Membongkar Tabu Sejarah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dalam laporannya tertanggal 23 Juli 2012, mengungkapkan kebenaran dugaan terjadinya pelanggaran HAM (kategori) berat pada tahun 1965-1966 terhadap anggota dan pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI). Laporan ini berangkat dari pemeriksaan terhadap 349 orang saksi/korban, yang dimulai sejak 1 Juni 2008 sampai dengan 30 April 2012. Komnas HAM merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti laporan tersebut, dan mengusulkan kepada pemerintah untuk menyampaikan permohonan maaf  sekaligus merehabilitasi para korban yang masih hidup.

Kalangan korban umumnya menyambut gembira, karena dinilai sebagai titik terang penuntasan kasus yang telah menggantung dan menyiksa selama puluhan tahun. Banyak diantara korban hidup telah berusia lanjut, dan sebagian besar lainnya telah meninggal dunia. Sedangkan di pihak lain ada yang menunjukkan ketidaksenangannya, mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut tidak diperlukan. Wakil Ketua DPR RI dan salah satu ketua Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut akan membuka luka dan dendam masa lalu. “Lebih baik kita melihat ke depan,” katanya.

Sastrawan besar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, mengatakan bahwa Peristiwa 1965-1966 merupakan tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Namun di antara banyak pakar Indonesia baru sedikit yang coba menelaah kasus ini dengan sudut pandang berbeda dari yang diajarkan sejarawan orde baru. Dampaknya adalah, meski mengetahui dan mengakui fakta kejahatan-kejahatan di tahun 1965-1966, mayoritas masyarakat masih berada dalam kabut ketidakpahamantentang duduk persoalan, hubungan sebab akibat, dan latar belakang situasinya. Bahkan sebagian masih menganggap bahwa segala kekejian yang timbul merupakan akibat dari (atau sekedar pembalasan atas) kekejian PKI sendiri. Suatu logika tidak adil yang terus dipertahankan.

Merupakan paradoks, bahwa anggapan demikian tidak berlaku di luar Indonesia khususnya di negeri-negeri yang tradisi ilmiahnya maju. Sekedar sebagai satu contoh kecil, dalam perjumpaan dengan seorang rekan dari Uppsala, Swedia, saya coba menuturkan sisi kelam sejarah Indonesia ini kepadanya. Belum separuh jalan bertutur,rekan ini telah memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa ia dan hampir semua orang di Swedia mengetahui peristiwa tersebut. Ia mengerti bahwa kejadian tersebut melibatkan Amerika Serikat (AS) yang mengirimkan daftar ribuan orang komunis untuk dihabisi. Rekan ini pun paham bahwa pasca dihabisinya kaum komunis, kaum Sukarnois, dan dikudetanya Bung Karno dari tampuk kekuasaan, modal asing leluasa masuk dan mengeksploitasi bumi Indonesia beserta manusia-manusianya. Kejadian yang berlangsung hingga kini.

Rekan dari Upsalla ini hanya satu di antara banyak orang-orang asing lain yang memahami sejarah Indonesia secara lebih baik dibanding mayoritas orang Indonesia sendiri. Hal ini dapat dipahami bilamana kita menilik jumlah kajian terhadap peristiwa ini di luar negeri yang jauh lebih banyak dibandingkan di negeri sendiri. Mengapa demikian? Represi dan larangan-larangan di masa lalu (orba), trauma dan beban sejarah, mungkin bisa disebutkan sebagai faktor penyebab. Meski menjadi pengetahuan umum, sejarah ini masih dianggap sebagai aib yang tabu untuk dibicarakan.

Kejadian tersebut telah melibatkan hampir seluruh bangsa Indonesia, baik sebagai pihak pelaku maupun sebagai korban. Banyak dari pihak korban atau keluarganya enggan bercerita karena takut dan trauma. Sementara dari pihak pelaku atau yang secara pribadi maupun politik punya keterkaitan dengan pelakuenggan mengungkapkarena mungkin akan membawa konsekuensi negatif terhadap diri dan kelompoknya.

Sejak angin reformasi bertiup dan menumbangkan diktator Suharto, dan keterbukaaan informasi berhembus kencang, sejarah peristiwa 1965-1966 perlahan mulai terkuak. Bukan di bangku sekolah, melainkan dari sumber-sumber di luarnya. Kisah-kisah dari korban, saksi, bahkan para pelaku sendiri, meluap ke hadapan publik sebagai rahasia umumtanpa ada yang mampu membendung. Suka atau tidak suka, masalah ini terus terbongkar, seperti pantai rentan abrasi yang terus digerus ombaksamudera,sehingga kerangka-kerangka yang ditimbun kebohongan akhirnya mengapung ke lautan. Tidak seorangpun dapat membantah adanya tragedi besar, pembantain jutaan orang, pemenjaraan, pemerkosaan, penyiksaan, dll.,menyusul peristiwa penculikan dan pembunuhan tujuh perwira Angkatan Darat (Peristiwa G30S).

Dengan keadaan demikian, temuan dan rekomendasi Komnas HAM ‘hanyalah’ stempel (formalisasi) dari lembaga negara terhadap keberadaan fakta-fakta yang sudah menjadi pengetahuan umum tersebut. Berangkat dari pengalaman rekomendasi Komnas HAM terhadap kasus-kasus lain sebelumnya, kita tidak perlu berharap berlebih kepada pemerintahan sekarang.

Lantas, apa arti penting dari formalisasi tersebut? Dalam hemat saya, formalisasi tersebut dapat menjadi pintu bagi terkuaknya sejarah bangsa yang sebenarnya, tidak hanya di kalangan terbatas tapi meluas dan terus menerus diterangkan dari generasi ke generasi. Dengan mengetahui sejarah bangsanya maka generasi sekarang dan generasi baru nanti akan: pertama, memahami situasi-situasi yang ada sekarang sebagai warisan dari sejarah masa lalu; dan kedua, berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan para pendahulu.

Bukankah sejarah selalu menjadi pelajaran untuk kita bersikap hari ini dan memandang masa depan? Bila bangsa ini hanya diminta melihat ke depan seperti ujaran Priyo, lalu apa gunanya mata pelajaran sejarah di sekolah dan kampus-kampus?Bila kita berkeras pada kekerdilan dan kepicikan, tidak berbesar hati mengakui kesalahan di masa lalu dan mengkoreksinya, memilih terus berbohong pada diri sendiri dan generasi-generasi penerus bangsa, maka bangsa ini tidak akan maju sejengkal pun dalam membangun karakternya.

Mendudukkan persoalan masa lalu sebagai pelajaran adalah pilihan paling bijak, tanpa harus meninggalkan persoalan kekinian (imperialisme/neoliberalisme), yang mesti dihadapi bersama. Pengakuan atas kesalahan masa lalu, menghukum yang bersalah,dan rehabilitasi atas para korban jangan dilihat sebagai hambatan untuk kerja bersama menghadapi imperialisme/neoliberalisme, melainkan justru sebagai kekuatan; bahwa bangsa ini dapat belajar dan mampu bersatumenghadapi intervensi kelewat batas dari kekuatan asing yang senantiasa ingin memecah-belah dan merongrong kedaulatan nasional.

Dominggus Oktavianus, Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • perjuangan masih sangat berat dan sangat panjang,atas nama rakyat dan keadilan,kami memohon bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa,berikanlah secercah harapan bagi terbukanya keadilan dan terangkatnya derajat rakyat Indonesia dalam sejarah peradaban manusia..

  • Dominggus

    Ada banyak kekurangan dalam tulisan ini, salah satu yang cukup fatal adalah tanpa sengaja luput menyebut nama dan peran Gus Dur di antara banyak nama lainnya yang memberi contoh baik. Untuk itu saya mohon maaf. (Dominggus)

  • soerjo bawono

    Baik pelaku maupun korban adalah para pihak yang ditunggangi oleh kepentingan kapitalis yang di opereteri oleh soeharto dengan cara adu domba menggunakan tangan umat beragama untuk membunuh saudaranya sendiri atas penyesatan komonisme itu tidak bertuhan. Dan sejarah sudah menghukumnya dengan kejatuhan soeharto antara lain dilakukan oleh para oportunis beragama.

  • robertus pareira

    kebenaran itu,ibarat cahaya,sekalipun setitik tinta,kegelapan tak mampuh menutupinya……

  • Irfan

    Sayang ya orng2 Komnas Ham tdk pernah membaca BAP pengakuan Sa Adi Abdullah, Kemek, Robert Sunarso Bambang Soemitro & Soetoyo mrk itu para tokoh PKI Kalbar. Bagaimana program maupun rencana PKI melenyapkan perwira2 TNI AD yg tdk mendukung konfrontasi trhdp Malaysia apa lg mendukung PKI. Itu BAP blum lg fakta yg nyata bagaimana jayanya para perwira TNI AD POLRI & AU yg mendukung PKI mrk hidup mewah prilaku sewenang wnang Kota Pontianak bagaikan milik mrk blm lg bringasnya Pemuda Rakyat. Jika saja orng Komnas HAM pernah membaca BAP dan menyaksikan khidupan di th 1964-1965, mungkin mrk berkata ya udalah…..

  • Irfan

    PENGAKUAN KEMEK SKRETARIS CC PKI KALBAR
    Kegagalan Madiun th 1948 mka PKI menempatkan para Kader yg kesehariannya sbg tukang kebun pesuruh tukang buat kopi. Mrk itu di didik hrs pintar bicara pintar brkelit. Tuk menghilangkan jejak, mrk hrs gnti nama ganti agama ganti profesi ganti hobby.
    KENAPA JENDRAL2 DIBUNUH & KNP PARA PERWIRA YG MEMBAIKOT KONFRONTASI AKAN DIMUSNAKAN. Krn PKI mrasa kecewa Jendral2 itu slalu menghalangi rencana program PKI al : Mrk para Jendral2 itu menentang dibentuknya Angkatan ke V. PKI mendpat bantuan 100 rb pucuk sejata AK 47 dr RRC tp bantuan senjata itu diambil spihak olh TNI AD slanjutnya PKI hnya dibrikan senjata LE. Para Jendral itu membuat ide mengusulkan Bung Karno menjadi Presiden seumur hidup dgn tujuan menghindari Pemilu. Disitulah kecolongan PKI ats trik Politik TNI AD. Jika diadakn Pemilu 1960 dpt dipastikan PKI menang olh krn hampir smua unsur sdh dikuasai PKI.
    KESIMPULAN : Doktrin Komunis slalu cundrung menciptakan kehidupan manusia ke dlm kontradiksi dgn modus adu domba ciptakan fitnah pura2 mnolong tujuannya menjerat. Ganti Agama tdk ada maslah olh krn bagi mrk mslh Agama itu no.17 yg didasari bhw pengikut komunis tdk boleh ada loyalitas ganda mkanya orng2 NU trmasuk sbg penghambat program PKI.

  • Dominggus

    Sedikit menanggapi: Terima kasih untuk komentarnya. Tapi yang menjadi tekanan dari rekomendasi Komnas HAM adalah persoalan keterlibatan negara (instrumen dan aparatusnya) dalam pembunuhan, pemenjaraan, perampasan harta benda, perbudakan, kerja paksa, dsb.

    Soal fakta-fakta sebelum peristiwa G30S yang anda ceritakan; silahkan dipublikasikan dengan dilengkapi bukti-bukti sehingga menjadi pelajaran buat semua.

  • Marilah kita tinjau kembali sejarah kelam yang menjadi trauma nasional ini dengan membentuk Komisi Rekonsiliasi Nasional seperti yang dibentuk Presiden Nelson Mandela di Afrika Selatan dan Presiden Kim Dae Jung di Korea Selatan sehingga kita bisa melangkah maju kedepan tanpa beban sejarah hitam yang menjadi penghalang dan tabu nasional yang kontra produktif, tetapi komisi ini tidak hanya merehabilisir korban dari PKI tetapi juga rehabilitasi terhadap patriot Indonesia lainnya seperti Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo dan Kahar Muzakar yang mempunyai sumbangan yang tidak kecil didalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kedaulatan NKRI di Surabaya dari serangan kolonialisme pada tanggal 10 Nopember 1945. Kita harus meniru kebijakan Presiden Abraham Lincoln seusai kemengan tentara Federal/Unionist atas tentara Konfederasi Negara Bagian Selatan dalam Perang Sipil/ Perang Saudara di Amerika Serikat dengan kata kata sederhana ” sudahlah pulanglah kalian dan bangun kembali negara ini ” ( just go home and rebuild your country) Lincoln tidak memerintahkan penangkapan Presiden Konfederasi Jefferson Davis dan Jenderal Robert E. Lee untuk diadili dan digantung di alun alun kota Washington DC, seperti nasib yang dialami Kartosuwirjo, Kahar Muzakar, Tan Malaka, Dipa Nusantara Aidit dan patriot lainnya sehingga kebenaran sejarah tidak ikut mati bersama dengan kematian mereka.