Membongkar Tabu Sejarah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dalam laporannya tertanggal 23 Juli 2012, mengungkapkan kebenaran dugaan terjadinya pelanggaran HAM (kategori) berat pada tahun 1965-1966 terhadap anggota dan pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI). Laporan ini berangkat dari pemeriksaan terhadap 349 orang saksi/korban, yang dimulai sejak 1 Juni 2008 sampai dengan 30 April 2012. Komnas HAM merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti laporan tersebut, dan mengusulkan kepada pemerintah untuk menyampaikan permohonan maaf  sekaligus merehabilitasi para korban yang masih hidup.

Kalangan korban umumnya menyambut gembira, karena dinilai sebagai titik terang penuntasan kasus yang telah menggantung dan menyiksa selama puluhan tahun. Banyak diantara korban hidup telah berusia lanjut, dan sebagian besar lainnya telah meninggal dunia. Sedangkan di pihak lain ada yang menunjukkan ketidaksenangannya, mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut tidak diperlukan. Wakil Ketua DPR RI dan salah satu ketua Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut akan membuka luka dan dendam masa lalu. “Lebih baik kita melihat ke depan,” katanya.

Sastrawan besar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, mengatakan bahwa Peristiwa 1965-1966 merupakan tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Namun di antara banyak pakar Indonesia baru sedikit yang coba menelaah kasus ini dengan sudut pandang berbeda dari yang diajarkan sejarawan orde baru. Dampaknya adalah, meski mengetahui dan mengakui fakta kejahatan-kejahatan di tahun 1965-1966, mayoritas masyarakat masih berada dalam kabut ketidakpahamantentang duduk persoalan, hubungan sebab akibat, dan latar belakang situasinya. Bahkan sebagian masih menganggap bahwa segala kekejian yang timbul merupakan akibat dari (atau sekedar pembalasan atas) kekejian PKI sendiri. Suatu logika tidak adil yang terus dipertahankan.

Merupakan paradoks, bahwa anggapan demikian tidak berlaku di luar Indonesia khususnya di negeri-negeri yang tradisi ilmiahnya maju. Sekedar sebagai satu contoh kecil, dalam perjumpaan dengan seorang rekan dari Uppsala, Swedia, saya coba menuturkan sisi kelam sejarah Indonesia ini kepadanya. Belum separuh jalan bertutur,rekan ini telah memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa ia dan hampir semua orang di Swedia mengetahui peristiwa tersebut. Ia mengerti bahwa kejadian tersebut melibatkan Amerika Serikat (AS) yang mengirimkan daftar ribuan orang komunis untuk dihabisi. Rekan ini pun paham bahwa pasca dihabisinya kaum komunis, kaum Sukarnois, dan dikudetanya Bung Karno dari tampuk kekuasaan, modal asing leluasa masuk dan mengeksploitasi bumi Indonesia beserta manusia-manusianya. Kejadian yang berlangsung hingga kini.

Rekan dari Upsalla ini hanya satu di antara banyak orang-orang asing lain yang memahami sejarah Indonesia secara lebih baik dibanding mayoritas orang Indonesia sendiri. Hal ini dapat dipahami bilamana kita menilik jumlah kajian terhadap peristiwa ini di luar negeri yang jauh lebih banyak dibandingkan di negeri sendiri. Mengapa demikian? Represi dan larangan-larangan di masa lalu (orba), trauma dan beban sejarah, mungkin bisa disebutkan sebagai faktor penyebab. Meski menjadi pengetahuan umum, sejarah ini masih dianggap sebagai aib yang tabu untuk dibicarakan.

Kejadian tersebut telah melibatkan hampir seluruh bangsa Indonesia, baik sebagai pihak pelaku maupun sebagai korban. Banyak dari pihak korban atau keluarganya enggan bercerita karena takut dan trauma. Sementara dari pihak pelaku atau yang secara pribadi maupun politik punya keterkaitan dengan pelakuenggan mengungkapkarena mungkin akan membawa konsekuensi negatif terhadap diri dan kelompoknya.

Sejak angin reformasi bertiup dan menumbangkan diktator Suharto, dan keterbukaaan informasi berhembus kencang, sejarah peristiwa 1965-1966 perlahan mulai terkuak. Bukan di bangku sekolah, melainkan dari sumber-sumber di luarnya. Kisah-kisah dari korban, saksi, bahkan para pelaku sendiri, meluap ke hadapan publik sebagai rahasia umumtanpa ada yang mampu membendung. Suka atau tidak suka, masalah ini terus terbongkar, seperti pantai rentan abrasi yang terus digerus ombaksamudera,sehingga kerangka-kerangka yang ditimbun kebohongan akhirnya mengapung ke lautan. Tidak seorangpun dapat membantah adanya tragedi besar, pembantain jutaan orang, pemenjaraan, pemerkosaan, penyiksaan, dll.,menyusul peristiwa penculikan dan pembunuhan tujuh perwira Angkatan Darat (Peristiwa G30S).

Dengan keadaan demikian, temuan dan rekomendasi Komnas HAM ‘hanyalah’ stempel (formalisasi) dari lembaga negara terhadap keberadaan fakta-fakta yang sudah menjadi pengetahuan umum tersebut. Berangkat dari pengalaman rekomendasi Komnas HAM terhadap kasus-kasus lain sebelumnya, kita tidak perlu berharap berlebih kepada pemerintahan sekarang.

Lantas, apa arti penting dari formalisasi tersebut? Dalam hemat saya, formalisasi tersebut dapat menjadi pintu bagi terkuaknya sejarah bangsa yang sebenarnya, tidak hanya di kalangan terbatas tapi meluas dan terus menerus diterangkan dari generasi ke generasi. Dengan mengetahui sejarah bangsanya maka generasi sekarang dan generasi baru nanti akan: pertama, memahami situasi-situasi yang ada sekarang sebagai warisan dari sejarah masa lalu; dan kedua, berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan para pendahulu.

Bukankah sejarah selalu menjadi pelajaran untuk kita bersikap hari ini dan memandang masa depan? Bila bangsa ini hanya diminta melihat ke depan seperti ujaran Priyo, lalu apa gunanya mata pelajaran sejarah di sekolah dan kampus-kampus?Bila kita berkeras pada kekerdilan dan kepicikan, tidak berbesar hati mengakui kesalahan di masa lalu dan mengkoreksinya, memilih terus berbohong pada diri sendiri dan generasi-generasi penerus bangsa, maka bangsa ini tidak akan maju sejengkal pun dalam membangun karakternya.

Mendudukkan persoalan masa lalu sebagai pelajaran adalah pilihan paling bijak, tanpa harus meninggalkan persoalan kekinian (imperialisme/neoliberalisme), yang mesti dihadapi bersama. Pengakuan atas kesalahan masa lalu, menghukum yang bersalah,dan rehabilitasi atas para korban jangan dilihat sebagai hambatan untuk kerja bersama menghadapi imperialisme/neoliberalisme, melainkan justru sebagai kekuatan; bahwa bangsa ini dapat belajar dan mampu bersatumenghadapi intervensi kelewat batas dari kekuatan asing yang senantiasa ingin memecah-belah dan merongrong kedaulatan nasional.

Dominggus Oktavianus, Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut