Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Ketika memperingati 50 tahun kemenengan teluk Babi, seribuan orang pelajar dan guru di Kuba membawa pensil, buku, dan lampu petromak. Parade itu melambangkan perjuangan panjang revolusi Kuba dalam mencerdaskan kehidupan rakyatnya.

Ketika revolusi baru saja menang pada tahun 1959, Kuba menghadapi kenyataan bahwa 60% penduduknya masih buta-huruf. Selain itu, Kuba juga hanya memiliki 0,5% lulusan Universitas atau sekolah tinggi kejuruan.

Menghadapi kenyataan itu, pemerintahan revolusioner bekerja cepat. Dibentuklah apa yang disebut brigade pendidikan, yang sebagian besar anggotanya adalah sekolah menengah atas dan universitas. Para pelajar dan mahasiswa ini, yang dikenal dengan nama “brigadistas”, secara sukarela mendatangi dan mengajar kaum tani dan rakyat miskin di tempat-tempat terpencil.

Di pabrik-pabrik, sesuai dengan keputusan pemerintahan revolusioner, dibentuk grup pendidikan yang bertugas mengajar kaum buruh untuk bisa membaca dan menulis. Hanya dalam tempo dua tahun, tepatnya tahun 1961, Fidel Castro sudah mengumumkan kesuksesan revolusi dalam memberantas buta-huruf.

Bapak pembebasan nasional Kuba, Jose Marti, pernah berkata: “tidak mungkin ada kesetaraan sosial tanpa kesetaraan pendidikan dan kebudayaan.” Berpijak pada kata-kata Jose Marti itu, pemerintahan revolusioner Kuba sejak awal sudah menjalankan konsep pendidikan universal.

Di Indonesia, pada tahun 1962, Bung Karno juga meluncurkan program yang disebut “Pemberantasan Butah Huruf (PBH) atau kursus ABC”. ““Dapatkah sosialisme diselenggarakan oleh bangsa buta huruf? Saya komandokan sekarang, supaya buta-huruf itu habis sama sekali pada akhir tahun 1964,” demikian kata Bung Karno.

Sayang sekali, cita-cita bung Karno kandas di tengah jalan, karena dihentikan oleh kudeta militer di bawah pimpinan Soeharto. Sejak Soeharto sampai sekarang, kendati agenda pemberantasan buta-huruf tidak dihapus secara resmi, tetapi program itu telah berjalan di tempat.

Sekarang ini, di usia 65 tahun sejak Indonesia merdeka, data resmi mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 9,7 juta atau 5,97 persen rakyat Indonesia yang buta-huruf. Belum lagi, pada tahun 2010, BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) memperkirakan 13 juta anak Indonesia terancam putus sekolah.

Selain itu, untuk diketahui, sebuah laporan menyebutkan bahwa 59,8% lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMU) tidak dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi atau yang sederajat. Pada tahun 2010, jumlah mahasiswa di Indonesia baru berkisar 4,1 juta orang.

Dengan berbagai kenyataan itu, semakin jelaslah bahwa salah satu tujuan nasional kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, masih sangat jauh dari harapan. Malahan sekarang ini pendidikan nasional berhadapan dengan bahaya baru: neoliberalisme.

Jelas sekali bahwa neoliberalisme menghambat usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Neoliberalisme menghilangkan tanggung-jawab negara dalam menyediakan dan menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh rakyat. Penyediaan dan penyelenggaran pendidikan diserahkan kepada swasta, tentunya dengan ketentuan ada proses mencari keuntungan (profit) di dalamnya. Salah satu corak utama pendidikan di bawah neoliberalisme ini adalah komersialisasi.

Dengan penerapan neoliberal itu, maka setiap warga negara tidak punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Warga negara yang tidak bisa membeli pendidikan harus menerima nasib menjadi tenaga kerja murah atau pengangguran.

Padahal, sebagaimana kita semuanya mengetahui, tugas mencerdaskan bangsa adalah tugas nasional yang tercantum dalam pembukaan konstitusi kita: UUD 1945. Jika tugas nasional ini tidak dijalankan oleh pemerintah, maka sebetulnya tindakan itu dapat terkategorikan sebagai pelanggaran konstitusi.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut