Menemukan Platform Bersama Gerakan Perempuan

demostrasi-1953

Setiap tanggal 8 maret, gerakan perempuan di seluruh penjuru dunia memperingati Hari Perempuan Sedunia (International Women’s Day/IWD). Dan seperti biasa, dalam peringatan IWD, gerakan perempuan mengangkat isu-isu aktual terkait perempuan yang menggelinding di sekitarnya. Termasuk di Indonesia.

Namun, ada hal yang patut dicatat di sini: gerakan perempuan Indonesia masih bergerak berdasarkan momentum dan terpisah-pisah. Belum ada isu dan agenda politik bersama yang menyatukan gerakan perempuan. Akibatnya, daya gebrak gerakan perempuan belum begitu signifikan dalam mempengaruhi kebijakan politik pemerintah.

Neoliberalisme Sebagai Akar Persoalan

Dalam satu dekade terakhir, kebijakan ekonomi neoliberal sangat massif diterapkan di Indonesia. Ini nampak dari serangkaian kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang mendorong penghapusan subsidi, privatisasi BUMN/layanan publik, perdagangan bebas, liberalisasi impor, pasar tenaga kerja yang fleksibel, dan lain-lain.

Sebetulnya, kebijakan neoliberalisme ini mengorbankan hampir sektor sosial dalam masyarakat kita. Termasuk kaum perempuan. Namun, ada konstruksi sosial yang menyebabkan kaum perempuan lebih rentan menjadi objek eksploitasi neoliberal.

Konstruksi sosial itu adalah angggapan bahwa wilayah perempuan itu adalah di dalam rumah-tangga (domestik). Ini tidak terlepas dari masih kuatnya ideologi patriarki mencengkeram kaum perempuan hingga saat ini. Inilah yang membuat perempuan berkontradiksi langsung dengan dampak penerapan kebijakan neoliberal.

Pertama, pengalihan urusan negara ke tangan perempuan. Kita tahu, salah satu esensi dari neoliberalisme adalah penghilangan tanggung jawab Negara terhadap urusan ekonomi dan sosial, termasuk urusan kesejahteraan rakyat. Ini nampak dalam kebijakan privatisasi dan penghapusan subsidi sosial.

Di sisi lain, karena konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai ‘petugas rumah tangga’, maka perempuanlah dianggap bertanggung jawab terhadap semua persoalan rumah tangga: pangan, pendidikan, kesehatan, air bersih, dan lain sebagainya.

Jadi, ketika pemerintah menyerahkan urusan publik, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, harga pangan, dan lain-lain, pada mekanisme pasar, maka dengan sendirinya pemerintah telah melepaskan beban tersebut kepada kaum perempuan. Sebab, pada wilayah rumah tangga, perempuanlah yang dianggap bertanggung-jawab mengurus kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih, dan lain-lain, untuk keluarganya.

Begitu juga dengan kebijakan pencabutan subsidi. Ambil contoh pada pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Ketika pemerintah menghapus subsidi BBM, yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya energi, maka perempuanlah yang dipaksa memutar otak untuk mencari jalan keluarnya.

Dengan demikian, privatisasi dan pencabutan subsidi bisa dimaknai sebagai bentuk pelepasan tanggung-jawab negara dalam urusan ekonomi dan sosial kepada perempuan.

Kedua, kebijakan ekonomi neoliberal menyingkirkan kaum perempuan dari faktor dan alat-alat produksi. Terutama di sektor pertanian subsisten dan usaha produksi berskala kecil. Ini terjadi karena neoliberalisme mendorong liberalisasi perdagangan barang dan jasa.

Liberalisasi perdagangan menghancurkan produksi lokal, terutama produksi berskala menengah dan kecil. Padahal, banyak produksi berskala menengah dan kecil (UMKM) digerakkan oleh kaum perempuan. Termasuk industri berbasis rumah tangga. Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyebutkan, sebanyak 60% pelaku usaha UKM di Indonesia adalah kaum perempuan.

Ketiga, pasar tenaga kerja yang fleksibel, yang diterapkan melalui sistim kerja kontrak dan outsourcing, juga mengeksploitasi perempuan. Karena tekanan ekonomi dan kemiskinan, banyak perempuan dipaksa keluar rumah untuk bekerja. Tak jarang, mereka dipaksa bekerja dibawah kondisi yang buruk: upah murah, tanpa jaminan sosial, tanpa hak cuti haid dan hamil, dan lain sebagainya.

Keempat, neoliberalisme mendorong komoditifikasi segala hal, termasuk kaum perempuan. Ini nampak dalam maraknya perdagangan perempuan dan komoditifikasi tubuh perempuan sebagai objek eksploitasi seksual (pornografi, pelacuran, dan lain-lain).

Tekanan ekonomi di bawah neoliberalisme terhadap keluarga juga memicu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Komnas Perempuan mencatat, hampir 60 persen kekerasan yang terjadi terhadap perempuan terjadi di dalam rumah tangga. Dan sebagaian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga dipicu oleh persoalan ekonomi.

Selain itu, seperti diakui oleh Vandana Shiva (2013), seorang feminis terkemuka India, bahwa keadaan ekonomi yang liberal—deregulasi perdagangan, privatisasi, komoditifikasi tanah dan air serta perempuan dan anaka-anak, mendegradasi nilai-nilai sosial—telah melanggengkan budaya patriarki dan kekerasan terhadap perempuan

Anti Neoliberalisme Sebagai ‘Common Platform’

Di sisi lain, untuk menghadapi tekanan kebijakan neoliberal dan berbagai kebijakan pemerintah yang merugikan perempuan, gerakan perempuan membutuhkan aksi bersama yang padu.

Saya kira, untuk mendorong aksi bersama yang bersatu padu, gerakan perempuan butuh isu bersama atau platform bersama (common platform). Platform bersama inilah yang akan menjadi kompas yang memandu gerakan perempuan untuk bergerak bersama menghadapi musuh pokok yang sama.

Dalam konteks itu, saya kira, anti-neoliberalisme bisa ditawarkan sebagai platform bersama gerakan perempuan saat ini. Platform anti-neoliberalisme ini akan membawa kaum perempuan dari beragam sektor sosial, terutama yang menjadi korban dari sistim neoliberalisme, untuk bergerak bersama.

Platform bersama ini pula yang akan menjadi pijakan bagi gerakan perempuan untuk menyusun agenda politik bersama, baik melalui jalur parlementer maupun aksi massa di jalan. Dengan beginilah gerakan perempuan punya daya pukul dan bisa mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi di negeri ini.***

Rini S,Pd, Koordinator Hubungan Internasional Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut