Nasib Bangsa Ada Di UMKM!

Presiden SBY akhirnya mengakui keberadaan usaha kecil sebagai “pahlawan ekonomi Indonesia”. Pada saat memberi sambutan di pembukaan pameran kerajinan Indonesia Inacraft ke-14 di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Rabu (25/4/2012), Presiden SBY menyebut “usaha kecil sebagai penggerak ekonomi nasional”.

Saat ini, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 99,9% dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Sekitar 97% tenaga kerja terserap di sektor ini. Juga, UMKM menjadi penyumbang 50% PDB Indonesia. Dengan demikian, tak berlebihan kiranya jika menyebut UMKM sebagai pahlawan ekonomi nasional.

Selain itu, jika melihat perannya sebagai soko guru ekonomi nasional, kelangsungan hidup UMKM juga menyiratkan kelangsungan hidup bangsa. Artinya, jika sektor UMKM dibiarkan hancur, maka bangsa ini pun bisa kolaps.

Ada satu hal yang patut disadari: UMKM merupakan usaha ekonomi yang benar-benar digerakkan secara mandiri oleh rakyat. Peranan pemerintah nyaris tidak ada di sini. Pemerintah baru hadir jikalau urusannya soal pajak. UMKM harus berjuang sendiri di tengah-tengah gempuran neoliberalisme.

Bung Hatta pernah merumuskan strategi politik perekonomian Indonesia begini: pemerintah membangun dari atas ke bawah, sedangkan koperasi membangun dari bawah ke atas. Di sini, Bung Hatta menganjurkan agar pemerintah mendorong industrialisasi dengan pertanian sebagai basisnya. Sayangnya, ide industrialisasi Indonesia sudah kandas sejak jaman orde baru.

Apa yang berkembang sejak orde baru, khususnya sejak krisis ekonomi tahun 1997-98, adalah usaha ekonomi rakyat dari bawah. Sedangkan usaha-usaha besar (BUMN), yang mestinya digerakkan pemerintah, hancur berguguran. Ini diperparah dengan kebijakan pemerintah yang memprivatisasi BUMN-BUMN itu.

Pemerintah Indonesia tidak bisa menjadi pahlawan ekonomi nasional. Alih-alih menggerakkan ekonomi nasional, pemerintah justru mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang memukul industri nasional dan UMKM. Kebijakan ekonomi tersebut adalah neoliberalisme.

50-an tahun yang lalu, Bung Hatta sudah mengingatkan, “jangan biarkan sistem laisses-faire itu menghancurkan ekonomi rakyat.” Tetapi pemerintahan sejak orde baru hingga sekarang mengabaikan pesan Bung Hatta itu. Pemerintahan SBY paling agressif menjalankan neoliberalisme.

Pertama, pemerintahan SBY menjadi pendukung kuat agenda perdagangan bebas, baik bilateral, regional, maupun global. Pada tahun 2010 lalu, misalnya, Indonesia menjadi bagian dari perdagangan bebas China-ASEAN (ACFTA).

Kebijakan ACFTA ini menggilas UMKM. Berdasarkan data dari kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 50% dari total 51 juta unit UKM di Indonesia terancam gulung tikar akibat kehilangan pangsa pasarnya. Konon, hal itu akan disertai dengan PHK massal terhadap jutaan orang.

Pemerintah gagal melindungi pangsa pasar UMKM. Untuk produksi sepatu, misalnya, sepatu merk asing kuasai lebih 50% pangsa pasar. Kejadian lebih ironis terjadi di pasar buah dan sayur Indonesia: Malaysia kuasai 43 persen, Tiongkok kuasai 28 persen dan India 6 persen. Sedangkan produksi sayur dan buah lokal hanya menguasai 6 persen pangsa pasar saja. Ironis sekali!

Kedua, pemerintahan SBY menyerahkan sumber-sumber energi kepada korporasi asing. Ini diperparah dengan kegagalan pemerintah menjalankan elektrifikasi murah dan massal. Padahal, ketersediaan energi sangat vital bagi perkembangan UMKM.

Nah, ada rencana pemerintah menaikkan tariff harga BBM dan TDL. Kendati tidak jadi naik pada 1 April lalu, tetapi kebijakan itu hanya “penundaan”. Pahahal, kebijakan ini diperkirakan akan berdampak pada 75% UMKM.

Ketiga, sebagian besar UMKM di Indonesia kesulitan mengakses modal di perbankan nasional. Di Jawa Tengah, misalnya, 70% UMKM tidak tersentuh oleh bantuan kredit bank. Juga dalam mengakses program Kredit Usaha Rakyat KUR), banyak UMKM yang dipersulita. Kalangan perbankan masih meminta persyaratan agunan untuk program KUR.

Lantas, dimana andil pemerintah? Ya, hampir tidak ada. Yang dilakukan pemerintah, termasuk SBY, hanya sebatas pencitraan. Kita bisa melihat pameran produk UMKM setiap tahun. Akan tetapi, kita tidak pernah melihat sebuah kebijakan ekonomi nasional yang berorientas melindungi dan memperkuat UMKM itu.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • UKM mungkin diperhatikan. Seingat saya batasan UKM itu modalnya 100 juta ke atas. Apa kabar nasih usaha mikro ya? Apa masih diperlakukan sebagai sampah penganggu keindahan kota?