Lagi, Brimob Tembak Enam Petani Di Rokan Hulu

ROKAN HULU (BO): Kesatuan Brigade Mobil (Brimob), kesatuan khusus di tubuh Polri, dikabarkan telah menembak 6 orang petani. Kejadian miris itu terjadi di Batang Kumuh, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau, Kamis (2/2/2012).

“Siang tadi, sekitar pukul 11.00 WIB, ketika warga sedang bekerja di lahan masing-masing, tiba-tiba pihak PT Mazuma Agro Indonesia (MAI) datang membawa alat berat,” kata Nasir Sihotang, seorang warga yang mengaku melihat kejadian itu.

Saat itu, kata Nasir, warga berusaha menghalangi pihak perusahan. Pertengkaran hebat diantara kedua pihak pun terjadi.

Pada saat bersamaan, ratusan warga lainnya yang mengetahui kejadian ini segera berdatangan ke lokasi. Mereka meminta agar pihak PT. MAI segera menarik mundur semua alat beratnya.

Pada saat  pertengkaran itu, 10-an anggota Brimob bersenjata lengkap juga berada di sekitar lokasi. “Mereka sepertinya dipakai oleh perusahaan untuk pengamanan,” kata Nasir.

Ketika pertengkaran memuncak, anggota Brimob ini melepaskan tembakan secara membabi buta ke arah warga. Nasir, yang mengaku melihat kejadian itu, memastikan tidak ada tembakan peringatan.

“Mereka (Brimob) langsung menembak membabi buta ke arah warga. Warga pun berlarian untuk menyelamatkan diri,” ungkap Nasir.

Dalam kejadian tersebut, enam orang warga dilaporkan terkena tembakan, yaitu: Osmar Sihombing (30), Franky Dolok Saribu (30), Nomos Sihombing (34), Johanes Sitorus (35), Ranto Sirait (27), dan Joni Sihotang (58). Seluruh korban sudah dilarikan ke RSUD setempat.

Korban terakhir, yaitu Joni Sihotang, ditemukan warga dalam kondisi terluka di tengah semak-semak. Saat kejadian, Joni berusaha berlari dan bersembunyi di dalam semak-semak yang tak jauh dari lokasi.

Menurut Nasir, konflik warga versus PT. MAI sudah terjadi sejak tahun 1998. Pihak PT. MAI mengklaim lahan seluas 5.508 ha itu sebagai haknya. Konon, PT. MAI tidak mengantongi Hak Guna Usaha.

Perusahaan sawit ini hanya mengantongi ijin prinsip dari Bupati Mandailing Natal. Namun, anehnya, lokasi yang diklaim perusahaan justru berada di daerah provinsi Riau.

Pihak PT. MAI ngotot menganggap lahan tersebut masuk dalam area provinsi Sumut. Namun, jika dilihat secara faktual di peta, lokasi yang dimaksud berada di wilayah provinsi Riau.

Kasus agrarian ini sudah pernah masuk pengadilan. Dalam proses itu, Pengadilan Negeri memenangkan klaim masyarakat. Namun, pihak pengusaha menolak untuk mengakui fakta tersebut.

Pihak perusahaan justru bertindak di luar batas. Mereka membakar rumah-rumah warga untuk memaksa mereka keluar dari lahan.

Untuk diketahui, kasus konflik agraria ini masih berproses di Mahkamah Agung (MA). Warga sendiri sedang menunggu keputusan dari MA.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • hardodi

    tindak refresi yang di lakukan oleh aprat,sangat keparat dan perlu maraknya perlawanan.hal ini menunjukan ketidakan berpihakan pemerintah terhadap rakyat indonesia,sangat di sayangkan ketika negara yang menganut DEMOKRASI justru meniadakan nilai-nilai demokrasi.hal yang harus d lakuka tidak lainn dan tidak bukan hanya untuk melawan imprealisme dan mewujudkan pasal 33.