Aliansi Serikat Buruh Dukung Judicial Review UU APBN-P 2012

Sejumlah tokoh dan organisasi sudah mengajukan uji materi dan formal terhadap UU APBN-P 2012. Mereka menganggap UU tersebut bertentangan dengan konstitusi, khususnya pasal 33 UUD 1945.

Gerakan buruh juga sangat mendukung langkah itu. Siang tadi, Kamis (5/4/2012), Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia menyatakan dukungan resmi terhadap judicial review UU APBN-P 2012.

“UU APBN-P 2012 itu merupakan tipu muslihat yang dipertontonkan DPR dan pemerintah. UU itu memberi peluang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM setiap saat,” tulis Aliansi Serikat Buruh Indonesia dalam siaran persnya.

Bagi Aliansi Serikat Buruh, UU APBN-P 2012, khususnya pasal 7 ayat 6 (a) tidak mengandung kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

UU itu juga dianggap bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, Aliansi Serikat Buruh Indonesia menyatukan dukungan penuh terhadap langkah judicial review terhadap UU tersebut.

Selain mendukung judicial review UU APBN-P 2012, Aliansi Serikat Buruh Indonesia juga menyatakan dukungan atas pembentukan Komisi Pengawas Ketenagakerjaan.

Lemahnya pengawasan ketenagakerjaan dalam 10 tahun terakhir menjadi alasan utama Aliansi Serikat Buruh mendukung komisi tersebut.

“Penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan sangat rapuh. Hal itu bukan saja merugikan kaum buruh, tetapi juga merugikan industri nasional,” tulisnya.

Aliansi Serikat Buruh berharap agar pembentukan Komisi Pengawasan Ketenagakerjaan itu melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pengusaha, kepolisian, dan kejaksaan.

Aliansi Serikat Buruh Indonesia merupakan gabungan dari SPN, KSPSI, ASPEK, SPINDO, SBSI-1992, FNPBI, dan FSP BUMN.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut