Membandingkan SBY dan Cristina Fernandez

Makin banyak yang sadar kalau kontrak tambang di Indonesia, khususnya dengan perusahaan asing, itu tidak adil. Tidak terkecuali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam rapat koordinasi di Gedung Pertamina, Selasa (7/8/2012), Presiden SBY mengatakan, banyak kontrak pertambangan di masa lalu yang tak adil dan merugikan Indonesia.

Horee, rupanya Pak Presiden sudah insyaf. Nah, kalau sudah disadari, kapan Presiden mengambil langkah penting untuk mengakhiri ketidakadilan itu. Maklum, kata orang-orang bijak, kata-kata tak ada gunanya kalau tak disertai tindakan. Beranikah Pak Presiden mengikuti langkah Evo Morales di Bolivia atau Cristina Fernandez di Argentina?

Sayang, Presiden SBY tidak menjelaskan detail langkahnya. Sejauh ini, kita hanya mendengar janji renegosiasi kontrak (kontrak karya dan PKPPB). Namun, janji itu sampai sekarang tak jelas hasilnya. Proses renegosiasi yang dikomandoi oleh Menko Perekonomian dan Menteri ESDM itu belum menampakkan hasil.

Proses renegosiasi berjalan alot. Perusahaan tambang asing memberikan tekanan balik. Berbagai alasan pun dijejalkan: mengganggu “contract sanctity” (kesucian kontrak), mengganggu iklim investasi, dan lain-lain. Pendek kata, perusahaan asing tak mau kehilangan posisi istimewa dan keuntungan yang sudah didapatkannya selama puluhan tahun di Indonesia.

Logika kapitalis adalah mencari untung. Tidak kapitalis yang mau begitu saja melepaskan keuntungannya secara sukarela. Berbagai cara pun akan dipergunakan, termasuk cara paling barbar, untuk melindungi proses akumulasi keuntungan itu. Mereka tak punya urusan dengan kedaulatan politik suatu bangsa. Mereka tak peduli dengan kemiskinan dan kerusakan ekologis yang diakibatkan perusahaannya.

Bagi kami, ini murni soal politik. Yakni: soal bagaimana menggunakan kemerdekaan politik kita untuk menegaskan kedaulatan kita di segala bidang. Termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Pilihannya: mereka mau menghormati atau tidak kedaulatan nasional kita. Apalagi, kita punya pegangan konstitusi: pasal 33 UUD 1945.

Sayang sekali, Pemerintahan SBY takut menempuh jalan “keras” ini. Seperti ditegaskan SBY sendiri, proses renegosiasi tambang ini akan dilakukan secara “baik-baik”. Inilah yang membuat proses renegosiasi berjalan alot.

Bandingkan dengan sepak-terjang Presiden Cristina Fernandez di Argentina. Argentina punya kekayaan minyak dan gas. Sayang, pada tahun 1992, perusahaan minyak negara (YPF) diprivatisasi. Sahamnya dikuasai perusahaan minyak Spanyol, Repsol. Ini membawa ironi bagi Argentina: negara penghasil migas itu dipaksa mengimpor BBM dari luar negeri. APBN Argentina pun defisit hingga 3 milyar dolar AS.

Christina Fernandez tak berkomentar banyak. Ia juga tak beracting banyak di layar kaca seperti yang dilakukan Presiden SBY. Begitu mengetahui negaranya dirugikan, maka ia segera mengeluarkan dekrit untuk menasionalisasi ulang perusahaan YPF.

Repsol, yang dibelakangnya berdiri negeri-negeri imperialis dan organisasi perdagangan dunia, langsung melakukan perlawanan. Korporasi Migas Spanyol itu mengancam akan memperkarakan Argentina. Komisi Eropa dan lembaga-lembaga imperialis lain mengutuki Argentina sebagai “perampok”.

Di dalam negeri, Cristina Fernandez juga mendapat kritikan dari segelintir orang: ekonom dan politisi sayap kanan. Tapi, ia didukung oleh 90% rakyat Argentina. Argentina juga didukung oleh negara-negara Amerika Latin. Itulah modal politik Cristina Fernandez memulihkan kedaulatan negerinya. Repsol dan antek-anteknya tidak bisa berkutik.

Tudingan bahwa tindakan radikal semacam nasionalisasi akan membuat “perusahaan asing kabur ke luar negeri” juga tidak terbukti. Dalam kasus Venezuela, misalnya, kendati pemerintah mengambil langkah nasionalisasi, tetapi sejumlah perusahaan asing lainnya tetap bertahan. Bahkan, pasca nasionalisasi, perusahaan minyak asal Tiongkok dan Rusia berlomba-lomba untuk bermitra dengan perusahaan minyak negara Venezuela.

Nah, bagaimana dengan Pak SBY? Rasa-rasanya SBY tak bisa melakukan langkah seberani Cristina Fernandez maupun Hugo Chavez. Maklum, pemerintahan SBY sangat patuh pada tuntutan kapital asing. Rezim ini juga sering menempatkan dirinya sebagai “anak emas” imperialisme AS.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut