Membicarakan Presidensialisme Yang Efektif

Jika mengacu kepada UUD 1945, Indonesia seharusnya konsisten menganut sistim presidensialisme. Sistem itu diharapkan dapat membentuk pemerintahan yang stabil dan efektif.

Paska orde baru, ada kecenderungan mengkombinasikan antara presidensialisme dan sistim multi-partai. Dalam prosesnya, model itu tidak menjamin pemerintahan menjadi efektif dan sistem kepartaian menjadi kuat.

Akhirnya, muncullah ide untuk penyederhanaan parpol. Awalnya dilakukan dengan memberlakukan electoral threshold. Akan tetapi, hal itu juga tidak berhasil menciptakan sistim multi-partai yang sederhana. Sekarang beralih ke sistim parliamentary threshold. Inipun belum memperbaiki sistim kepartaian.

Menurut pengamat sistem kepartaian dan pemilu, Dr. Pipit Kartawidjaja, sistem multi partai yang sederhana tidak menjamin lahirnya presidensialisme yang efektif. Ia mencontohkan pengalaman sejumlah negara di Amerika Latin.

Di Uruguay, misalnya, dari tahun 1942 hingga 1973 menganut multi-partai sederhana, dengan dua partai yang sangat dominan: Colorado dan Partido nasional. Akan tetapi, di dalam tubuh kedua parpol itu ada sayap-sayap politik yang beragam.

“Pertikaiannya justru terjadi ditubuh parpol itu. Antara lain yang diributkan adalah soal porsi menteri dari masing-masing sayap politik,” kata Pipiet. Sistim multi-partai sederhana ala Uruguay berujung pada “kudeta militer”.

Untuk membuat multi-partai sederhana dan sekaligus pemerintahan yang kuat, tanpa mengubah UU pemilu legislatif, Pipit mengajukan sejumlah jalan. Pertama, memberdayakan bikameralisme, yakni dengan memperkuat peranan DPD sebagai perancang dan perestu UU.

Kedua, pemilu legislatif nasional harus terpisah dengan daerah. Dalam konteks itu, parpol lokal harus diakui, bahkan boleh ikut bertarung di pemilu nasional asalkan, misalnya, memenuhi syarat sekian persen menguasai DPRD.

Ketiga, mengerem nafsu pendirian parpol dengan membolehkan calon independen Presiden. Sebab, kata Pipit, selama ini banyak tokoh mendirikan parpol sekedar untuk mencari kuda tunggangan untuk pilpres.

Keempat, keserentakan penyelenggaran pemilu legislatif dan pemilu presiden. Artinya, ada kesamaan waktu penyelenggaraan dan kertas suara.

Kelima, membolehkan parpol untuk bergabung atau fusi. Di sini, gabungan parpol boleh menyebut nama-nama parpol yang bergabung.

Keenam, menciptakan multi-kepartaian sederhana di dalam DPR, yakni dengan memperketat syarat pembentukan fraksi, disiplin fraksi, dan pembentukan komisi DPR setara jumlah kementerian.

Ketujuh, mengutak-atik hubungan eksekutif dengan parlemen. Umpamanya, ketua Setgab (koalisi) diangkat sebagai kepala pemerintahan untuk mengurusi koalisi.

Kedelapan, memperkuat kekuasaan eksekutif: Presiden dipersenjatai hak veto dan kewenangan menetapkan lamanya pembahasan RUU.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut