Nasionalisme ‘Semu’

Ketika sebagian besar media nasional membesar-besarkan ketegangan antara Jakarta-Kuala Lumpur, maka sebagian kalangan masyarakat pun seperti mabuk kepayang nasionalisme. Namun, dalam berbagai aksi-aksi protes dan pernyataan-pernyataan politiknya, para penyulut nasionalisme anti-malaysia ini seperti melemparkan api pada ranting basah.

Merasa bahwa kepentingannya tidak berkaitan langsung dengan seruan anti-Malaysia itu, sebagian besar rakyat kita tetap menyibukkan diri pada persoalan pribadi, yaitu persoalan memenuhi kebutuhan ekonomi dan material lainnya.  Kaum nasionalis kemarin sore ini tidak mengetahui, bahwa berbagai persoalan ekonomi dan politik di dalam negeri, misalnya kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya, telah membuat massa rakyat kehilangan sedikit kebanggaan nasionalnya.

Pada tahun 1926, Bung Karno pernah menulis dalam karyanya “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”, bahwa nasionalisme itu adalah sebuah itikad; suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu satu golongan, satu “bangsa”. Keinsyafan dan ketetapan hati inilah yang, menurut Bung Karno, menyulut perjuangan kaum revolusioner-nasionalis dalam usahanya mencari Indonesia merdeka.

Persoalan kunci tetap mengacu pada berbagai hal di dalam negeri. Kekacauan dalam bidang ekonomi dan politik, sedikit demi sedikit telah memudarkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan SBY dan kebijakan kepemimpinannya. Ada kesenjangan yang terlalu lebar antara tuntutan moral rakyat untuk berjuang dan kenyataan di lapangan ekonomi, politik, dan budaya.

Menurut kami, bangsa Indonesia telah mengalami proses penjajahan ulang (rekolonialisme) sejak Soeharto mengambil-alih kekuasaan, dan situasinya semakin diperparah dalam sepuluh tahun terakhir ini. Jika diibaratkan dengan rumah yang disatroni perampok, kita baru berteriak “perampok” tatkala seluruh barang-barang berharga milik kita sudah habis dirampok.

Padahal, menurut bung Karno, nasionalisme Indonesia adalah sosio-nasionalisme. Tujuan utama “sosio nasionalisme” adalah perjuangan untuk kemerdekaan penuh, dan dihancurkannya sistim kolonialisme dan imperialisme. Jika kita perhadapkan dengan kenyataan sekarang, persoalan kolonialisme dan imperialism justru melekat dalam pemerintahan nasional di Indonesia. Dengan mengadopsi kebijakan neoliberal secara konsisten, maka pemerintahan SBY-Budiono merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan neo-kolonialisme dan imperialisme.

Dengan begitu, apa yang terjadi sekarang ini tidak lebih sebagai ekspresi dari sebuah nasionalisme semu, sebuah nasionalisme yang sempit dan cenderung chauvinis. Mengobarkan perang dengan Malaysia tidak ada kaitannya dengan keinsyafan karena persamaan nasib, melainkan semata-mata timbul sebagai kesombongan suatu bangsa belaka.

Meski begitu, bukan berarti kita mengamini atau mendiamkan berbagai pelanggaran Malaysia terhadap kedaulatan dan kemanusiaan rakyat Indonesia. Namun, bagi kami, persoalannya adalah kepada siapa protesitu  paling utama diarahkan. Kita harus marah tidak saja kepada perampok yang telah menjarah harta milik kita, melainkan juga kepada penjaga rumah yang membiarkan perampokan itu terjadi dengan begitu mudah. Dalam hal ini, kita harus menuntut pemerintah SBY bertanggung-jawab atas berbagai pelanggaran territorial yang terjadi; bertanggung-jawab terhadap 345 WNI yang terancam di hukum mati di Malaysia; bertanggung jawab atas berbagai kasus kekerasan terhadap TKI Indonesia di Malaysia, dan lain sebagainya.

Pendek kata, kita akan terus mendesak SBY untuk bertindak tegas terhadap Malaysia. Jika SBY tidak sanggup atau tidak berani untuk melakukan itu, maka itu berarti memang saatnya kita menuntut pergantian presiden atau kepemimpinan nasional. Kita membutuhkan kepemimpinan nasional yang memperjuangkan kemandirian nasional di bidang politik, ekonomi, dan budaya.

Terakhir, menutup editorial kali ini, mari kita menanamkan pernyataan Nehru yang sering dikutip oleh Bung Karno, “for a fighting nation there is no journey’s end”. Ya, kita akan tetap memperjuangkan Indonesia sebagai bangsa yang berjuang, bangsa yang membanting tulang, tanpa mengenal akhir.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Hinu Endro Sayono

    Dengan ‘sosio-nasionalisme’ dan ‘sosio-demokrasi’, Indonesia merdeka yang dicita-citakan dan diperjuangkan untuk menjadi kenyataan adalah satu negara yang berasaskan kebangsaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, serta demokrasi -dengan esensi musyawarah untuk mufakat- guna mewujudkan keadilan sosial atau Sosialisme Indonesia.

    Dan itu hanya mungkin diwujudkan apabila Indonesia sudah merdeka dan berdaulat yang bersendikan ‘Trisakti’.

    Kondisi faktual Indonesia, rakyat tidak berdaulat sepenuhnya, karena diterapkannya demokrasi-liberal, sehingga yang berdaulat adalah para kapitalis.

    Persengketaan perbatasan dengan Malaysia bukan persoalan pokok dalam menegakkan Kemerdekaan Nasional. Itu adalah sekedar riak-riak kecil yang -mungkin- memang direncanakan untuk mengalihkan perhatian Rakyat dari persoalan pokok yang nyata-nyata ada dan dirasakan, yaitu penderitaan atas berkuasanya rezim yang merupakan perpanjangan-tangan Nekolim.

    Jangan tertipu!

  • vance holy

    sangat setuju……

  • Sirmadji

    Pernyataan bahwa negeri kita sekarang menerapkan demokrasi-liberal, diperkuat hasil pemetaan perkembangan demokratisasi di seluruh dunia, oleh Freedom House, yang menyimpulkan bahwa sejak 2006 demokratisasi di Indonesia mengalami kemajuan pesat sehingga pada tahun 2009 menjadi salah satu dari 89 negara “liberal democracy” (Apinall & Mietzner (Eds), 2010, Problems of Democratization in Indonesia).