Bolivia Akan Sahkan UU Untuk Jamin Ketahanan Pangan

Jika tidak ada halangan, pemerintahan revolusioner di Bolivia akan segera mengesahkan sebuah Undang-Undang baru yang menjamin  ketahanan pangan untuk rakyat dan melindungi lingkungan.

Rancangan UU itu sudah diserahkan pemerintah kepada parlemen, dan sekarang ini sedang diperdebatkan. Dengan Undang-Undang itu, perusahaan negara akan diarahkan untuk memproduksi benih dan pupuk untuk keperluan pertanian.

Pemerintah juga menjanjikan akan menginvestasikan dana sebesar $ 500 juta (£ 308m) untuk menjamin produksi pertanian dan swasembada pangan, sambil menghargai dan menjaga keanekaragaman hayati yang dipunyai negeri Amerika selatan itu.

Salah satu kunci dari proposal ini adalah tentang “revolusi pangan”, yaitu keinginan Bolivia untuk memproduksi benih sendiri, untuk menghilangkan ketergantungan terhadap perusahaan dan negara-negara imperialis.

Selain itu, pemerintahan revolusioner Bolivia hendak menjaga kualitas tumbuhan dengan seleksi alam, bukan dengan rekayasa genetika. Pemerintah Bolivia khawatir benih-benih rekayasa genetik itu akan mengkontaminasi tumbuhan asli Bolivia.

“Saudara-saudaraku, saat kita menjadi pemain dalam rantai produksi maka kita akan tingkatkan produksi pangan,” kata Presiden Morales.

Dalam beberapa tahun terakhir, Bolivia mengalami kesulitan akibat kenaikan harga pangan dunia, karena kenaikan harga minyak dunia dan monopoli bibit/benih oleh sejumlah perusahaan besar dunia.

Bolivia belum kebal terhadap gejolak harga pangan dunia itu. Dalam beberapa tahun terakhir, misalnya, Bolivia harus mengimpor gula, setelah sebelumnya terjadi kenaikan harga gula dua kali lipat di dalam negeri.

“Jika kita menggunakan teknologi terbaru dan memiliki panen yang baik, harga bisa turun dan kita dapat mengubah Bolivia menjadi negara pengekspor,” ujar Demetrio Pérez, Presiden Anapo, sebuah asosiasi yang terdiri dari 14.000 petani gandum, jagung, dan kedelai di bagian timur negeri itu.

Ciro Kopp, seorang insinyur pertanian di Dewan Nasional untuk Pangan dan Gizi, menceritakan bagaimana pengaruh merusak dari agro-industri yang dikuasai oleh pihak swasta.

“Sekitar 20 sampai 25 tahun lalu, sekitar 70 sampai 80% dari apa yang kita makan diproduksi secara lokal di Bolivia,” katanya, “tetapi kemudian kita berangkulan dengan perusahaan agro-industri, yang akibatnya 70-80% dari yang kita makan berasal dari agro-industri, yang kemudian membuat kita tergantung pada teknologi dan kontrol harga dari luar.”

Kopp percaya bahwa, dengan adanya perlindungan terhadap tanaman asli dari invasi jenis asing, maka Bolivia akan bisa Bolivia dapat memperoleh kembali diversifikasi produksi dan mencapai ketahanan pangan.

Elisa Panadés, perwakilan Bolivia di organisasi pangan dan pertanian PBB, menegaskan bahwa Undang-Undang ini akan membantu menciptakan kondisi untuk memperkuat produsen kecil yang sangat rentan terpengaruh oleh perubahan iklim.

“[Mereka] tidak dapat bersaing secara adil di pasar lokal, regional atau global, karena kondisi produksi yang buruk dan tidak adanya akses terhadap benih dan pupuk,” katanya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut