah lahirnya rasa superioritas satu atau beberapa kelompok bangsa terhadap bangsa yang lain.

    ‘Sosio-demokrasi’ mencakupi demokrasi dalam bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mewujudkan keadilan sosial bagi semua warga bangsa Indonesia dan bahkan warga bangsa-bangsa di dunia.

    Nah, bagi RI, Marhaenisme tidak lain adalah Pancasila yang menjadi dasar falsafah RI dan bangsa Indonesia.

    Mengingat sifat universalitas nilai-nilai dasar dalam Pancasila, maka Bung Karno pun menyodorkan agar Pancasila dijadikan dasar bagi semua bangsa di dunia. Hal itu dikemukakannya dalam pidatonya yang berjudul “To build the world anew” dalam Sidang Umum PBB.

    Banyak yang mencemooh usulan Bung Karno.

    Namun, dunia sekarang menunjukkan bahwa Bung Karno ternyata benar belaka.

    Tidak ada ‘Komunis murni’ di dunia nyata.
    Liberalisme dengan nilai acuan ‘survival of the fittest’ yang melahirkan ‘free-fight liberalism’ semakin merjalela tanpa pesaing yang menghadangnya.

    Indonesia membuang jauh nilai-nilai Pancasila ketika rezim Orde Baru berkuasa. Pancasila hanyalah diperlakukan bagaikan sekedar ‘merk-dagang’ tanpa makna apapun. ‘Kejatuhan’ rezim Orde Baru -dengan sigap- ditindaklanjuti dengan perombakan UUD 1945 pada awal masa Reformasi. Maka demokrasi-liberal pun merambah persada Nusantara dan berkembang-biak. Pemilihan langsung Presiden RI – Wapres RI dan para kepala daerah dimaknai sebagai demokrasi murni. Akibatnya, uang-lah yang berbicara. Lebih jauh lagi, maka korupsi semakin merajalela. Mengapa? Pemilihan Presiden dan Wapres serta kepala daerah yang bersifat individual -melalui ‘kendaraan’ parpol- ternyata membutuhkan uang yang sangat banyak. Dalam hitungan dagang, semua uang yang dibelanjakan dalam masa kampanye haruslah kembali (pokok dan bunga) plus ‘laba’ bagi para capres-cawapres dan para calon kepala daerah yang sukses. Konsekuensinya, para pemenang sibuk melakukan kegiatan untuk mengembalikan uang atau memberikan fasilitas ini dan itu kepada penyandang dananya (pokok plus bunga dan laba). Ternyata memang tidak yang gratis didunia nyata ini. Semuanya serba transaksional.

    Maka, korupsi pun ber-‘si maha raja-lela’.

    Berbagai lembaga/institusi anti/penanggulangan korupsi dibentuk. Sampai-sampai Presiden RI pun membantuk satgas yang membantunya dalam pemberantasan korupsi.
    Tindakan yang hanya bersifat ‘memadamkan kebakaran’ atau sekedar reaktif belaka!
    Tidak pernah berpikir ‘radikal’ – mencari akar permasalahannya dan mencabut seakar-akarnya sampai tuntas.

    Berpikir sistemik tidak dikenal, sehingga tidak mampu berpikir secara struktural. Tidak dapat membedakan antara ‘sebab’ dan ‘akibat’. Campur-aduk tidak karuan.

    Sejatinya ‘penggusuran’ cara berpikir yang dialektis dari benak insan Indonesia merupakan desain dari para kapitalis internasional beserta antek-anteknya yang ada di Indonesia. Lho? Hanya menghapus cara berpikir tersebut dan menggantinya dengan cara berpikir yang hedonistik, maka para birokrat mudah sekali disogok untuk ‘menjual murah’ sumberdaya alam kita.

    Dengan demikian, korupsi yang ada dan semakin marak ini adalah hasil karya atau desain dari kapitalis internasional. Oleh karena itu, birokrat adalah faktor kunci dalam maraknya korupsi. Semua perizinan dapat diperoleh dengan mudah dengan ‘amplop’ atau ‘transfer’ uang.

    Televisi merupakan wahana untuk membangun watak konsumeristik dan gaya hidup hedonistik.
    ‘Mall’ dibangun dimana-mana. Warung-warung kecil digusur dan dimatikan oleh ‘warung-waralaba milik kapitalis besar yang sudah ‘go public’.

    Carut-marut dalam hidup berbangsa dan bernegara yang sekarang terjadi hanya dapat diselesaikan dengan tuntas dengan cara mencabaut seakar-akarnya ideologi ‘impor’ yang diterapkan di Indonesia dengan kedok ‘modernitas’.

    Kembali kepada “raison d’etre” -alasan mendasar- mengapa kita harus merdeka sebagaimana digariskan oleh Pembukaan UUD 1945 yang oleh Bung Karno disebut sebagai “Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia”. Dan tentu saja hal tersebut membawa konsekuensi, yaitu pasal-pasal -hasil perombakan melalui amandemen- harus dikembalikan kepada ‘benang-merah’ “Deklatasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia”. Demikian pula halnya dengan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan derivat perombakan UUD 1945.

    “Back to basic” -kembali kepada jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan dan Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia”- adalah satu-satunya jalan untuk mengatasi semua persoalan bangsa dan negara.

    Radikal-revolusioner.

  • Saya sepakat bahwa Marhaenisme pasca Soekarno adalah Marhaenisme tanpa Marxisme. Dan hal itu sangat sulit diterima dalam teori dan logika Marxis. Marhaenisme tidak bisa dilepaskan dari Marxisme karena Marhaenisme terbangun dengan teori Marxis tersebut.
    Harus diakui, pasca Soekarno, Marxis dianggap “barang” yang berbahaya setelah Peristiwa 65, sekalipun peristiwa tersebut terus menjadi kontroversi.
    Marhaenisme harus selalu dilihat sebagai Ideologi perjuangan rakyat tertindas Indonesia.