Meluasnya Ketidakpuasan Rakyat

Apakah anda puas dengan kinerja pemerintahan sekarang ini? Jangan-jangan anda termasuk dari kelompok sosial yang ditengarai mengalami ketidakpercayaan atau ketidakpuasan rakyat (social distrust).

Soal meluasnya fenomena social distrust, yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), merupakan salah satu kesimpulan pembicaraan antara Badan Intelijen Negara (BIN) dan Komisi I DPR.

Dalam pertemuan itu, BIN dan DPR mencatat setidaknya ada lima hal terkait potensi gangguan keamanan kedepan:

Pertama, gejala amuk massa yang makin meluas, baik berdasarkan geografi eskalasinya maupun dari mobilisasi massanya.

Kedua, meningkatnya social distrust (ketidakpercayaan sosial) terhadap lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

Ketiga, meningkatnya gejolak politik mendekati pemilu 2014. Keempat, fenomena masyarakat yang kian permisif terhadap aksi kekerasan.

Kelima, efektivitas pemerintah dalam menangani berbagai problem masyarakat sangat lamban.

Fenomena social distrust bukan temuan baru. Ini sudah nampak oleh berbagai aksi protes yang digelar massa rakyat di berbagai daerah. Hal ini juga nampak pada angka-angka persentase yang ditemukan lembaga survei.

Lembaga Survey Indonesia (LSI), yang berkali-kali menggelar survei mengenai popularitas rejim berkuasa, menemukan fakta bahwa popularitas presiden SBY sudah jatuh di bawah 50%. Bahkan, di wilayah perkotaan, dengan tingkat kemampuan mengakses informasinya yang lebih cepat, popularitas SBY hanya 38,9 persen.

Ketidakpuasan ini dipicu oleh beberapa hal: rakyat tidak melihat perubahan, atau sedikitpun perbaikan, semasa pemerintahan SBY ini. Apa yang dijanjikan oleh SBY semasa kampanye, juga yang diomongkannya setiap hari di televisi, sangat bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.

Presiden sibuk membangun popularitas melalui pencitraan, tetapi kehilangan kontak dengan realitas: kenyataan-kenyataan hidup masyarakat. Sementara Presiden berkhotbah di televisi tentang kemajuan ekonomi, di luar sana rakyat diperhadapkan situasi ekonomi yang sungguh sulit: kemiskinan, PHK massal, tidak ada lapangan pekerjaan, harga-harga kebutuhan hidup terus meroket, dan lain-lain.

Rakyat juga menemukan banyak ketidakadilan: para koruptor yang mencuri uang negara hingga trilyunan tidak tersentuh proses hukum, sedangkan rakyat yang mencuri beberapa tandang pisang langsung diproses dan dijatuhi hukuman berat.

Sementara itu, hampir semua sumber-sumber kemakmuran berpindah ke tangan segelintir pemilik modal, khususnya modal asing. Di berbagai daerah, proses itu ditandai dengan meningkatnya perampasan sumber daya dan tanah untuk kepentingan perluasan kapital.

Akibatnya, muncul konflik agraria di berbagai daerah. Dalam kasus itu, negara dan aparatusnya jelas memihak pemilik modal. Dengan mengabaikan konstitusi, pemerintah mengirimkan aparatus kekerasan guna mengusir rakyat dari lahan dan pemukimannya. Terjadilah kasus seperti di Mesuji (Lampung), Bima (NTB), dan Rokan Hulu (Riau).

Akan tetapi, ketidakpuasan rakyat ini tidak hanya mengarah kepada presiden SBY, tetapi juga kepada lembaga negara yang lain: DPR dan penegak hukum. Di sejumlah daerah, ketidakpuasan itu dilampiaskan dengan pembakaran simbol-simbol lembaga negara yang dimaksud.

Hampir semua lembaga itu tidak ada yang berfungsi melayani rakyat. Lembaga-lembaga itu, semisal DPR, sangat sibuk membicarakan agenda perutnya masing-masing: membangun kemewahan dengan menghambur-hamburkan uang rakyat.

Sementara sang Presiden sibuk menjadi aktor dalam “demokrasi panggung”, sebagian besar aparatusnya mengambil ‘pekerjaan sambilan’: pencoleng uang negara, mafia kasus-kasus besar, pengobral sumber daya, becking pengusaha, dan lain-lain.

Kita berharap agar kesimpulan BIN dan DPR ini tidak berakhir sebagai bahan press release. Kita juga berharap agar berbagai pembacaan mengenai ekspresi ketidakpuasan itu tidak sekedar menjadi bahan diskusi dan seminar; ujung-ujungnya keluar dalam bentuk ‘indeks ketidakpuasan rakyat’.

Dengan kesimpulan ini, BIN dan DPR segere merekomendasikan pendekatan persuasif terhadap berbagai persoalan rakyat. Sebab, kemunculan berbagai protes rakyat itu diakibatkan oleh kesalahan pemerintah sendiri.

Kita berharap agar kesimpulan untuk memikirkan secara serius dan mendalam kondisi bangsa kita saat ini. Rejim SBY tentu akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan: mau mempertahankan gaya berpolitik saat ini atau gaya berpolitik merakyat; mempertahankan sistim ekonomi-politik sekarang atau kembali kepada jalan ekonomi-politik yang sudah digariskan pendiri bangsa (founding father).

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut