Melorotnya Pamor SBY dan Krisis Model Neoliberal

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menerbitkan hasil survei baru terkait kepemimpinan pemerintahan SBY-Budiono. Dalam penelitian terbaru itu, LSI menyimpulkan bahwa mayoritas rakyat mengaku tidak puas dengan pemerintahan SBY-Budiono.

Kesimpulan LSI memang sudah benar. Dari segi objektifitas, survei itu hanya mengulang atau mungkin menegaskan apa yang sudah lama disampaikan kalangan oposan. Artinya, kendati kesimpulan survei itu bukan sesuatu yang baru, tetapi kehadirannya telah memperkuat rasionalsiasi untuk menganggap SBY-Budiono sudah gagal.

Dari segi indikator, LSI memang masih mempergunakan kategori-kategori yang kasuistik, semisal kasus korupsi dan perlindungan keberagaman, yang sering dianggap kurang bersentuhan langsung dengan persoalan pokok rakyat. Itupun rakyat sudah menyatakan ketidakpuasan yang luar biasa.

Ini sangat menarik, dan tentu bukan kebetulan, bahwa pemerintahan yang mengklaim dirinya paling bersih, berkomitmen untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu, justru disandera berbagai kasus korupsi dan kejahatan politik: kasus Nazaruddin, kasus Andi Nurpati, dan sebagainya.

Sebelumnya, SBY sudah dianggap gagal mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan kebutuhan dasar rakyat lainnya. Kegagalan itu bersumber dari pilihan SBY untuk menggunakan model neoliberal selama dua periode pemerintahannya. Model neoliberal itu telah menghasilkan kerusakan sangat parah: telah meroketkan kemiskinan, menciptakan ketidakadilan sosial, penghancuran lingkungan, menghancurkan industri nasional, dan membuat kekayaan alam terkuras oleh asing.

Dengan demikian,  yang terjadi bukan hanya krisis pemerintahan SBY-Budiono, tetapi juga krisis terhadap model neoliberal. Ini bukan hanya sebatas merosotnya pamor pemerintahan SBY-Budiono, tetapi sekaligus ekspresi luas ketidaksukaan rakyat terhadap model neoliberal.

Muncul pertanyaan: Jika krisis yang terjadi sudah sampai kepada ketidakpuasan terhadap proyek neoliberal, kenapa belum terlihat tanda-tanda akan terjungkalnya sistim neoliberal itu sendiri.  Kenapa sebuah pemerintahan yang sudah tidak begitu menarik bagi mayoritas rakyat masih bisa bertahan dan terus memerintah?

Baiklah, kami akan berusaha menjawabnya sesuai kemampuan. Pertama, kendati rejim neoliberal sudah mengalami krisis legitimasi, tetapi perangkat-perangkat hegemoninya masih terus bekerja. Pengorganisasian ide-ide dominan masih terus bekerja di tengah-tengah rakyat, khususnya melalui media massa dan perangkat kebudayaan (konsumtifisme, individualism, dan lain-lain).

Media bekerja untuk menaklukkan kesadaran rakyat, mengubah rakyat menjadi atom-atom yang terpisah satu sama lain, dan menjadikan rakyat bak gembala domba yang bisa diarahkan kemana-saja. Media juga sukses mengalihkan kesadaran rakyat, dengan memanipulasi realitas, sehingga seolah-olah tidak ada penindasan imperialis melainkan kasus-kasus parsial.

Kedua, kalangan oposisi belum mengajukan sebuah proposal alternatif sebagai pengganti model neoliberal yang gagal itu. Proposal alternatif ini merupakan kesepakatan umum seluruh kalangan pergerakan, sekaligus menjadi solusi konkret terhadap persoalan nasional dan seluruh rakyat sekarang ini.

Karena faktor itulah—mungkin ada faktor tambahan—yang menyebabkan negara neoliberal masih punya kesempatan untuk melakukan rekonstruksi hegemoni. Meski begitu, konsolidasi hegemonik ini bukan tidak punya batas, tetapi hanya menunggu waktu untuk mengalami krisis  dan kemudian runtuh. Tetapi kita tidak bisa menunggu, sebab, sebagaimana dikatakan Soong Ching-Ling, ‘rakyat memang sabar, tetapi perut tak dapat menunggu lama.’

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut