Mempertanyakan Ekonomi Hijau Versi SBY

Dalam setiap kesempatan, baik di dalam negeri maupun di forum dunia, SBY selalu mengingatkan mengenai malapetaka yang mungkin terjadi jika pemerintah dari sekarang tidak menuju ke arah ekonomi hijau. “Di berbagai kesempatan di dalam dan luar negeri, green economy menjadi semacam ideologi baru di tingkat dunia, di abad 21,” katanya pada wartawan.

Apa yang disampaikan SBY bukanlah hal yang baru, karena negara-negara imperialis pun sekarang sudah menggunakan “retorika ekonomi hijau”. Kita mengenal apa yang disebut “Clean Development Mechanism (CDM)”, sebuah program yang dirancang untuk mengurangi emisi. Program ini mulai beroperasi pada desember 2003 dan dinyatakan sebagai bagian dari protokol Kyoto.

Pada dasarnya CDM ini bekerja dengan logika pasar, yang orientasinya juga untuk membawa profit. Salah seorang konsultan CDM, Axel Michaelowa, dengan jujur mengakui bahwa program ini seperti “perburuan emas baru” dan program ini akan menghasilkan “jutawan pedagang karbon”.

Melalui skema CDM, negara maju akan dianggap telah melakukan “penyucian dosa” jika memberikan hibah kepada negara dunia ketiga yang memiliki sumber daya hutan. Dalam konteks ini, kita mengenal skema yang disebut “reducing emission from deforestation and degradation of forest (REDD). Karena skema itulah maka Norwegia akan mengucurkan hibah kepada Indonesia sebesar sebesar US$ 1 milliar atau sekitar Rp9 triliun, yang akan diangsur secara bertahap hingga 2013.

Dalam skema REDD ini, kebijakan perdagangan karbon akan melibatkan pihak-pihak lain diluar kelompok negara Annex I (negara industri) dan negara dunia ketiga, seperti korporasi besar. Skema ini juga akan menjadi dasar untuk memulai bisnis karbon pada tahun 2013.

Jika skema CDM ini dipraktekkan di Indonesia, terutama di bidang kehutanan, hal itu tidak akan menguntungkan kepentingan nasional. Dengan skema REDD ini, Indonesia akan mengalami kendala dalam mengelola ekonomi hutannya, sebab kawasan hutan tersebut harus tetap terjaga dalam durasi 15-20 tahun. Situasi ini akan memicu konflik sosial dengan masyarakat yang bergantung pada hasil hutan, sebagaimana yang terjadi di dusun Sekaroh, Nusa Tenggara Barat. Rakyat digusur dari kawasan hutan atas nama program reboisasi yang dilaksanakan oleh pihak asing. Kemudian, jika terjadi penebangan atau kebakaran hutan, maka pihak “tuan rumah” harus membayar kerugian tersebut dengan anggarannya sendiri. Dan, perlu diingat, bahwa orang-orang seperti George Soros, Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, dan bos Waltmart Robert Walton, merupakan pendorong proposal ini.

SBY lupa menjelaskan, bahwa penyebab utama kerusakan iklim di dunia adalah sistim kapitalisme global. Ini juga tidak bisa dilepaskan dari praktek kolonialisme dan imperialisme di masa lalu, dimana negara maju memupuk kemakmuran dan negara miskin menerima kutukannya. Apa yang dihadapi kehidupan manusia saat ini, sebagaimana diterangkan oleh John Bellamy Foster, seorang ekologis sosialis dan editor majalan sosialis independen, Monhtly Review, bukanlah didasarkan kepada rintangan dari alam, tetapi muncul dari kegilaan sistim sosial yang diluar kontrol, dan terutama sekali, imperialisme AS. Imperialisme ekologi ini menegaskan dirinya dalam perampasan sumber daya alam oleh kekuatan dominan (dari negeri-negeri kapitalis maju) terhadap negeri-negeri yang terkebelakang dan mengubah secara drastis keseluruhan ekosistem di mana negara dan bangsa-bangsa itu bergantung.

Jadi, alih-alih hendak membangun ekonomi hijau dalam tata-dunia kapitalistik seperti sekarang ini, Pak SBY justru menjadi juru-bicara negeri-negeri imperialis untuk menampilkan wajah kemanusiaan “para perusak kehidupan” di muka bumi ini.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut