Membicarakan Presidensialisme Yang Efektif

Jika mengacu kepada UUD 1945, Indonesia seharusnya konsisten menganut sistim presidensialisme. Sistem itu diharapkan dapat membentuk pemerintahan yang stabil dan efektif.

Paska orde baru, ada kecenderungan mengkombinasikan antara presidensialisme dan sistim multi-partai. Dalam prosesnya, model itu tidak menjamin pemerintahan menjadi efektif dan sistem kepartaian menjadi kuat.

Akhirnya, muncullah ide untuk penyederhanaan parpol. Awalnya dilakukan dengan memberlakukan electoral threshold. Akan tetapi, hal itu juga tidak berhasil menciptakan sistim multi-partai yang sederhana. Sekarang beralih ke sistim parliamentary threshold. Inipun belum memperbaiki sistim kepartaian.

Menurut pengamat sistem kepartaian dan pemilu, Dr. Pipit Kartawidjaja, sistem multi partai yang sederhana tidak menjamin lahirnya presidensialisme yang efektif. Ia mencontohkan pengalaman sejumlah negara di Amerika Latin.

Di Uruguay, misalnya, dari tahun 1942 hingga 1973 menganut multi-partai sederhana, dengan dua partai yang sangat dominan: Colorado dan Partido nasional. Akan tetapi, di dalam tubuh kedua parpol itu ada sayap-sayap politik yang beragam.

“Pertikaiannya justru terjadi ditubuh parpol itu. Antara lain yang diributkan adalah soal porsi menteri dari masing-masing sayap politik,” kata Pipiet. Sistim multi-partai sederhana ala Uruguay berujung pada “kudeta militer”.

Untuk membuat multi-partai sederhana dan sekaligus pemerintahan yang kuat, tanpa mengubah UU pemilu legislatif, Pipit mengajukan sejumlah jalan. Pertama, memberdayakan bikameralisme, yakni dengan memperkuat peranan DPD sebagai perancang dan perestu UU.

Kedua, pemilu legislatif nasional harus terpisah dengan daerah. Dalam konteks itu, parpol lokal harus diakui, bahkan boleh ikut bertarung di pemilu nasional asalkan, misalnya, memenuhi syarat sekian persen menguasai DPRD.

Ketiga, mengerem nafsu pendirian parpol dengan membolehkan calon independen Presiden. Sebab, kata Pipit, selama ini banyak tokoh mendirikan parpol sekedar untuk mencari kuda tunggangan untuk pilpres.

Keempat, keserentakan penyelenggaran pemilu legislatif dan pemilu presiden. Artinya, ada kesamaan waktu penyelenggaraan dan kertas suara.

Kelima, membolehkan parpol untuk bergabung atau fusi. Di sini, gabungan parpol boleh menyebut nama-nama parpol yang bergabung.

Keenam, menciptakan multi-kepartaian sederhana di dalam DPR, yakni dengan memperketat syarat pembentukan fraksi, disiplin fraksi, dan pembentukan komisi DPR setara jumlah kementerian.

Ketujuh, mengutak-atik hubungan eksekutif dengan parlemen. Umpamanya, ketua Setgab (koalisi) diangkat sebagai kepala pemerintahan untuk mengurusi koalisi.

Kedelapan, memperkuat kekuasaan eksekutif: Presiden dipersenjatai hak veto dan kewenangan menetapkan lamanya pembahasan RUU.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • ‘Amandemen’ UUD 1945 ‘merusak’ jiwa (roh) dan semangat Revolusi 17 Agustus 1945, karena mengganti esensinya.

    Amandemen tidak boleh merombak jiwa (roh)dan semangat anti-penjajahan, anti-penindasan, dan anti-pemerasan.

    Berlakukan kembali UUD 1945 yang asli yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah itu, dapat dilakukan amandemen -dalam makna memperbaiki-, bukan merombak total.

  • Gink

    Tp begini Bung Hinu, memang bagus utk kembalike UUD 1945 asli, namun ada yg diperlu diperhatikan, yakni kekuasaan presiden. di UUD 45 asli tidak dibatasi. Jika ke depan kita dpt presiden yg ‘geblek’ lg dan balik ke UUD 45 asli, langgeng lah tuh presiden sp mati berkuasa, apalagi dpt presiden yg neoliberalis bgt ga kbayang deh, yg penting pelaksanaan pasal 33 aja yg bener, itu wajah sosialistik dr UUD kita yg akan mengembalikan semua aset2 SDA yg dirampok asing dan perwujudan keadilan sosial akan terealisasi jika kita konsisten thd pasal 33 dan akan rontok semua turunan hirarki peraturan perundangan yg berbau neoliberal. UUD bkn sesuatu yg sakral spt kitab suci, spt yg dibilang di atas jika ingin sistem presidensial kuat DPD hrs difungsikan, artinya hrs diamandemen, jg kita bisa balikin lg fungsi MPR yg dikebiri oleh kaum liberal pd amandemen skrg, ke depan bisa diamanden lg dgn mengembalikan fungsi MPR yg bisa mengeluarkan TAP MPR, misal, untuk mengatur ketentuan Referendum. Kita ini menganut sistem presidensial namun prakteknya seperti parlementarian, jd bs disebut parlementarisasi presidensialisme.

    Adalah sebuah kekeliruan besar jika para elit menyamakan sist. presidensialisme kita dgn AS, tp kita lebih cenderung ke Amerika Latin. kita jg menganut demokrasi konkordans/konsensus (musyawarah utk mufakat) bkn demokrasi ala AS yaitu demokrasi persaingan, jg dlm demokrasi ala AS ini dikenal dgn winner takes all/ voting dsb, yg melahirkan tirani mayoritas, dan menegasikan minoritas. Contohnya parpipurna kenaikan harga BBM kmrn.

    Untuk itu, dalam hubungan keterkaitan dgn sistem kepartaian yg dapat menciptakan presidensialisme yg kuat, perangkat sistem pemilu ikut menentukan, dan yg paling mendekati adalah sistem pemilu proporsional daftar tertutup tetap. Salam hormat

  • Dian Puspita

    Sepengetahuan saya, Indonesia dalam pikiran founding-fathers, tidaklah berbentuk pemerintahan presidensial atau juga parlementer. Indonesia lebih disebut sebagai semi-parlementer.

    Sistem presidensial memiliki tiga kelemahan pokok kata mereka. Pertama, kelemehan dalam pengambilan keputusan. Keputusan pemerintah tidak legitimate.

    kedua, konfrontasi kekuasaan. pergulatan kepetingan pemerintah dan parlemen akan lebih sering terjadi seperti di Eropa masa itu, dicontohkan mereka.

    Ketiga, parlemen atau juga presidensial tidak cocok dengan semangat politik nasional. tipe penyelenggaraan demokrasi semacam itu, lebih sebagai alat tipe borjuis.

    Baik Hatta, dan founding-fathers lainnya, mengujat pemikiran kolot semacam itu. Gagasan Montesque, dianggapnya sbg perwakilan kekuasaan tua.

    Karenanya, jika harus kembali kepada konstitusi UUD 1945, mestinya tidak dapat mengabaikan rumusan founding fathers tersebut.

  • Dian Puspita

    Sepengetahuan saya, Indonesia dalam pikiran founding-fathers, tidaklah berbentuk pemerintahan presidensial atau juga parlementer. Indonesia lebih disebut sebagai semi-presidensial.

    Sistem presidensial memiliki tiga kelemahan pokok kata mereka. Pertama, kelemehan dalam pengambilan keputusan. Keputusan pemerintah tidak legitimate.

    kedua, konfrontasi kekuasaan. pergulatan kepetingan pemerintah dan parlemen akan lebih sering terjadi seperti di Eropa masa itu, dicontohkan mereka.

    Ketiga, parlemen atau juga presidensial tidak cocok dengan semangat politik nasional. tipe penyelenggaraan demokrasi semacam itu, lebih sebagai alat tipe borjuis.

    Baik Hatta, dan founding-fathers lainnya, menghujat pemikiran kolot semacam itu. Gagasan Montesque, dianggapnya sbg perwakilan kekuasaan tua.

    Karenanya, jika harus kembali kepada konstitusi UUD 1945, mestinya tidak dapat mengabaikan rumusan founding fathers tersebut. Negara yg akan dibentuk adalah negara kekeluargaan menurut Soepomo.